Partai Pendukung Jokowi Terpecah

JAKARTA - Soliditas partai politik (parpol) pendukung Presiden Joko Widodo -Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mulai terpecah. Dalam usia pemerintahan 100 hari Kabinet Kerja, mereka sudah saling serang ke pemerintah.

Anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon menilai infrastruktur pemerintahan Jokowi banyak kelemahan dan kurang terkoordinasi. “Ya tentu melihat perkembangan bahwa 100 hari Jokowi- JKadacelah-celahyangkalauoleh lawan politiknya itu memang berpotensi untuk dilakukan proses menjatuhkan pemerintahan sekarang. Itu poin saya,” kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Effendi mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pembenahan sehingga penyelenggaraan negara khususnya eksekutif berjalan sesuai dengan konstitusi. Dia juga minta pemerintah tidak terlalu reaktif dalam melakukan kebijakan-kebijakannya karena hal ini bisa menjadi celah bagi lawan politik untuk menjatuhkannya. “Jadi berbeda, ini karena kesalahannya (Jokowi) sendiri. Kesalahannya itu mampu dimanfaatkan lawan politiknya,” jelas dia.

Menurut Effendi, dia bukan mengkritik tapi mengingatkan. Apalagi PDIP merupakan partai pendukung pemerintah, maka dirinya memberikan masukan. Bahkan, Effendi menilai gaya kepemimpinan Jokowi sebagai gaya semi LSM, bukan gaya presiden mandataris yang konstitusional. Kritikan pedas lainnya datang dari anggota Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding.

Dia menilai 100 hari kerja Jokowi-JK sama sekali tidak memiliki orientasi kerja yang jelas. Menurutnya, kerja pemerintahan tersebut hanya sekadar blusukan ke sana-kemari. “Tidak jelas apa yang dilakukan oleh Jokowi,” kata Sudding di Gedung DPR. Oleh karena itu, Sudding menyarankan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Menurut dia, bangsa ini tidak ingin terjerumus dalam jurang kehancuran karena masih ada waktu untuk memperbaiki.

“Bisa saja reshuffle dilakukan Presiden supaya jelas orientasi, road map- nya. Tidak seperti autopilot,” ujar Ketua Fraksi Partai Hanura itu. Sementara itu, Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romi) menolak tuduhan bahwa kekacauan di pemerintahan Jokowi bersumber dari campur tangan partai-partai KIH.

Menurut dia kegaduhan yang terjadi tidak dapatdilepaskandari persaingan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan KIH di DPR, yang berujung pada kondisi ketidakstabilan politik di Tanah Air. “Saya menilainya tidak tepat karena kalau kita berbicara tentang etika politik yang ada utamanya dinamika politik di DPR, terkait dengan KMP vs KIH, sehingga kalau dikatakan hanya KIH yang merecoki tidak pas juga,” ujar Romi saat ditemui di Jakarta kemarin.

Mengenai evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi di 100 hari pertama, Romi meminta agar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi waktu yang cukup untuk menuntaskan tugas-tugasnya. Apalagi orang nomor satu di Indonesia tersebut tidak pernah menjanjikan ada perubahan yang signifikan di 100 hari dirinya bertugas.

“Saya kira yang lebih pas adalah menunggu setahun sampai dengan Oktober 2015,” terangnya. Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai Jokowi harus keluar dari sandera parpol pendukung maupun para pihak yang ikut memenangkannya. Jokowi semestinya sudah fokus pada agenda kerja sebagaimana yang sudah dijanjikan pada saat kampanye.

“Kalau masih begini terus, sama saja Jokowi menempatkan dirinya untuk dijatuhkan. Lama-lama rakyat akan marah. Coba lebih tegas, independen tidak dipengaruhi oleh parpol pendukungnya, segera penuhi janji-janji saat kampanye,” ujar dia.

Menurut Hendri, sudah saatnya Jokowi mengurangi kebiasaannya melakukan blusukan dan mulai berpikir strategis sebagai Presiden. Sebab, caracara blusukan itu memakan waktu lama. Ketegasan dan sikap independen seorang presiden dalam membuat kebijakan merupakan hal yang utama.

Kiswondari/sucipto