Nelayan Sumut Protes Menteri Susi
Selasa, 27 Januari 2015 - 09:53 WIB
Nelayan Sumut Protes Menteri Susi
A
A
A
SIBOLGA - Ribuan nelayan Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng), berunjuk rasa di Lapangan Simare-mare, Sibolga, Sumatera Utara, kemarin, memprotes Menteri Perikanan dan Kelautan (KP) Susi Pudjiastuti mengeluarkan peraturan menteri (permen) yang merugikan nelayan.
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Asosiasi Nelayan Sibolga dan Tapteng ini memberikan baskom kosong tempat berjualan ikan kepada WaliKotaSibolgaSyarfiHutauruk dan Plt Bupati Tapteng Sukran Jamilan Tanjung.
Selain baskom, nelayan juga menyerahkan naskah berisi enam butir dasar penuntutan nelayan meminta pencabutan Permen Nomor 57/2014 tentang Transhipment (bongkar muat ikan di tengah laut) dan Nomor 02/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan, seperti Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan di negeri ini.
Koordinator Aksi Azlinda Hutagalung mengatakan, pemberian baskom sebagai tanda peringatan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan ada salah satu sumber mata pencarian masyarakat dari sektor perikanan yang akan mati, selain sektor usaha lainnya atas penerapan kedua permen tersebut. Itu sebabnya, mereka mendesak kedua permen itu dicabut.
Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk mengungkapkan, telah mencermati perkembangan keberadaan permen yang dianggap kurang populer dan menyengsarakan nelayan itu. “Berdasarkan hasil rapat, kami akan menindaklanjuti usulan nelayan untuk menyampaikan ke pemerintah pusat agar permen itu dicabut,” katanya.
Jonny simatupang
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Asosiasi Nelayan Sibolga dan Tapteng ini memberikan baskom kosong tempat berjualan ikan kepada WaliKotaSibolgaSyarfiHutauruk dan Plt Bupati Tapteng Sukran Jamilan Tanjung.
Selain baskom, nelayan juga menyerahkan naskah berisi enam butir dasar penuntutan nelayan meminta pencabutan Permen Nomor 57/2014 tentang Transhipment (bongkar muat ikan di tengah laut) dan Nomor 02/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan, seperti Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan di negeri ini.
Koordinator Aksi Azlinda Hutagalung mengatakan, pemberian baskom sebagai tanda peringatan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan ada salah satu sumber mata pencarian masyarakat dari sektor perikanan yang akan mati, selain sektor usaha lainnya atas penerapan kedua permen tersebut. Itu sebabnya, mereka mendesak kedua permen itu dicabut.
Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk mengungkapkan, telah mencermati perkembangan keberadaan permen yang dianggap kurang populer dan menyengsarakan nelayan itu. “Berdasarkan hasil rapat, kami akan menindaklanjuti usulan nelayan untuk menyampaikan ke pemerintah pusat agar permen itu dicabut,” katanya.
Jonny simatupang
(ars)
