ICW Desak Komnas HAM Beri Jokowi Teguran Keras
Senin, 26 Januari 2015 - 15:48 WIB
ICW Desak Komnas HAM Beri Jokowi Teguran Keras
A
A
A
JAKARTA - Aktivis Indonesia Coruption Watch (ICW) Ade Irawan mengaku setuju penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) sebagai bentuk kriminalisasi yang bukan menyangkut personal pemimpinnya, melainkan kriminalisasi secara intitusi sebagai lembaga penegak hukum.
Menurut Ade, aksi penangkapan terhadap BW disinyalir untuk mengurangi daya gedor KPK dalam mengusut sejumlah kasus-kasus besar yang sedang ditangani lembaga antikorupsi ini.
"Menurut kami upaya menangkap BW itu ditujukan untuk menghalangi sekaligus meneror KPK," ujar Ade saat melaporkan kasus penangkapan BW ke Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/1/2015).
Ade menambahkan, sejumlah kasus besar yang dibidik KPK seperti rekening gendut Polri dan kasus BLBI menjadi sinyalemen kuat terjadinya kriminalisasi terhadap pemimpin KPK.
Dia khawatir, aksi kriminalisasi akan menyasar bukan saja kepada BW, tetapi kepada pemimpin KPK yang lainnya dengan menggunakan kekuatan Polri untuk bertindak.
Karenanya, ICW mendesak kepada Komnas HAM agar berani mengingatkan secara keras kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala lembaga negara yang membawahi dua intitusi tersebut. "Kami harap Komnas HAM terbitkan rekomendasi keras," tegasnya.
Menurut Ade, aksi penangkapan terhadap BW disinyalir untuk mengurangi daya gedor KPK dalam mengusut sejumlah kasus-kasus besar yang sedang ditangani lembaga antikorupsi ini.
"Menurut kami upaya menangkap BW itu ditujukan untuk menghalangi sekaligus meneror KPK," ujar Ade saat melaporkan kasus penangkapan BW ke Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/1/2015).
Ade menambahkan, sejumlah kasus besar yang dibidik KPK seperti rekening gendut Polri dan kasus BLBI menjadi sinyalemen kuat terjadinya kriminalisasi terhadap pemimpin KPK.
Dia khawatir, aksi kriminalisasi akan menyasar bukan saja kepada BW, tetapi kepada pemimpin KPK yang lainnya dengan menggunakan kekuatan Polri untuk bertindak.
Karenanya, ICW mendesak kepada Komnas HAM agar berani mengingatkan secara keras kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala lembaga negara yang membawahi dua intitusi tersebut. "Kami harap Komnas HAM terbitkan rekomendasi keras," tegasnya.
(kri)
