Izin Ekspor Freeport Diperpanjang
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akhirnya memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia hingga enam bulan ke depan.
Freeport diberi waktu untuk menyiapkan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter ). Sebelumnya, pemerintah berulang kali mengancam akan menghentikan izin ekspor konsentrat tembaga Freeport. Pemerintah kecewa terhadap Freeport karena tidak patuh membangun fasilitas smelter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin, mengatakan pemerintah dan Freeport kembali menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU) perpanjangan ekspor konsentrat yang habis masa waktunya pada 24 Januari 2015.
Sebelumnya, nota kesepahaman antara Freeport dan pemerintah disusun sejak 24 Juli 2014. Dalam MoU ini, Freeport harus menunjukkan keseriusannya dalam membangun smelter. ”Kami ingin menyampaikan, tanggal 23 Januari kemarin pemerintah telah memberikan perpanjangan MoU terkait ekspor Freeport bahwa MoU diperpanjang dalam waktu 6 bulan ke depan,” kata Sudirman.
Dia menuturkan, apabila Freeport melanggar perjanjian, pemerintah akan memberikan sanksi dengan mencabut izin ekspor konsentrat. ”Tidak ada lagi ruang untuk tidak membangun smelter. Harus dibangun dan mereka setuju kalau tidak, izin ekspor akan dibekukan,” tandasnya.
Sudirman menegaskan, dalam MoU itu pemerintah hanya memperpanjang izin ekspor konsentrat. Adapun untuk perpanjangan kontrak tambang yang akan berakhir pada tahun 2021 belum diputuskan pemerintah. Selain pembangunan smelter, dalam waktu enam bulan pemerintah juga memberikan kesempatan bagi Freeport untuk mengevaluasi kembali kontribusinya kepada Indonesia.
Pemerintah berharap Freeport memberikan kontribusi lebih bagi kemakmuran rakyat, khususnya di Papua. ”Pemerintah ingin memberi ruang kepada Freeport untuk mereviu secara komprehensif aspek yang bisa dikontribusikan untuk Papua,” kata dia. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar menambahkan, izin ekspor Freeport diperpanjang lantaran perusahaan tersebut dinilai telah bersungguhsungguh akan membangun smelter.
Beberapa waktu lalu, Freeport telah menunjukkan komitmennya bekerja sama dengan PT Petrokimia Gresik dalam rangka menentukan lahan. ”Mereka sudah tegas Jumat lalu ada lokasi di samping atau di dekat PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Sudah banyak kemajuan yang diperoleh dalam konteks ini,” ungkapnya.
Dia menambahkan, kesepakatan dalam nota kesepahaman tidak hanya untuk pembangunan smelter, melainkan juga atas isu lain. Di antarannya luas wi-layah, penerimaan negara, divestasi, dan local content. Pemerintah juga menambah kesepakatan supaya Freeport meningkatkan peran pembangunan secara nasional maupun pembangunan di Papua.
”Hal-hal ini yang akan dibahas dalam waktu enam bulan ke depan,” ungkap Sukhyar. Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin berjanji akan memanfaatkan waktu enam bulan dengan sebaik- baiknya untuk menjalankan kesepakatan. Perusahaan telah menyiapkan lahan untuk pembangunan smelter. Dia juga berjanji untuk meningkatkan kontribusi bagi Indonesia, khususnya Papua.
”Kesempatan ini harus betul-betul dimanfaatkan agar kontribusi Freeport memberikan manfaat khususnya di mana aset itu berada, yakni di Papua,” katanya. Terpisah, Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara meminta pemerintah memastikan kembali komitmen Freeport dalam pembangunan smelter. Perusahaan tambang itu dinilainya telah dua kali tidak patuh terhadap aturan negara.
”Kalau nggak ( dipastikan), kita akan dipermainkan terus,” ujarnya. Marwan juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas jika gerak cepat yang dijanjikan Freeport ke depan hanya omong kosong. ”Sanksi dapat berupa denda USD1 miliar kalau komitmen tersebut molor dan tidak dijalankan tepat waktu. Harus ada ketegasan dan pemerintah punya pegangan,” tegasnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, kontribusi Freeport di Papua masih kecil. Dia mencontohkan, masih banyak keluarga miskin di wilayah operasi penambangan. ”Buktinya masih ada kemiskinan di wilayah (operasi tambang) Freeport,” paparnya. Dia juga menentang lokasi pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur.
Menurutnya, Freeport harus mengintegrasikan industri smelter di Papua untuk menggerakkan ekonomi lokal, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, serta menggenjot kemampuan fiskal di daerah tersebut.
Nanang wijayanto
Freeport diberi waktu untuk menyiapkan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter ). Sebelumnya, pemerintah berulang kali mengancam akan menghentikan izin ekspor konsentrat tembaga Freeport. Pemerintah kecewa terhadap Freeport karena tidak patuh membangun fasilitas smelter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin, mengatakan pemerintah dan Freeport kembali menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU) perpanjangan ekspor konsentrat yang habis masa waktunya pada 24 Januari 2015.
Sebelumnya, nota kesepahaman antara Freeport dan pemerintah disusun sejak 24 Juli 2014. Dalam MoU ini, Freeport harus menunjukkan keseriusannya dalam membangun smelter. ”Kami ingin menyampaikan, tanggal 23 Januari kemarin pemerintah telah memberikan perpanjangan MoU terkait ekspor Freeport bahwa MoU diperpanjang dalam waktu 6 bulan ke depan,” kata Sudirman.
Dia menuturkan, apabila Freeport melanggar perjanjian, pemerintah akan memberikan sanksi dengan mencabut izin ekspor konsentrat. ”Tidak ada lagi ruang untuk tidak membangun smelter. Harus dibangun dan mereka setuju kalau tidak, izin ekspor akan dibekukan,” tandasnya.
Sudirman menegaskan, dalam MoU itu pemerintah hanya memperpanjang izin ekspor konsentrat. Adapun untuk perpanjangan kontrak tambang yang akan berakhir pada tahun 2021 belum diputuskan pemerintah. Selain pembangunan smelter, dalam waktu enam bulan pemerintah juga memberikan kesempatan bagi Freeport untuk mengevaluasi kembali kontribusinya kepada Indonesia.
Pemerintah berharap Freeport memberikan kontribusi lebih bagi kemakmuran rakyat, khususnya di Papua. ”Pemerintah ingin memberi ruang kepada Freeport untuk mereviu secara komprehensif aspek yang bisa dikontribusikan untuk Papua,” kata dia. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar menambahkan, izin ekspor Freeport diperpanjang lantaran perusahaan tersebut dinilai telah bersungguhsungguh akan membangun smelter.
Beberapa waktu lalu, Freeport telah menunjukkan komitmennya bekerja sama dengan PT Petrokimia Gresik dalam rangka menentukan lahan. ”Mereka sudah tegas Jumat lalu ada lokasi di samping atau di dekat PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Sudah banyak kemajuan yang diperoleh dalam konteks ini,” ungkapnya.
Dia menambahkan, kesepakatan dalam nota kesepahaman tidak hanya untuk pembangunan smelter, melainkan juga atas isu lain. Di antarannya luas wi-layah, penerimaan negara, divestasi, dan local content. Pemerintah juga menambah kesepakatan supaya Freeport meningkatkan peran pembangunan secara nasional maupun pembangunan di Papua.
”Hal-hal ini yang akan dibahas dalam waktu enam bulan ke depan,” ungkap Sukhyar. Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin berjanji akan memanfaatkan waktu enam bulan dengan sebaik- baiknya untuk menjalankan kesepakatan. Perusahaan telah menyiapkan lahan untuk pembangunan smelter. Dia juga berjanji untuk meningkatkan kontribusi bagi Indonesia, khususnya Papua.
”Kesempatan ini harus betul-betul dimanfaatkan agar kontribusi Freeport memberikan manfaat khususnya di mana aset itu berada, yakni di Papua,” katanya. Terpisah, Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara meminta pemerintah memastikan kembali komitmen Freeport dalam pembangunan smelter. Perusahaan tambang itu dinilainya telah dua kali tidak patuh terhadap aturan negara.
”Kalau nggak ( dipastikan), kita akan dipermainkan terus,” ujarnya. Marwan juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas jika gerak cepat yang dijanjikan Freeport ke depan hanya omong kosong. ”Sanksi dapat berupa denda USD1 miliar kalau komitmen tersebut molor dan tidak dijalankan tepat waktu. Harus ada ketegasan dan pemerintah punya pegangan,” tegasnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, kontribusi Freeport di Papua masih kecil. Dia mencontohkan, masih banyak keluarga miskin di wilayah operasi penambangan. ”Buktinya masih ada kemiskinan di wilayah (operasi tambang) Freeport,” paparnya. Dia juga menentang lokasi pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur.
Menurutnya, Freeport harus mengintegrasikan industri smelter di Papua untuk menggerakkan ekonomi lokal, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, serta menggenjot kemampuan fiskal di daerah tersebut.
Nanang wijayanto
(ars)
Explore More