Kumpulkan Pakar, Jokowi Cari Solusi Konflik KPK-Polri
Minggu, 25 Januari 2015 - 22:32 WIB
Kumpulkan Pakar, Jokowi Cari Solusi Konflik KPK-Polri
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah pakar hukum di Istana Negara, Minggu (25/1/2015) malam ini.
Pakar hukum yang hadir di antaranya Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.
"Kami berkumpul diundang Pak Presiden (Jokowi)," ujar Jimly Asshiddiqie saat jumpa pers setelah Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Minggu (25/1/2015) malam.
Dia mengakui pertemuan itu untuk membahas tentang konflik KPK dan Polri. "Kami memberikan masukan-masukan terkait hubungan KPK dengan Polri," tutur Jimly.
Jimly mengungkapkan, pertemuan itu juga membahas kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang sedang ditangani Polri dan kasus calon Kapolri Budi Gunawan yang sedang disidik KPK.
"Kami diundang sebagai pribadi-pribadi," kata Jimly.
Selain pakar hukum, adapula mantan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Purnawirawan Oegroseno dan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean.
Pakar hukum yang hadir di antaranya Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.
"Kami berkumpul diundang Pak Presiden (Jokowi)," ujar Jimly Asshiddiqie saat jumpa pers setelah Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Minggu (25/1/2015) malam.
Dia mengakui pertemuan itu untuk membahas tentang konflik KPK dan Polri. "Kami memberikan masukan-masukan terkait hubungan KPK dengan Polri," tutur Jimly.
Jimly mengungkapkan, pertemuan itu juga membahas kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang sedang ditangani Polri dan kasus calon Kapolri Budi Gunawan yang sedang disidik KPK.
"Kami diundang sebagai pribadi-pribadi," kata Jimly.
Selain pakar hukum, adapula mantan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Purnawirawan Oegroseno dan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean.
(dam)
