Iklan Demokrasi, Protes ala Pekerja Keuangan
Jum'at, 23 Januari 2015 - 11:47 WIB
Iklan Demokrasi, Protes ala Pekerja Keuangan
A
A
A
HONG KONG - Aksi unjuk rasa prodemokrasi oleh 10.000 aktivis boleh berakhir pada akhir tahun lalu. Namun, semangat penegakan demokrasi di Hong Kong masih belum sirna.
Beberapa warga Hong Kong masih berjuang mengubah sistem pemerintahan dengan menggunakan pendekatan lain. Kelompok penentang tirani China di Hong Kong tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa, tapi juga sampai pada para pekerja keuangan. Langkah yang mereka ambil cukup efektif.
Mereka menyampaikan aspirasi dengan membuat sebuah artikel iklan demokrasi di surat kabar Wall Street Journal edisi Asia. Kelompok pekerja keuangan memilih mengorbankan materi untuk menunjukkan bentuk protes kepada pemerintah. “Kami meminta Partai Komunis China untuk menahan diri dan tidak ikut campur dalam urusan administrasi Hong Kong. Kami ingin membela hak pilih universal dan mempertahankan kebebasan di sini,” bunyi iklan itu, dikutip AFP.
Artikel iklan itu muncul ketika tensi mengenai penerapan demokrasi di Hong Kong masih hangat. Pemerintah Hong Kong diyakini tidak akan merespons positif iklan yang memuat 10 poin permintaan tersebut. Mereka akan tetap berkomitmen dengan keputusan sebelumnya yang sudah ditetapkan China. November-Desember tahun lalu ribuan aktivis prodemokrasi turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Namun, mereka gagal merayu Pemerintah Hong Kong dan China.
Ujungnya aktivis prodemokrasi, yang melumpuhkan ekonomi kota, terpaksa diusir pemerintah hingga menimbulkan bentrok. Pemerintah memutuskan kebijakan itu setelah memberikan respons maksimal sesuai batas yang ditetapkan China. Warga Hong Kong boleh menggelar pemilihan umum (pemilu) ketua eksekutif pada 2017. Itu, kata Ketua Eksekutif Hong Kong Leung Chun-ying, perkembangan positif demokrasi di Hong Kong.
Namun, aktivis menyebut pemilu tersebut sebagai demokrasi palsu karena dibentuk berdasarkan standar demokrasi versi China. Kenyataannya, setiap kandidat ketua eksekutif yang maju sudah terlebih dahulu disaring China. Otoritas Hong Kong mengatakan, reformasi politik tetap harus mengikuti parameter China.
“Tiga tahun lalu saya hanyalah seorang pedagang di Hong Kong. Saya tidak peduli mengenai politik. Tapi, semuanya berubah. Penting bagi pekerja keuangan untuk bersuara dan berdiri bersamasama memperjuangkan demokrasi nyata,” ungkap manajer keuangan HK Finance Monitor 2047 pemasang iklan itu, Edward Chin.
Lebih lanjut Chin mengatakan, 10 poin permintaan itu akan dikirimkan ke Presiden China Xi Jinping. HK Finance Monitor 2047, yang terdiri atas 70 pekerja keuangan, jarang protes secara aktif. Biasanya HK Finance Monitor 2047 hanya memodali aktivis prodemokrasi saat mereka melakukan pembangkangan terhadap pemerintah.
“Di sini perekonomian terhalang oleh kurangnya demokrasi,” ujar anggota HK Finance Monitor 2047 David Webb. “Hong Kong harus mulai melihat apakah kita akan menjaga sistem yang sudah kami miliki atau berdiri di atas lereng licin yang akan longsor, berasimilasi, dan diserap sistem pemerintahan pusat,” sambungnya.
Muh shamil
Beberapa warga Hong Kong masih berjuang mengubah sistem pemerintahan dengan menggunakan pendekatan lain. Kelompok penentang tirani China di Hong Kong tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa, tapi juga sampai pada para pekerja keuangan. Langkah yang mereka ambil cukup efektif.
Mereka menyampaikan aspirasi dengan membuat sebuah artikel iklan demokrasi di surat kabar Wall Street Journal edisi Asia. Kelompok pekerja keuangan memilih mengorbankan materi untuk menunjukkan bentuk protes kepada pemerintah. “Kami meminta Partai Komunis China untuk menahan diri dan tidak ikut campur dalam urusan administrasi Hong Kong. Kami ingin membela hak pilih universal dan mempertahankan kebebasan di sini,” bunyi iklan itu, dikutip AFP.
Artikel iklan itu muncul ketika tensi mengenai penerapan demokrasi di Hong Kong masih hangat. Pemerintah Hong Kong diyakini tidak akan merespons positif iklan yang memuat 10 poin permintaan tersebut. Mereka akan tetap berkomitmen dengan keputusan sebelumnya yang sudah ditetapkan China. November-Desember tahun lalu ribuan aktivis prodemokrasi turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Namun, mereka gagal merayu Pemerintah Hong Kong dan China.
Ujungnya aktivis prodemokrasi, yang melumpuhkan ekonomi kota, terpaksa diusir pemerintah hingga menimbulkan bentrok. Pemerintah memutuskan kebijakan itu setelah memberikan respons maksimal sesuai batas yang ditetapkan China. Warga Hong Kong boleh menggelar pemilihan umum (pemilu) ketua eksekutif pada 2017. Itu, kata Ketua Eksekutif Hong Kong Leung Chun-ying, perkembangan positif demokrasi di Hong Kong.
Namun, aktivis menyebut pemilu tersebut sebagai demokrasi palsu karena dibentuk berdasarkan standar demokrasi versi China. Kenyataannya, setiap kandidat ketua eksekutif yang maju sudah terlebih dahulu disaring China. Otoritas Hong Kong mengatakan, reformasi politik tetap harus mengikuti parameter China.
“Tiga tahun lalu saya hanyalah seorang pedagang di Hong Kong. Saya tidak peduli mengenai politik. Tapi, semuanya berubah. Penting bagi pekerja keuangan untuk bersuara dan berdiri bersamasama memperjuangkan demokrasi nyata,” ungkap manajer keuangan HK Finance Monitor 2047 pemasang iklan itu, Edward Chin.
Lebih lanjut Chin mengatakan, 10 poin permintaan itu akan dikirimkan ke Presiden China Xi Jinping. HK Finance Monitor 2047, yang terdiri atas 70 pekerja keuangan, jarang protes secara aktif. Biasanya HK Finance Monitor 2047 hanya memodali aktivis prodemokrasi saat mereka melakukan pembangkangan terhadap pemerintah.
“Di sini perekonomian terhalang oleh kurangnya demokrasi,” ujar anggota HK Finance Monitor 2047 David Webb. “Hong Kong harus mulai melihat apakah kita akan menjaga sistem yang sudah kami miliki atau berdiri di atas lereng licin yang akan longsor, berasimilasi, dan diserap sistem pemerintahan pusat,” sambungnya.
Muh shamil
(bbg)
