Penetapan UN Lamban, Guru Resah
Selasa, 20 Januari 2015 - 14:25 WIB
Penetapan UN Lamban, Guru Resah
A
A
A
JAKARTA - Kelambanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menetapkan kebijakan ujian nasional (UN) mulai meresahkan para guru. Mereka perlu masa adaptasi untuk memahami kebijakan UN yang baru.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, belum ditetapkan revisi UN dari Kemendikbud sangat meresahkan guru di daerah. Jika memang teknis UN berubah yaitu UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan dan guru yang kini menilai siswa, guru butuh waktu adaptasi kembali.
Guru tidak sekadar membaca teknis yang diperlukan, namun perlu pembinaan kembali agar yang dia pahami sinkron dengan peraturan yang ada. “Guru-guru di daerah itu perlu segera penetapan UN. Kini mereka resah jika kekurangan waktu untuk implementasi UN yang akan berlangsung April nanti,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin.
Sulistiyo menerangkan, pemerintah perlu menyadari bahwa implementasi kebijakan akan menjadi buruk jika pelaku kebijakan di lapangan itu belum mengerti substansinya seperti apa. Apalagi selama ini pemerintah selalu saja menyalahkan guru atas keadaan yang ada, padahal sosialisasi atas kebijakan itu tidak dilakukan sepenuhnya ke seluruh guru di daerah.
Maka itu, Anggota DPD RI ini mendesak Mendikbud Anies Baswedan segera menetapkan revisi UN agar guru mempunyai cukup waktu untuk beradaptasi. Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, tahun lalu pada bulan ini guru-guru sudah melakukan tryout. Dia berharap mendikbud tidak terlalu lama menetapkan kebijakan UN.
Sebetulnya mendikbud tidak perlu terlalu lama menetapkan UN dan jangan kebanyakan menerima masukan dari pihak lain karena sudah jelas bahwa UN ini akan dijadikan sebagai pemetaan pendidikan saja. “Pak Menteri tidak perlu berlama-lama memutuskan UN. Toh , kemarin sudah jelas bahwa UN hanya dijadikan pemetaan,” ucapnya.
Retno menjelaskan, dari keadaan ini, sekolah dan guru mengambil langkah awal agar tidak perlu berlama-lama menunggu penetapan UN. Kemarin siang (19/1) seluruh ketua rayon sekolah menengah atas negeri dan swasta berkumpul di SMAN 3 Jakarta untuk menerima hasil input siswapesertaujianataudaftar peserta sementara UN. Selama kementerian masih silang pendapat, para kepala sekolah dan guru tetap menyiapkan UN sehingga keputusan mendikbud tidak perlu ditunggu-tunggu.
Mereka meyakini UN akan tetap dilaksanakan bahkan tetap menjadi penentuan masuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Mendikbud Anies Baswedan ketika dikonfirmasi wartawan hanya menjelaskan UN masih dibahas di Kemendikbud. Pada saatnya nanti pengumuman UN akan disampaikan secara resmi olehnya, namun di balik itu dia tidak menjelaskan kapan waktunya.
“Ya itu nanti ya (UN). Ini masih terus dibahas kok di jajaran kementerian. Nanti akan saya umumkan jika sudah kelar semua,” ucap mantan Rektor Universitas Paramadina itu. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud Nizam Zaman pekan lalu menyatakan UN akan diumumkan pekan lalu oleh mendikbud.
Sayangnya, pernyataan ini meleset karena kemarin dia mengonfirmasi penetapan UN masih menunggu peraturan presiden (PP) yang belum keluar. Kamis (22/1) direncanakan sudah akan ada penetapan UN yang akan diumumkan langsung oleh Mendikbud Anies Baswedan. Sementara rapat antara Kemendikbud dan pihak lain masih berlangsung di Kemendikbud.
Dia menyatakan, Kemendikbud tidak dipusingkan dengan banyak masukan untuk revisi UN ini. Malah jika semakin banyak yang memberi masukan, akan membuat substansi UN semakin baik ke depan. “Masukan untuk perbaikan masih terus dibuka. Makin banyak yang ikut mikirin, malah makin baik. Sehingga, kami hanya akan pusing di depan dan tidak di-recokin lagi di belakangnya,” ungkapnya.
Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Mohammad Abduhzen berpendapat, mendikbud tampaknya sedang berhati-hati dalam penetapan UN ini. Keputusan yang dibuatnya akan berdampak luas terhadap dunia pendidikan. Dia menampik penetapan UN ini rumit, melainkan kementerian mengumpulkan masukan untuk menentukan implikasi dan kegunaan UN ke depan.
Neneng zubaidah
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, belum ditetapkan revisi UN dari Kemendikbud sangat meresahkan guru di daerah. Jika memang teknis UN berubah yaitu UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan dan guru yang kini menilai siswa, guru butuh waktu adaptasi kembali.
Guru tidak sekadar membaca teknis yang diperlukan, namun perlu pembinaan kembali agar yang dia pahami sinkron dengan peraturan yang ada. “Guru-guru di daerah itu perlu segera penetapan UN. Kini mereka resah jika kekurangan waktu untuk implementasi UN yang akan berlangsung April nanti,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin.
Sulistiyo menerangkan, pemerintah perlu menyadari bahwa implementasi kebijakan akan menjadi buruk jika pelaku kebijakan di lapangan itu belum mengerti substansinya seperti apa. Apalagi selama ini pemerintah selalu saja menyalahkan guru atas keadaan yang ada, padahal sosialisasi atas kebijakan itu tidak dilakukan sepenuhnya ke seluruh guru di daerah.
Maka itu, Anggota DPD RI ini mendesak Mendikbud Anies Baswedan segera menetapkan revisi UN agar guru mempunyai cukup waktu untuk beradaptasi. Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, tahun lalu pada bulan ini guru-guru sudah melakukan tryout. Dia berharap mendikbud tidak terlalu lama menetapkan kebijakan UN.
Sebetulnya mendikbud tidak perlu terlalu lama menetapkan UN dan jangan kebanyakan menerima masukan dari pihak lain karena sudah jelas bahwa UN ini akan dijadikan sebagai pemetaan pendidikan saja. “Pak Menteri tidak perlu berlama-lama memutuskan UN. Toh , kemarin sudah jelas bahwa UN hanya dijadikan pemetaan,” ucapnya.
Retno menjelaskan, dari keadaan ini, sekolah dan guru mengambil langkah awal agar tidak perlu berlama-lama menunggu penetapan UN. Kemarin siang (19/1) seluruh ketua rayon sekolah menengah atas negeri dan swasta berkumpul di SMAN 3 Jakarta untuk menerima hasil input siswapesertaujianataudaftar peserta sementara UN. Selama kementerian masih silang pendapat, para kepala sekolah dan guru tetap menyiapkan UN sehingga keputusan mendikbud tidak perlu ditunggu-tunggu.
Mereka meyakini UN akan tetap dilaksanakan bahkan tetap menjadi penentuan masuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Mendikbud Anies Baswedan ketika dikonfirmasi wartawan hanya menjelaskan UN masih dibahas di Kemendikbud. Pada saatnya nanti pengumuman UN akan disampaikan secara resmi olehnya, namun di balik itu dia tidak menjelaskan kapan waktunya.
“Ya itu nanti ya (UN). Ini masih terus dibahas kok di jajaran kementerian. Nanti akan saya umumkan jika sudah kelar semua,” ucap mantan Rektor Universitas Paramadina itu. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud Nizam Zaman pekan lalu menyatakan UN akan diumumkan pekan lalu oleh mendikbud.
Sayangnya, pernyataan ini meleset karena kemarin dia mengonfirmasi penetapan UN masih menunggu peraturan presiden (PP) yang belum keluar. Kamis (22/1) direncanakan sudah akan ada penetapan UN yang akan diumumkan langsung oleh Mendikbud Anies Baswedan. Sementara rapat antara Kemendikbud dan pihak lain masih berlangsung di Kemendikbud.
Dia menyatakan, Kemendikbud tidak dipusingkan dengan banyak masukan untuk revisi UN ini. Malah jika semakin banyak yang memberi masukan, akan membuat substansi UN semakin baik ke depan. “Masukan untuk perbaikan masih terus dibuka. Makin banyak yang ikut mikirin, malah makin baik. Sehingga, kami hanya akan pusing di depan dan tidak di-recokin lagi di belakangnya,” ungkapnya.
Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Mohammad Abduhzen berpendapat, mendikbud tampaknya sedang berhati-hati dalam penetapan UN ini. Keputusan yang dibuatnya akan berdampak luas terhadap dunia pendidikan. Dia menampik penetapan UN ini rumit, melainkan kementerian mengumpulkan masukan untuk menentukan implikasi dan kegunaan UN ke depan.
Neneng zubaidah
(bbg)
