Pemerintah Saudi Tolak Tambah Kuota Haji

JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi masih menolak permintaan penambahan kuota jamaah haji yang diajukan pemerintah Indonesia. Proyek renovasi Masjidilharam yang belum selesai menjadi alasan penolakan.

“Proyek renovasi Masjidilharam masih berlangsung sehingga daya tampung Masjidilharam saat ini tidak memadai jika dilakukan penambahan kuota. Pemerintah Saudi lebih mempertimbangkan keselamatan bagi jamaah haji sehingga kuota dibatasi,” ungkap Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam konferensi pers hasil pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, kemarin.

Meski usulan penambahan kuota ditolak, beberapa usulan lain mendapatkan sambutan positif dari pemerintah Saudi, antara lain pola penerbangan satu arah yang siap dilaksanakan pada penyelenggaraan haji 2015. Dengan pola penerbangan satu arah ini, jamaah haji gelombang pertama yang selama ini mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah kini dapat langsung diterbangkan dari Tanah Air menuju Bandara Madinah.

Dengan begitu, para jamaah bisa langsung melaksanakan ibadah Arbain di Madinah. Demikian halnya dengan jamaah haji gelombang kedua, mereka dapat langsung pulang menuju Tanah Air melalui Bandara di Madinah. “Selama ini jamaah gelombang satu harus melakukan perjalanan sampai delapan jam dari Jeddah menuju Madinah untuk melaksanakan ibadah Arbain.

Gelombang dua juga harus melakukan perjalanan dari Madinah ke Jeddah dulu untuk pulang ke Tanah Air. Akan efisien ketika gelombang satu bisa langsung mendarat di Madinah dan gelombang dua bisa pulang ke Tanah Air dari Madinah. Tidak butuh transportasi dan tempat transit lagi. Ini sudah disetujui Saudi dan akan dibicarakan,” kata Lukman.

Pada penyelenggaraan haji 2015 ini, juga akan ada perubahan sistem pendataan jamaah haji dengan sistem elektronik (e-hajj ). Pemerintah Saudi, kata Lukman, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pilot project penerapan e-hajj tersebut. “Tentunya ini akan mempermudah jamaah haji dalam pengurusan dokumen karena penyelesaiannya bisa lebih cepat. Jika biasanya jamaah haji antre di bandara 3-4 jam untuk pengurusan dokumen, dengan e-hajj bisa lebih cepat,” ungkap Lukman.

Usulan perbaikan kualitas layanan jamaah haji Indonesia di Arafah dan Mina juga mendapatkan sambutan positif dari pemerintah Arab Saudi. Peningkatan layanan di Arafah yang diusulkan pemerintah Indonesia adalah penyediaan penyejuk ruangan (AC) di setiap tenda di Arafah, penggantian karpet yang sudah lusuh, dan penambahan jumlah toilet di Arafah dan Mina, “Alhamdulillah mereka setuju. Kita juga usul agar jamaah haji tak lagi ditempatkan di perluasan Mina,” paparnya.

Pemerintah Indonesia juga meminta agar dipermudah untuk mengelola balai kesehatan jamaah haji Indonesia. Di samping delegasi dari Kemenag, Lukman mengatakan bahwa menteri kesehatan juga turut berkunjung ke Arab Saudi untuk meninjau langsung balai pengobatan jamaah haji. “Kita ingin balai pengobatan di Mina ditambah dan petugas kesehatan kita mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan tugas. Mereka katanya juga akan memperhatikanitu,” tandasnya.

Pemerintah juga meminta penambahan fasilitas di bandara. Salah satunya agar difasilitasi kantor yang lebih representatif dan balai pengobatan yang bagus. “Pun mereka juga menyambut baik itu dan teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut. Intinya semua usulan kita selain penambahan kuota haji, terakomodasi semua dan kita anggap berhasil,” kata Lukman.

Pemberian kemudahan pemerintah Arab Saudi terkait rute penerbangan, menurut Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Abdul Jamil, itu dilakukan lantaran pembangunan bandara internasional baru di Madinah telah rampung dan memiliki kapasitas tampung yang sangat luas. “Bandara itu sangat bagus dan memadai sehingga memungkinkan untuk dijadikan rute penerbangan bagi Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut Jamil mengatakan, Kemenag juga segera melakukan pertemuan dengan DPR untuk membahas penyelenggaraan ibadah haji 2015. “Kita sedang usulkan ke DPR, kira-kira akhir bulan ini kita bisa bahas. Kita akan sampaikan efisiensi penyelenggaraan haji. BPIH juga akan kita bahas dan banyak lagi,” ujarnya.

Khoirul muzakki