Beras Murah Hanya untuk Rakyat Miskin
Kamis, 15 Januari 2015 - 09:32 WIB
Beras Murah Hanya untuk Rakyat Miskin
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memastikan akan melanjutkan program beras murah yang diperuntukkan untuk membantu rakyat miskin (raskin).
Program tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan sosial bagi warga kurang mampu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan beras murah bisa diakses warga kurang mampu.
“Dalam rakor antara menko perekonomian dan menko PMK dibahas masalah raskin. Kami telah mendapatkan solusi bahwa untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan perlindungan sosial kepada rakyat, kami tetap akan melaksanakan program raskin,” ungkap Puan seusai memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat di Jakarta kemarin.
Puan mengatakan, pemerintah akan mulai mendistribusikan beras murah untuk rakyat miskin bulan ini. Program pemberian beras murah untuk rakyat ini, lanjut Puan, bakal dilaksanakan selama dua belas bulan mendatang. “Dana yang disiapkan masih seperti yang lalu sekitarRp18,8triliunyangakankami bagi hampir seluruh daerah di Indonesia,” ujarnya.
Namun, Puan mewantiwanti agar program ini tidak diselewengkan. Menurut Puan, dirinya mendapat informasi bahwa jatah beras murah yang seharusnya setiap keluarga memperoleh 15 kilogram seringkali dipotong. “Cara pendistribusiannya kami akan perbaiki supaya tidak terlalu banyak masalah teknis di lapangan yang kemudian seharusnya hak rakyat mendapatkan 15 kilogram mendapat potonganpotongan,” ungkap Puan.
Puan menegaskan, pemerintah akan mengawasi penyaluran program ini sehingga tidak lagi ada penyelewengan seperti terjadi pada masa lalu. Pihaknya juga akan melibatkan lembaga lain untuk memantau dan memastikan program tersebut efektif. Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program raskin akan didisain ulang sehingga ke depan penyalurannya akan lebih tepat sasaran. Langkah tersebut sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya yang dinilai ada salah sasaran.
“Berdasarkan rekomendasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ada disain ulang,” ujar Khofifah. Khofifah menjelaskan, disain ulang tersebut meliputi beberapa hal antara lain validasi data. Kemensos mencoba membuat rencana detil terkait data penerima raskin. Selama ini yang terjadi di lapangan program raskin tidak tepat sasaran dan jumlah yang diterima tidak sesuai ketentuan yaitu 15 kilogram.
“Ada yang 3 kilogram. Soalnya yang mestinya dapat raskin tidak dapat, jadi diratakan agar semua kebagian. Ibaratnya, kita di rumah sakit ada orang sakit dikasih dosis tertentu supaya sembuh, ada orang kurang mampu dosisnya 15 kilogram, tapi dapat 3 kilogram. Ini temuan di lapangan. Jadi ini sakitnya tidak sembuh,” kata Khofifah.
Rahmat sahid/Ria m
Program tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan sosial bagi warga kurang mampu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan beras murah bisa diakses warga kurang mampu.
“Dalam rakor antara menko perekonomian dan menko PMK dibahas masalah raskin. Kami telah mendapatkan solusi bahwa untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan perlindungan sosial kepada rakyat, kami tetap akan melaksanakan program raskin,” ungkap Puan seusai memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat di Jakarta kemarin.
Puan mengatakan, pemerintah akan mulai mendistribusikan beras murah untuk rakyat miskin bulan ini. Program pemberian beras murah untuk rakyat ini, lanjut Puan, bakal dilaksanakan selama dua belas bulan mendatang. “Dana yang disiapkan masih seperti yang lalu sekitarRp18,8triliunyangakankami bagi hampir seluruh daerah di Indonesia,” ujarnya.
Namun, Puan mewantiwanti agar program ini tidak diselewengkan. Menurut Puan, dirinya mendapat informasi bahwa jatah beras murah yang seharusnya setiap keluarga memperoleh 15 kilogram seringkali dipotong. “Cara pendistribusiannya kami akan perbaiki supaya tidak terlalu banyak masalah teknis di lapangan yang kemudian seharusnya hak rakyat mendapatkan 15 kilogram mendapat potonganpotongan,” ungkap Puan.
Puan menegaskan, pemerintah akan mengawasi penyaluran program ini sehingga tidak lagi ada penyelewengan seperti terjadi pada masa lalu. Pihaknya juga akan melibatkan lembaga lain untuk memantau dan memastikan program tersebut efektif. Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program raskin akan didisain ulang sehingga ke depan penyalurannya akan lebih tepat sasaran. Langkah tersebut sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya yang dinilai ada salah sasaran.
“Berdasarkan rekomendasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ada disain ulang,” ujar Khofifah. Khofifah menjelaskan, disain ulang tersebut meliputi beberapa hal antara lain validasi data. Kemensos mencoba membuat rencana detil terkait data penerima raskin. Selama ini yang terjadi di lapangan program raskin tidak tepat sasaran dan jumlah yang diterima tidak sesuai ketentuan yaitu 15 kilogram.
“Ada yang 3 kilogram. Soalnya yang mestinya dapat raskin tidak dapat, jadi diratakan agar semua kebagian. Ibaratnya, kita di rumah sakit ada orang sakit dikasih dosis tertentu supaya sembuh, ada orang kurang mampu dosisnya 15 kilogram, tapi dapat 3 kilogram. Ini temuan di lapangan. Jadi ini sakitnya tidak sembuh,” kata Khofifah.
Rahmat sahid/Ria m
(ars)
