Bekasi Tolak APTB Dihapus

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan rencana penghapusan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) di wilayahnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi Sopandi Budiman mengatakan, APTB masih menjadi transportasi andalan warga di Bekasi. ”Masyarakat Bekasi masih butuh APTB,” katanya, kemarin. Pemkot Bekasi, kata Sopandi, sangat setuju dengan perpanjangan Transjakarta sampai ke wilayah perbatasan yang diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

Namun diakui saat ini infrastruktur di Kota Bekasi memang belum mendukung. Saat ini, infrastruktur pendukung Transjakarta itu baru ada di sekitar Harapan Indah, Kecamatan Medan Satria. Untuk itu, sambil menunggu pertumbuhan dan pembangunan infrastrukturnya, APTB jangan sampai dihapuskan sementara.

Menurutnya, jumlah penumpang APTB dari Bekasi cukup banyak hingga ratusan ribu orang setiap bulannya. Asumsinya dalam sehari pengguna APTB dari Bekasi mencapai 6.000 orang. ”Peminat APTB memang cukup banyak menuju Jakarta,” ujarnya.

Sopandi menilai, APTB sudah mampu mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan di jalan penghubung Bekasi- Jakarta. Dari 430 ribu perjalanan, sekitar 52% didominasi kendaraan pribadi. ”Kalau bagus, nyaman, tepat waktu, orang akan pilih APTB,” imbuhnya. Seperti diketahui, terdapat tiga trayek pada APTB di Kota Bekasi, yaitu Terminal Bekasi- Tanah Abang, Terminal Bekasi- Dukuh Atas, dan Terminal Bekasi- Bundaran Hotel Indonesia.

Satu trayek lainnya, Terminal Bekasi-Pulogadung tidak berjalan karena mendapat penolakan sopir angkutan umum lainnya. Ketiga trayek yang masih berfungsi itu dilayani oleh 30 armada bus, dari dua operator, yaitu Mayasari Bhakti dan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Masingmasing operator mengoperasikan 15 unit bus untuk mengangkut warga Bekasi.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika Pemprov DKI Jakarta ingin menghentikan operasional APTB di wilayahnya. Dia hanya meminta agar gubernur memberikan transportasi umum alternatif yang akan menggantikan APTB. Menurutnya, penghapusan APTB itu memang wewenang Jakarta.

”Enggak apa-apa selama ada gantinya. Fasilitas yang dibangun di DKI itu harus sama dengan yang dibangun di Bekasi,” tambahnya.

Abdullah m surjaya