Kinerja Pemerintahan Jokowi Dikritik, Ini Kata PDIP

JAKARTA - PDIP angkat bicara terkait kritik yang dilontarkan dari berbagai kalangan terkait 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang jauh dari kata memuaskan.

Juru Bicara PDIP Eva Kusuma Sundari berpendapat, tidak masuk akal jika kerja lima tahun hanya dinilai dan dibandingkan dalam waktu tiga bulan saja. Oleh karena itu, dia meminta agar pengamat harus adil dalam menilai dan membuat pengamatan.

"Jokowi sejak awal menolak untuk dinilai dalam waktu 100 hari kerja. Karena siklus anggaran, siklus perencanaan saja baru selesai dalam waktu tiga bulan, jadi enggak fair,” kata Eva ketika dikonfirmasi KORAN SINDO, Minggu (11/1/2015).

Menurut Eva, hingga saat ini semua menteri telah bekerja sesuai dengan Nawacita. Bahkan, presiden secara rutin mengajak menterinya untuk rapat setiap Sabtu dan Minggu sekitar pukul 21.00 dan 22.00 WIB, guna memastikan menteri-menterinya bergerak.

“Media sudah melihat dan membuat range menteri-menteri yang bergerak. Satu Ibu Susi dan kedua Pak Tjahjo, itu tandanya sudah bergerak,” jelas mantan Anggota Komisi III DPR itu.

Lagipula, lanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Mennegah (RPJM) baru saja diselesaikan dan ketika dokumen itu sudah dijadikan Keputusan Presiden (Keppres), maka sinergitas menteri akan terlihat. Ia menilai, kalau sudah ada RPJMN, RJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maka kinerja pemerintah akan semakin gesit.

“Sekarang ini masih ad hoc dan presiden ambil kepemimpinan langsung, dan setelah APBN-P 2015 dimajukan nantinyta akan semakin terkonsolidasi,” pungkasnya.