Budi Gunawan Calon Tunggal Kapolri

JAKARTA - Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal kapolri menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. Pada Jumat (9/1) Presiden Jokowi telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk meminta persetujuan.

Selanjutnya DPR akan melakukan fit and proper test sebelum menyetujui mengangkat Budi Gunawan sebagai kapolri. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, dipilihnya Budi Gunawan sebagai calon tunggal pengganti Sutarman yang akan masuk masa pensiun pada Oktober 2015 nanti sudah melalui berbagai pertimbangan dan tahapan.

Karenanya, begitu mendapatkan surat dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) perihal nama-nama yang diusulkan, Jokowi kemudian menetapkan satu nama, yakni Budi Gunawan, untuk diajukan ke DPR. “Sudah diajukan ke DPR kemarin (Jumat, 9/1) sore. Saya tahu bahwa ada surat yang diterima Presiden dari Kompolnas. Surat itu merupakan hasilrapatyangdilakukanKompolnas tanggal8Januari.

Kemudiantanggal9 Januari kita menerima surat itu, sore jam 16.00 WIB Presiden meminta dipersiapkan surat ke DPR, itu saja,” kata Pratikno di sela menghadiri HUT ke-42 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu tidak mau menjelaskan secara detail mengenai alasan dipilihnya Budi Gunawan.

Dia juga menolak berkomentar ketika ditanya soal kenapa Sutarman akan diganti meski masa pensiunnya baru Oktober 2015 nanti. “Saya tidak bisa menjelaskan itu,” kilahnya. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato politiknya menyatakan, untuk posisi kapolri dan panglima TNI sikap PDIP sangat jelas, yakni tidak akan melakukan voting.

Maka dari itu, sikap politik PDIP selalu tegas agar dalam mengajukan calon kapolri maupun panglima TNI haruslah satu nama dan disepakati secara musyawarah mufakat di DPR. “Tentara Nasional dan kepolisian ini selalu menjadi dasar ketegasan sikap politik saya. Ketika berada di luar pemerintahan pun, pada saat presiden mengusulkan calon panglima TNI dan kapolri, sikap saya sangatlah tegas dan jelas.

Saya selalu menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh divoting,” sebutnya. Sikap ini, menurut Megawati, bukan berarti PDIP setuju terhadap orang per orang yang diusulkan, tetapi demi penghormatan terhadap institusi TNI dan Polri. “Kesadaran seperti inilah yang seharusnya ditumbuhkembangkan,” ungkapnya.

Presiden Jokowi ketika melakukan kunjungan ke Surabaya, Jawa Timur, kemarin tidak mau berkomentar panjang tentang penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri. “Kompolnas sudah mengajukan sejumlah nama yang pantas untuk menduduki jabatan sebagai kapolri,” ucapnya di Grha Amukti Praja Wijaya I VVIP Juanda, Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

Budi Gunawan saat ini menjabat sebagai kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Sebelumnya, jenderal bintang tiga kelahiran Surakarta, 11 Desember 1959, ini pernah menjabat sebagai kapolda Jambi dan Bali. Lulusan Akpol tahun 1983 ini dikenal sebagai sosok yang berprestasi di jajaran Polri.

Sebelumnya Budi Gunawan juga pernah menjabat sebagai kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv Binkum) Polri dan kepala Divisi dan Pengamanan (kadiv Propam) Polri. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, dengan telah diajukannya nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri, komisinya tinggal menunggu penugasan untuk melakukan fit and proper test atau uji kelayakan.

“Fit and proper calon kapolri kemungkinan akan digelar paling lama dua pekan ke depan,” katanya. Soal apakah Komisi III DPR bakal menyetujui dan menerima usulan Presiden tersebut, Bambang mengaku tidak mengetahui secara persis. Namun, kata dia, biasanya atau jika menoleh ke belakang sejarah fit and proper calon kapolri maupun panglima TNI di DPR, ujung-ujungnya DPR menerima juga usulan presiden.

“Dan menurut saya, calon yang diajukan Presiden ini sebenarnya telah memenuhi kualifikasi sebagai kapolri. Paling tidak dia pernah memimpin wilayah menjadi kapolda dua kali,” ujarnya. Soalisurekeninggendutyang dialamatkan ke Budi Gunawan, lanjut Bambang, Komisi III DPR periode lalu sebenarnya sudah mendapat klarifikasi dari kapolri saat itu, yakni Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Jadi, yang bersangkutan sudah diperiksa institusi Polri dan hasilnya clear. “Golkar sendiri mendukung pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan yang diajukan Presiden sebagai kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman tersebut,” pungkas Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu. Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman mengakui penunjukan Budi Gunawan sebagai kapolri menggantikan Sutarman sesuai dengan rekomendasi lembaganya.

Kompolnas, menurut Hamidah, tidak hanya mengajukan nama Budi Gunawan saja. “Kami tidak dalam kepentingan apa-apa. Sesuai tugas Kompolnas, kami hanya mengusulkan namanama yang telah memenuhi syarat sebagai calon kapolri. Tidak hanya Budi Gunawan, kami juga mengusulkan namanama lain,” kata Hamidah kemarin.

Mengenai hanya nama Budi Gunawan yang diajukan presiden, padahal masih ada nama-nama lain, Hamidah mengatakan itu merupakan hak prerogatif Presiden. “Sebagai lembaga yang dibentuk Presiden, kami memang harus mendukung apa pun yang menjadi keputusan Presiden. Masak kami mau menolak. Ya, semoga kapolri ke depan bisa lebih baik,” kata Hamidah.

Mengenai rekam jejak Budi Gunawan, Hamidah mengatakan seleksi Kompolnas tak sampai pada penelusuran sejarah calon kapolri. Dia menjelaskan usulan Kompolnas hanya sebatas administratif, yaitu memenuhi syarat jenderal polisi bintang tiga. “Soal rekam jejak, kami tak sampai sejauh itu,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan sesuai dengan undangundang, penentuan kapolri menjadi kewenangan presiden. KPK hanya menyarankan agar pergantian kapolri dilakukan sesuai dengan tradisi terbaik yang pernah dilakukan.

“Kami meminta agar calon kapolri mendatang punyai integritas, akuntabilitas, dan dapat bekerja sama dengan KPK,” sebut Bambang melalui pesannya kepada KORAN SINDO kemarin. Bambang mengaku KPK tidak dilibatkan untuk melakukan profile assessment terhadap calon kapolri. KPK, imbuh Bambang, akan melakukan yang terbaik jika dilibatkan dan dimintai pendapatnya soal calon kapolri.

Rahmat sahid/Khoirul muzaki/Abdul rouf/Sabir laluhu