Daerah Perbatasan Masih Memprihatinkan

JAKARTA - Pembangunan daerah perbatasan dinilai masih sangat kurang. Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga merupakan kepala BNPP, Tjahjo Kumolo, mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain, daerah perbatasan Indonesia seperti kandang kerbau.

“Di negara tetangga sudah bagus. Di kita seperti kandang kerbau. Waktu ke Nunukan ketikaditanya soalpelabuhandisana kelas berapa, setiap orang jawabannya berbeda. Bahkan kepalanya tidak ada. Saya ke Papua Nugini sudah seperti bumi dan langit,” ujarnya di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Jakarta kemarin.

Kondisi kawasan perbatasan yang belum dapat dikatakan baik menurut Tjahjo juga disebabkan tidak maksimalnya peranan BNPP yang mengoordinasi pembangunan di sana. Bahkan Tjahjo memperingatkan jika pada tahun ini tidak bekerja secara maksimal, BNPP terancam dibubarkan.”BNPP ini sudah empat tahun, tapi ya itulah wajah perbatasan kita. Kalau memang tidak mampu lebih baik bubar. Tapi membubarkan itu masalah UU,” katanya.

Sejak berdiri empat tahun lalu, dana untuk perbatasan hanya sekitar 20% yang benarbenar direalisasi. Karena itu, dia meminta BNPP meningkatkan peranannya dalam mengoordinasi pembangunan daerah perbatasan. ”Koordinasi antar-ditjen di Kemendagri saja belum maksimal, apalagi dengan kementerian/ lembaga lain. Ini harus kita ubah polanya. Terutama berkaitan dengan koordinasi,” tegas dia.

Menurut dia, BNPP harus bekerja maksimal. Apalagi arahan Presiden dengan tegas menyebutkan bahwa pembangunan akan dimulai dari pinggir, termasuk di dalamnya wilayah perbatasan.” Tahun 2015 ini entry point untuk menjadikan pintu masuk mengubah secara total wajah perbatasan kita. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara komprehensif. Baik tingkat pembangunan kesejahteraan masyarakatnya, fasilitasnya, pengamanannya maupun peningkatan kualitas SDMnya,” ujar dia.

Apalagi pemerintah berencana mengucurkan anggaran daerah perbatasan Rp16 triliun pada 2015. Anggaran tersebut terdiri atas anggaran murni pada APBN sebesar Rp8,7 triliun dan akan diusulkan dalam APBN-P Rp6,9 triliun. ”Pemerintah mengupayakan alokasi APBN dan APBN-P sebesar Rp16 triliun. Untuk Rp 8,7 triliun ada di 16 kementerian/ lembaga, sedangkan Rp6,9 triliun akan diusulkan pada 10 kementerian,” katanya.

Sekretaris BNPP Triyono Budi Santoso mengatakan akan memperbaiki pola koordinasi. Menurut dia memang cukup sulit mengoordinasi pembangunan di wilayah perbatasan karena secara otoritas BNPP belumlah kuat.”Kita akan berusaha melakukan fungsi koordinasi dengan baik. Masalah perhatian saja yang kurang. Kita tidak punya otoritas penganggaran,” tuturnya.

Dita angga