ESDM Minta Kejagung Kawal Program Pemerintah

JAKARTA - Sejumlah program tengah dipersiapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kebijakan energi minyak dan gas, pembenahan di sektor migas.

Serta rencana pemerintah membangun daya listrik sebesar 35 ribu mega watt. Maka itu, Kementerian ESDM meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengawal dari sisi hukumnya.

"Ini semua tindakan atau policy, kebijakan yang sangat membutuhkan pengawalan di bidang penegakan hukum," ujar Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Dia menjelaskan, Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, termasuk pembangunan infrastruktur.

Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan tinggi dari sektor energi dan migas. Menurutnya, energi dibutuhkan untuk kelangsungan kelistrikan di Indonesia.

Kata dia, tanpa usaha kelistrikan yang memadahi, cita-cita pembangunan akan sulit terealisasikan. Imbasnya kata dia, pertumbuhan ekonomi bakal sulit tercapai.

"Karena itu seperti yang disampaikan Jaksa Agung tadi, kami share, kami bagi visi kedepan bagaimana dan akan banyak pekerjaan percepatan," ungkapnya.

Di sektor Migas, lanjut Sudirman, dia berharap Kejagung bersedia mengawal pembenahan di instansi SKK Migas. Sebab pembenahan SKK Migas akan berdampak pada iklim investor masuk ke Indonesia.

Dia berharap, melalui pengawalan hukum yang jelas, para investor dan perusahaan minyak dunia mau berinvestasi ke Indonesia.

"Kita ingin penegakan hukum kita benar-benar berorientasi pada peningkatan kemakmuran," tandasnya.