Pemerintah Diminta Hentikan Intervensi Parpol
Rabu, 07 Januari 2015 - 11:17 WIB
Pemerintah Diminta Hentikan Intervensi Parpol
A
A
A
JAKARTA - Langkah Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang menghadiri acara peringatan hari lahir Partai Persatuan Pembangunan(PPP) yangdigelar kubu Romahurmuziy (Romi) pada Senin (5/1) kembali mengundang beragam kritik.
Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan semangat pemerintah untuk tidak turut campur dalam konflik internal yang dialami partai politik (parpol). Dengan mengetahui bahwa PPP tengah berkonflik, seharusnya pemerintah mampu menunjukkan netralitasnya. Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan, kejadian tersebut menunjukkan inkonsistensi pemerintahan Jokowimelaluisikapparamenterinya.
Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam kasus kepengurusan ganda Partai Golkar mengatakan bahwa konflik partai akan diserahkan kepada partai masingmasing untuk diselesaikan. Namun pernyataan tersebut seolah berbanding terbalik dengan sikap Menko Polhukam.
“Justru pemerintah berkepentingan untuk mendorong partai-partai politik ini bersungguh- sungguh menjadi pilar demokrasi. Kalau diintervensi seperti ini menurut saya apa bedanya dengan periodeperiode (pemerintahan) yang lalu?” ujar Zuhro kemarin. Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy juga dikritik karena menyarankan Polri tidak memberi izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali yang akan digelar kubu Aburizal Bakrie karena berpotensi mengganggu pariwisata.
Di lain pihak, Menkumham Yasonna H Laoly juga dinilai memihak saat mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romi, padahal proses islah oleh Mahkamah Partai masih berlangsung. Zuhro lalu menyinggung jargon revolusi mental yang diusung Presiden Jokowi. Menurutnya, salah satu bentuk perwujudan revolusi mental adalah menunjukkan sikap yang konsisten.
Dengan revolusi mental pemerintah seyogianya bisa menampilkan cara pandang yang baik dalam upaya menghadirkan perubahan-perubahan signifikan dan berkualitas. Bagaimanapun, kata dia, pemerintah ikut bertanggung jawab menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas dan bermartabat di mana partai merupakan pilar utamanya. “Kalau memang pemerintah konsisten dengan revolusi mental, seharusnya memang tidak ada lagi intervensi terhadap parpol. Partai harusmandiri, cekcokinternalnya bisa dituntaskan dengan cara mereka, dengan kultur politik mereka, budaya mereka,” ujarnya.
Ketua Fraksi PPP kubu Djan Faridz, Epyardi Asda, mempertanyakan kehadiran menteri Jokowi pada acara peringatan harlah kubu Romi karena sebelumnya pemerintah tahu bahwa PPP sedang berkonflik. “Pemerintah kan tahu bahwa PPP ini masih berproses di PTUN,” tegasnya.
Namun Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romi membantah kedatangan Menko Polhukam itu sebagai bentuk intervensi pemerintah kepada PPP. “Di dalam Islam itu menghadiri undangan jika tidak ada halangan wajib hukumnya,” ujar dia.
Kiswondari/Sindonews
Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan semangat pemerintah untuk tidak turut campur dalam konflik internal yang dialami partai politik (parpol). Dengan mengetahui bahwa PPP tengah berkonflik, seharusnya pemerintah mampu menunjukkan netralitasnya. Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan, kejadian tersebut menunjukkan inkonsistensi pemerintahan Jokowimelaluisikapparamenterinya.
Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam kasus kepengurusan ganda Partai Golkar mengatakan bahwa konflik partai akan diserahkan kepada partai masingmasing untuk diselesaikan. Namun pernyataan tersebut seolah berbanding terbalik dengan sikap Menko Polhukam.
“Justru pemerintah berkepentingan untuk mendorong partai-partai politik ini bersungguh- sungguh menjadi pilar demokrasi. Kalau diintervensi seperti ini menurut saya apa bedanya dengan periodeperiode (pemerintahan) yang lalu?” ujar Zuhro kemarin. Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy juga dikritik karena menyarankan Polri tidak memberi izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali yang akan digelar kubu Aburizal Bakrie karena berpotensi mengganggu pariwisata.
Di lain pihak, Menkumham Yasonna H Laoly juga dinilai memihak saat mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romi, padahal proses islah oleh Mahkamah Partai masih berlangsung. Zuhro lalu menyinggung jargon revolusi mental yang diusung Presiden Jokowi. Menurutnya, salah satu bentuk perwujudan revolusi mental adalah menunjukkan sikap yang konsisten.
Dengan revolusi mental pemerintah seyogianya bisa menampilkan cara pandang yang baik dalam upaya menghadirkan perubahan-perubahan signifikan dan berkualitas. Bagaimanapun, kata dia, pemerintah ikut bertanggung jawab menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas dan bermartabat di mana partai merupakan pilar utamanya. “Kalau memang pemerintah konsisten dengan revolusi mental, seharusnya memang tidak ada lagi intervensi terhadap parpol. Partai harusmandiri, cekcokinternalnya bisa dituntaskan dengan cara mereka, dengan kultur politik mereka, budaya mereka,” ujarnya.
Ketua Fraksi PPP kubu Djan Faridz, Epyardi Asda, mempertanyakan kehadiran menteri Jokowi pada acara peringatan harlah kubu Romi karena sebelumnya pemerintah tahu bahwa PPP sedang berkonflik. “Pemerintah kan tahu bahwa PPP ini masih berproses di PTUN,” tegasnya.
Namun Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romi membantah kedatangan Menko Polhukam itu sebagai bentuk intervensi pemerintah kepada PPP. “Di dalam Islam itu menghadiri undangan jika tidak ada halangan wajib hukumnya,” ujar dia.
Kiswondari/Sindonews
(bbg)
