Presiden Saring Sembilan Nama Wantimpres
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menetapkan sembilan nama anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, sembilan nama yang akan dipilih Presiden secara langsung itu akan diumumkan paling lambat pertengahan Januari.
“Sudah dimulai (mencari nama anggota Wantimpres), tetapi belum difinalisasi. Jadi rencananya, ya pertengahan bulan ini akan difinalisasi,” ujar Pratikno di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Menurut dia, saat ini beberapa nama telah ditetapkan dalam daftar anggota Wantimpres. Tokoh yang dipercaya untuk memberikan masukan dan saran secara langsung kepada Presiden itu, menurutnya datang dari berbagai kalangan, seperti tokoh masyarakat, partai politik, dan pimpinan ternama organisasi sosial.
“Tetapi karena belum final, jadi belum bisa saya sampaikan. Daftarnya sampai sekarang belum terisi penuh,” ucapnya. Keberadaan Wantimpres menurut Pratikno merupakan perintah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tugas dari Wantimpres antara lain memberikan berbagai pertimbangan kepada presiden, namun tidak setiap saat bekerja bersama presiden.
Dengan begitu, lanjut dia, Wantimpres benar-benar merupakan lembaga yang bekerja untuk membantu presiden dan bukan instrumen pendukung presiden secara langsung. Oleh karena itu, Presiden Jokowi telah memiliki gambaran yang tepat siapa-siapa saja tokoh yang tepat untuk duduk di kursi tersebut dan memberikan saran serta masukan kepada dirinya.
Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, tidak masalah siapa yang akan diangkat jadi Wantimpres oleh Jokowi, namun yang terpenting setelah terpilih dia harus berani meninggalkan profesi atau jabatan politiknya. “Dari parpol atau profesional, dia harus berani keluar dari jabatannya. Jika dia advokat harus meninggalkan profesi advokatnya. Jika dia ketua umum parpol, dia harus mundur,” kata Margarito kemarin.
Dia berkeyakinan Jokowi akan memilih orang-orang yang memiliki visi yang sama dengannya. “Sudah pasti dari parpol ada, bukan karena jasanya, tapi yang searah dengan kebijakannya dan tidak pernah membangkang dengan program-programnya,” jelas Margarito.
Margarito juga memperkirakan dalam pemilihan Wantimpres, Jokowi akan mendengarkan nasihat dari Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. “Jokowi akan meminta pertimbangan Mega karena mungkin kader PDIP akan masuk untuk menjaga keseimbangan porsi kekuasaan pendukung Jokowi. PDIP itu suaranya kan banyak, tapi yang duduk di kabinet sedikit,” ujarnya.
Lima Lembaga di Bawah Presiden
Selain menyusun lembaga Wantimpres, Presiden Jokowi saat ini juga tengah melakukan penataan lima lembaga yang akan berada di bawah presiden secara langsung. Kelima lembaga itu adalah Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pratikno menjelaskan, keberadaan Bappenas akan berbeda dengan masa pemerintahan yang lalu. Jika koordinasi Bappenas sebelumnya berada di bawah koordinasi kementerian ekonomi, dalam Kabinet Kerja ini koordinasinya akan berada di bawah presiden.
“Karena apa, karena perencanaannya bukan hanya perencanaan ekonomi semata. Sedangkan untuk BPKP ini memiliki instrumentasi yang kuat. Oleh karena itu, fungsi-fungsi pemeriksaan dan pengawasan di internal eksekutif itu ditangani oleh BPKP, dan itu di handle oleh presiden,” ungkapnya.
Kelima lembaga unit Kepresidenan yang berada langsung di bawah presiden ini sekaligus untuk menggantikan lembaga Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Sebelumnya, UKP4 dibentuk pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain membahas tentang kelima lembaga yang berada di bawah presiden secara langsung, dalam waktu dekat juga akan ditetapkan juru bicara kepresidenan. Juru bicara yang akan ditunjuk ini keberadaannya akan ditempelkan dalam salah satu lembaga yang ada di bawah presiden.
Meski belum memiliki sosok calon juru bicara yang tepat, penempatan juru bicara presiden ini cukup mengejutkan. Hal itu mengingat Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto sebelumnya pernah menyampaikan bahwa Presiden tidak akan menunjuk seseorang juru bicara.
Rarasati syarief/Khoirul muzakki
“Sudah dimulai (mencari nama anggota Wantimpres), tetapi belum difinalisasi. Jadi rencananya, ya pertengahan bulan ini akan difinalisasi,” ujar Pratikno di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Menurut dia, saat ini beberapa nama telah ditetapkan dalam daftar anggota Wantimpres. Tokoh yang dipercaya untuk memberikan masukan dan saran secara langsung kepada Presiden itu, menurutnya datang dari berbagai kalangan, seperti tokoh masyarakat, partai politik, dan pimpinan ternama organisasi sosial.
“Tetapi karena belum final, jadi belum bisa saya sampaikan. Daftarnya sampai sekarang belum terisi penuh,” ucapnya. Keberadaan Wantimpres menurut Pratikno merupakan perintah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tugas dari Wantimpres antara lain memberikan berbagai pertimbangan kepada presiden, namun tidak setiap saat bekerja bersama presiden.
Dengan begitu, lanjut dia, Wantimpres benar-benar merupakan lembaga yang bekerja untuk membantu presiden dan bukan instrumen pendukung presiden secara langsung. Oleh karena itu, Presiden Jokowi telah memiliki gambaran yang tepat siapa-siapa saja tokoh yang tepat untuk duduk di kursi tersebut dan memberikan saran serta masukan kepada dirinya.
Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, tidak masalah siapa yang akan diangkat jadi Wantimpres oleh Jokowi, namun yang terpenting setelah terpilih dia harus berani meninggalkan profesi atau jabatan politiknya. “Dari parpol atau profesional, dia harus berani keluar dari jabatannya. Jika dia advokat harus meninggalkan profesi advokatnya. Jika dia ketua umum parpol, dia harus mundur,” kata Margarito kemarin.
Dia berkeyakinan Jokowi akan memilih orang-orang yang memiliki visi yang sama dengannya. “Sudah pasti dari parpol ada, bukan karena jasanya, tapi yang searah dengan kebijakannya dan tidak pernah membangkang dengan program-programnya,” jelas Margarito.
Margarito juga memperkirakan dalam pemilihan Wantimpres, Jokowi akan mendengarkan nasihat dari Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. “Jokowi akan meminta pertimbangan Mega karena mungkin kader PDIP akan masuk untuk menjaga keseimbangan porsi kekuasaan pendukung Jokowi. PDIP itu suaranya kan banyak, tapi yang duduk di kabinet sedikit,” ujarnya.
Lima Lembaga di Bawah Presiden
Selain menyusun lembaga Wantimpres, Presiden Jokowi saat ini juga tengah melakukan penataan lima lembaga yang akan berada di bawah presiden secara langsung. Kelima lembaga itu adalah Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pratikno menjelaskan, keberadaan Bappenas akan berbeda dengan masa pemerintahan yang lalu. Jika koordinasi Bappenas sebelumnya berada di bawah koordinasi kementerian ekonomi, dalam Kabinet Kerja ini koordinasinya akan berada di bawah presiden.
“Karena apa, karena perencanaannya bukan hanya perencanaan ekonomi semata. Sedangkan untuk BPKP ini memiliki instrumentasi yang kuat. Oleh karena itu, fungsi-fungsi pemeriksaan dan pengawasan di internal eksekutif itu ditangani oleh BPKP, dan itu di handle oleh presiden,” ungkapnya.
Kelima lembaga unit Kepresidenan yang berada langsung di bawah presiden ini sekaligus untuk menggantikan lembaga Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Sebelumnya, UKP4 dibentuk pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain membahas tentang kelima lembaga yang berada di bawah presiden secara langsung, dalam waktu dekat juga akan ditetapkan juru bicara kepresidenan. Juru bicara yang akan ditunjuk ini keberadaannya akan ditempelkan dalam salah satu lembaga yang ada di bawah presiden.
Meski belum memiliki sosok calon juru bicara yang tepat, penempatan juru bicara presiden ini cukup mengejutkan. Hal itu mengingat Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto sebelumnya pernah menyampaikan bahwa Presiden tidak akan menunjuk seseorang juru bicara.
Rarasati syarief/Khoirul muzakki
(bbg)