Alasan PPP Kubu Romi Pecat Sejumlah Ketua DPW
Selasa, 06 Januari 2015 - 20:05 WIB
Alasan PPP Kubu Romi Pecat Sejumlah Ketua DPW
A
A
A
JAKARTA - Kubu pengurus DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romi) mengakui telah memecat sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang dianggap membangkang.
Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Aunur Rofiq mengatakan, mereka dipecat karena dianggap tidak mengakui hasil Muktamar Surabaya yang memilih Romi dan Aunur sebagai ketua umum dan sekjen.
"Muktamar itu kan forum tertinggi. Dan Muktamar Surabaya itu sesuai AD/ART partai. Jadi kalau ada pengurus wilayah yang tidak mengakui muktamar itu artinya dia melepaskan diri. Karena itu kami membentuk DPW baru," ujar Aunur kepada Sindonews, di Jakarta, Selasa (6/1/2015).
Dia menyebut beberapa pimpinan DPW yang dipecat yakni antara lain Haji Lulung (DKI Jakarta), Ibnu Hajar (Sumsel), dan Jafar Alkatiri (Sulut).
Menurutnya kalau ada pengurus wilayah yang dulu ikut Muktamar PPP Jakarta yang diadakan kubu Djan Faridz tidak serta merta akan dipecat. Kalau mereka hadir sebagai undangan tapi tetap mengakui Muktamar Surabaya yang sah, mereka tidak akan diganti.
"Mereka datang ke muktamar di Jakarta bisa jadi karena hanya penuhi undangan," ujarnya.
Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Aunur Rofiq mengatakan, mereka dipecat karena dianggap tidak mengakui hasil Muktamar Surabaya yang memilih Romi dan Aunur sebagai ketua umum dan sekjen.
"Muktamar itu kan forum tertinggi. Dan Muktamar Surabaya itu sesuai AD/ART partai. Jadi kalau ada pengurus wilayah yang tidak mengakui muktamar itu artinya dia melepaskan diri. Karena itu kami membentuk DPW baru," ujar Aunur kepada Sindonews, di Jakarta, Selasa (6/1/2015).
Dia menyebut beberapa pimpinan DPW yang dipecat yakni antara lain Haji Lulung (DKI Jakarta), Ibnu Hajar (Sumsel), dan Jafar Alkatiri (Sulut).
Menurutnya kalau ada pengurus wilayah yang dulu ikut Muktamar PPP Jakarta yang diadakan kubu Djan Faridz tidak serta merta akan dipecat. Kalau mereka hadir sebagai undangan tapi tetap mengakui Muktamar Surabaya yang sah, mereka tidak akan diganti.
"Mereka datang ke muktamar di Jakarta bisa jadi karena hanya penuhi undangan," ujarnya.
(maf)
