Jabodetabek Butuh Badan Otoritas

KOTA Bekasi merupakan salah satu kota penyangga yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota. Seperti DKI Jakarta, kota berjuluk Kota Patriot yang memiliki berbagai macam permasalahan seperti kemacetan, banjir, dan pesatnya pertumbuhan penduduk.

Beberapa waktu lalu, kota ini di-bully masyarakat di media sosial dengan menampilkan sindiran (meme) yang sangat menyudutkan. Bagaimana Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyikapi persoalan di wilayah yang dipimpinnya? Berikut wawancara dengan KORAN SINDO .

Apa persoalan utama yang dihadapi Kota Bekasi?

Ada beberapa persoalan krusial yang dihadapi Kota Bekasi salah satunya penataan estetika kota. Terkait penataan kota, beberapa waktu lalu Bekasi di-bully di media sosial. Bully ini merupakan bentuk ketidakseriusan Pemkot Bekasi dalam menata kota sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Oleh karena saat ini sangat penting dibentuk regulasi yang mengikat kita sebagai penyelenggara pemerintahan sebagai bentuk kepatuhan hukum dalam menata kota.

Bagaimana solusi yang Anda tawarkan?

Untuk mewujudkan penataan kota, kita menggalakkan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Contohnya, pembongkaran bangunan liar di sepanjang Jalan KH Noer Ali beberapa waktu lalu.

Hal ini dilakukan agar jalan tersebut tak lagi menyempit yang berujung kepada kemacetan. Selain itu, kita tengah menyiapkan rencana detail tata ruang (RDTR), persiapan regulasi yang harus sesuai, dan proses kelayakan dalam pembangunan di Kota Bekasi. Bila RDTR dan regulasi ini telah siap dijalankan, penegakan hukum pun semakin mudah.

Beberapa waktu lalu Kota Bekasi jadi olok-olokan di media sosial. Apa pendapat Anda mengenai olokolok tersebut?

Olok-olok itu merupakan bentuk kritikan dan kekecewaan masyarakat kepada Pemkot Bekasi melalui peran media sosial. Hingga akhirnya sejagat pun mengetahui Kota Bekasi. Ini membuat kita terpanggil. Seharusnya yang bertanggung jawab terkait hal ini ialah lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Bekasi. Ini karena pengambilan keputusan pembangunan merupakan kebijakan bersama. Harus ada kesepahaman bersama antara eksekutif dan legislatif sehingga efek dari komitmen itu akan bermanfaat bersama.

Olok-olok tersebut terkait panasnya Bekasi. Langkah jangka pendek dan jangka panjang apa yang akan Anda lakukan?

Ya , salah satu olok-olok di media sosial menyangkut ruang terbuka hijau. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015, kita telah menyiapkan beberapa program di antaranya memperbanyak taman, penghijauan, perbaikan aliran sungai, dan penanaman pohon-pohon yang bermanfaat. Kita pun akan terus mengurangi titik banjir dan kemacetan. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan perencanaan melalui RDTR.

Apa visi Anda mengenai pembangunan Kota Bekasi?

Visi dari saya itu sudah jelas tertuang dalam visi Kota Bekasi, yakni Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan. Kata maju dan sejahtera artinya dalam konteks peningkatan kualitas infrastruktur serta sumber daya manusia (SDM). Pada 2014, secara bertahap kita mencanangkan pendidikan 12 tahun.

Tidak itu saja, kita secara bertahap memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi pemegang kartu sehat di rumah sakit (RS) umum maupun swasta. Bekasi pun harus sejahtera karena korelasinya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terakhir Bekasi harus menjadi kota ihsan agar tidak ada lagi perbedaan antara minoritas dan mayoritas. Sesama anak bangsa hidup di Kota Bekasi harus saling bertoleransi, berbagi kasih, mempunyai nilai manfaat untuk pembangunan Kota Bekasi.

Penduduk terus bertambah. Artinya kebutuhan akan permukiman semakin besar. Apalagi Jakarta sudah tidak mungkin menambah permukiman. Kebijakan apa yang diambil untuk mengambil keuntungan dari pertumbuhan ini?

Sebanyak 60% masyarakat Kota Bekasi menengah ke atas mempunyai interaksi dengan DKI Jakarta. Pagi bekerja ke Jakarta dan malam pulang ke Bekasi. Itu artinya DKI Jakarta dengan Bekasi dan daerah mitra lainnya tidak ada perbedaan lagi.

Yang sangat menguntungkan saat ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempunyai komitmen bersama dengan daerah mitra. Komitmennya yaitu sinergitas membangun aspek rasa, tidak boleh ada perbedaan dari sisi transportasi, lingkungan, infrastruktur harus sama, dan kebijakannya harus menjadi satu kesatuan.

Bagaimana pandangan Anda mengenai integrasi pembangunan di Jabodetabek (Greater Jakarta)?

Pembangunan infrastruktur di wilayah mitra Jakarta tidak mungkin menggunakan APBD karena anggaran cukup besar. Untuk transportasi sudah ada moda transportasi seperti APTB, bus Transjakarta, dan Commuter Line. Sedangkan infrastruktur jalan yang harus disiapkan.

Misalnya di Kota Bekasi ada jalan yang sangat penting karena menghubungkan DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang, yakni Jalan Sultan Agung- Jalan Sudirman-Jalan Ahmad Yani-Cut Meutiah. Jalan seperti ini sudah tidak cocok diurus Pemkot Bekasi karena butuh dana besar. Dengan demikian perlu kerja sama antara kedua pemerintah daerah, misalnya Pemprov DKI dan daerah mitra.

Seberapa penting Greater Jakarta bagi Anda?

Keberadaan daerah di Jabodetabek itu sangat penting. Tanpa ada komunikasi yang baik, Bekasi tidak bisa berdiri sendiri. Keberhasilan Kota Bekasi dengan pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,5 triliun itu akibat interaksi dengan daerah lain sehingga orang berinvestasi di Bekasi. Saat ini banyak pemohon datang untuk izin membangun apartemen di kota ini.

Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kerja sama di Jabodetabek?

Kita berharap DKI dengan daerah mitranya diurus satu badan otoritas seperti Kementerian. Ini sangat penting karena untuk menangani kemacetan, banjir, serta infrastruktur perlu ada badan otoritas yang bisa mengeluarkan kebijakan.

Selama ini keberadaan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) tidak bisa mengambil serta memutuskan sebuah kebijakan.

Abdulllah m surjaya