Prolegnas Belum Disusun, DPR Alami Kemunduran Kinerja
Jum'at, 02 Januari 2015 - 11:00 WIB
Prolegnas Belum Disusun, DPR Alami Kemunduran Kinerja
A
A
A
JAKARTA - DPR dianggap mengalami kemunduran kinerja. Pasalnya lembaga tersebut belum menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai perencanaan pembentukan Undang-undang (UU) periode 2015-2019.
"Ini merupakan suatu kemunduran yang luar biasa," ujar pengamat hukum tata negara dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) M Imam Nasef kepada Sindonews, Jumat (2/1/2015).
Menurut Nasef, dibandingkan dengan periode DPR sebelumnya. Pada periode ini kinerja DPR dinilai sangat lambat.
"Pada masa itu Prolegnas sudah ditetapkan pada masa sidang pertama sejak anggota DPR dilantik," tandasnya.
Sebelumnya M Imam Nasef menilai, sulit untuk mengukur kinerja DPR di 2014. Pasalnya anggota DPR periode ini belum menunjukkan kerja apapun.
Sehingga DPR belum menunaikan mandat rakyat yang telah diberikan pada Pemilihan Legislatif (pileg) lalu.
"Jadi apanya yang mau dinilai? Kerja saja belum," ujar Nasef.
Dia mengatakan, menurutnya dari tiga kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR, rakyat hingga saat ini belum bisa melihat mana yang sudah dilaksanakan oleh DPR.
"Dibidang legislasi misalnya, jangankan untuk menghasilkan sejumlah Undang-undang (UU). Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai perencanaan pembentukan UU untuk periode 2015-2019 saja belum disusun," ungkap Nasef.
"Ini merupakan suatu kemunduran yang luar biasa," ujar pengamat hukum tata negara dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) M Imam Nasef kepada Sindonews, Jumat (2/1/2015).
Menurut Nasef, dibandingkan dengan periode DPR sebelumnya. Pada periode ini kinerja DPR dinilai sangat lambat.
"Pada masa itu Prolegnas sudah ditetapkan pada masa sidang pertama sejak anggota DPR dilantik," tandasnya.
Sebelumnya M Imam Nasef menilai, sulit untuk mengukur kinerja DPR di 2014. Pasalnya anggota DPR periode ini belum menunjukkan kerja apapun.
Sehingga DPR belum menunaikan mandat rakyat yang telah diberikan pada Pemilihan Legislatif (pileg) lalu.
"Jadi apanya yang mau dinilai? Kerja saja belum," ujar Nasef.
Dia mengatakan, menurutnya dari tiga kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR, rakyat hingga saat ini belum bisa melihat mana yang sudah dilaksanakan oleh DPR.
"Dibidang legislasi misalnya, jangankan untuk menghasilkan sejumlah Undang-undang (UU). Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai perencanaan pembentukan UU untuk periode 2015-2019 saja belum disusun," ungkap Nasef.
(maf)
