2015, Fraksi PKS Minta Jokowi-JK Tak Lagi Umbar Janji
Rabu, 31 Desember 2014 - 13:30 WIB
2015, Fraksi PKS Minta Jokowi-JK Tak Lagi Umbar Janji
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tak lagi terlalu banyak mengumbar janji di tahun yang akan datang.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat dimintai komentar mengenai refleksi tahun 2014 untuk pemerintahan Jokowi-JK dari Fraksi PKS. Menurut dia, tahun 2015 adalah momentum awal pemerintah baru untuk konsolidasi dan tunjukkan kualitas kepemimpinan.
"Jangan buat kebijakan yang regresif (mundur), arah kebijakan harus jelas terukur, dan bukan lagi banyak janji tapi tindakan nyata realisasikan nawacita," katanya melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (31/12/2014).
Pasalnya, diaa melihat ekonomi akhir 2014 hingga 2015 diprediksi masih akan melemah ditandai nilai tukar rupiah yang melemah tajam.
"Tim ekonomi harus bekerja keras jaga stabilitas dan ciptakan momentum perbaikan ekonomi. Bukan saatnya cari kambing hitam dan saling lempar tanggung jawab," terangnya.
Selain itu, pekerjaan rumah bagi Jokowi-JK juga masih terkait reformasi birokrasi yang harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terukur.
Pemerintahan Jokowi-JK juga wajib menjaga hubungan yang baik dengan parlemen. Mereka harus melibatkan DPR dalam menelurkan setiap kebijakan.
"Jika kebijakan positif bagi rakyat pasti didukung jika negatif kita koreksi. Jangan fobia dan takut dengan DPR karena sistem bernegara sedemikian sudah aturannya berdasarkan konstitusi dan UU."
"Lima, bencana alam semakin banyak intensitas dan skala baik kerusakan maupun korban jiwa. Pemerintah harus bangun politik kebencanaan yang semakin kuat: satu konsep komprehensif antisipasi, menangani sampai tuntas, dan mitigasi bencana," sambungnya.
Ditambahkan dia, pemerintah juga harus melibatkan stakeholder lain dalam penyelesaian persoalan pemerintah. Terakhir, dalam setiap pengambilan kebijakan Jokowi-JK harus bisa netral.
"Kebijakan pemerintah harus merepresentaskan negara, bukan kepentingan politik tertentu," pungkasnya.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat dimintai komentar mengenai refleksi tahun 2014 untuk pemerintahan Jokowi-JK dari Fraksi PKS. Menurut dia, tahun 2015 adalah momentum awal pemerintah baru untuk konsolidasi dan tunjukkan kualitas kepemimpinan.
"Jangan buat kebijakan yang regresif (mundur), arah kebijakan harus jelas terukur, dan bukan lagi banyak janji tapi tindakan nyata realisasikan nawacita," katanya melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (31/12/2014).
Pasalnya, diaa melihat ekonomi akhir 2014 hingga 2015 diprediksi masih akan melemah ditandai nilai tukar rupiah yang melemah tajam.
"Tim ekonomi harus bekerja keras jaga stabilitas dan ciptakan momentum perbaikan ekonomi. Bukan saatnya cari kambing hitam dan saling lempar tanggung jawab," terangnya.
Selain itu, pekerjaan rumah bagi Jokowi-JK juga masih terkait reformasi birokrasi yang harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terukur.
Pemerintahan Jokowi-JK juga wajib menjaga hubungan yang baik dengan parlemen. Mereka harus melibatkan DPR dalam menelurkan setiap kebijakan.
"Jika kebijakan positif bagi rakyat pasti didukung jika negatif kita koreksi. Jangan fobia dan takut dengan DPR karena sistem bernegara sedemikian sudah aturannya berdasarkan konstitusi dan UU."
"Lima, bencana alam semakin banyak intensitas dan skala baik kerusakan maupun korban jiwa. Pemerintah harus bangun politik kebencanaan yang semakin kuat: satu konsep komprehensif antisipasi, menangani sampai tuntas, dan mitigasi bencana," sambungnya.
Ditambahkan dia, pemerintah juga harus melibatkan stakeholder lain dalam penyelesaian persoalan pemerintah. Terakhir, dalam setiap pengambilan kebijakan Jokowi-JK harus bisa netral.
"Kebijakan pemerintah harus merepresentaskan negara, bukan kepentingan politik tertentu," pungkasnya.
(kri)
