Drainase Tak Mampu Tampung Aliran Air

JAKARTA - Ibu Kota belum juga bebas dari banjir. Buktinya, hujan deras Sabtu (27/12) selama beberapa jam membuat sejumlah wilayah dan jalan di DKI Jakarta terendam.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Agus Priyono menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi banjir dan genangan Sabtu (27/12), dinasnya akan mengubah sistem pembuangan air yang selama ini horizontal langsung ke laut. Nantinya sistem ini diubah menjadi vertikal, yakni meresap ke dalam tanah.

“Perubahan sistem dilakukan karena drainase di jalan atau permukiman tidak lagi sanggup menampung air yang ada,” katanya kemarin. Sistem vertikal ini menggunakan sumur resapan. Pembuatan sumur resapan akan dilakukan di titik-titik yang diprioritaskan dengan anggaran Rp100 miliar.

Untuk banjir di permukiman, Dinas PU terus berupaya melakukan normalisasi saluran makro, khususnya Kali Ciliwung, serta mempercepat pembuatan pintu air Manggarai dan Karet. “Jangan jadikan Kampung Pulo sebagai ukuran banjir karena kawasan tersebut peruntukannya bukan permukiman,” kilahnya.

Agus menjelaskan, pengendalian banjir tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya penanggulangan banjir tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kendati demikian, Agus menyatakan kesiapannya menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terjadi pada pekan ketiga Januari.

“Kami terus berkoordinasi dengan perangkat kerja lainnya, seperti Dinas Sosial, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Satpol PP, dan sebagainya dalam penanganan banjir dalam waktu dekat ini,” katanya. BPBD DKI Jakarta mencatat banjir yang terjadi Sabtu (27/12) sedikitnya merendam 10 kecamatan, 18 kelurahan, 55 RW yang ditempati 6.803 kepala keluarga (KK) atau 22.015 jiwa.

Untuk genangan, sedikitnya ada di 49 titik. Di Jakarta Pusat 11 titik, Jakarta Barat (19), Jakarta Selatan 2 titik, Jakarta Timur 7 titik, dan Jakarta Utara 10 titik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pola pembangunan tidak boleh lagi diteruskan seperti yang sudah-sudah. Jika tidak maka dalam kurun waktu 20 tahun mendatang Ibu Kota akan tenggelam.

“Cukup sudah bangun mal, apartemen, perumahan, dan sebagainya. Bikin ruang terbuka hijau sebanyak-banyaknya kalau tidak mau Jakarta tenggelam,” ujarnya. Terkait kesiapan menghadapi ancaman banjir, Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengecek semua pompa yang ada di Ibu Kota.

Menurutnya, pompapompa yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dan Kementrian PU-Pera sudah siap semua. “Kesiapan tersebut perlu dilakukan karena kami menargetkan supaya banjir di Jakarta tidak berlangsung lama,” tuturnya. Mengenai persiapan bantuan, Djarot meminta camat dan lurah terus berkoordinasi.

Hal ini agar distribusi bantuan saat banjir melanda Ibu Kota bisa merata. Evaluasi penanganan banjir tahun lalu menunjukkan bantuan hanya ada di lokasi-lokasi tertentu saja. “Satu titik melimpah satu titik lainnya kekurangan. Ini tidak boleh lagi terjadi,” ujarnya. Sebagai pemimpin wilayah, camat dan lurah harus bersiaga penuh memantau daerahnya masing-masing.

Bantuan dari berbagai pihak harus dikumpulkan di bawah koordinasi camat dan lurah. Bantuan yang tersisa disalurkan ke daerah lain melalui camat dan lurah. Dengan begitu penumpukan bantuan tidak akan terjadi lagi. “Selama ini saya melihat banjir malah menjadi keuntungan bagi sebagian kalangan. Bantuan seperti mi instan, susu, dan selimut yang seharusnya dibagikan sering dijual oleh orang-orang itu,” katanya.

Bima setiyadi