Dua Kubu Golkar Sepakat Islah

JAKARTA - Upaya mengakhiri konflik internal Partai Golkar menemukan titik terang. Kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Agung Laksono yang terlibat konflik sepakat menyelesaikan perselisihan melalui jalur musyawarah mufakat atau islah.

Kesepakatan untuk menempuh jalur damai ini diperoleh setelah juru runding kedua kubu melakukan pertemuan perdana di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, tadi malam. “Kita semua sepakat, bertekad islah dan menjadikan ini keluarga besar Golkar. Tadi kita semua punya spirit yang sama bahwa tidak ada niat untuk perpecahan dan membentuk partai baru,” ujar Ketua Harian Partai Golkar hasil Munas IX Bali, MS Hidayat yang menjadi juru runding kubu ARB.

Lima juru runding dari masing- masing kubu hadir dalam pertemuan tersebut. Dari kubu Agung Laksono, juru runding yang hadir yakni Andi Mattalatta, Yorrys Raweyai, Priyo Budi Santoso, Agun Gunandjar dan Ibnu Munzir. Sementara lima juru runding dari kubu ARB, yakni Sjarief Tjitjip Soetardjo, Theo L Sambuaga, Aziz Syamsuddin, MS Hidayat, dan Freddy Latumahina. Pertemuan selama dua jam tersebut berjalan lancar dalam suasana yang akrab.

Sejumlah pengurus dan kader partai berlambang pohon beringin juga tampak di Kantor DPP Partai Golkar mengikuti jalannya pembicaraan damai. Menurut MS Hidayat, selain sepakat islah, kedua kubu juga berkomitmen untuk tidak memperlebar perselisihan sampai tingkat daerah provinsi, kabupaten/kota, dan fraksi di DPR.

Kedua kubu juga menyamakan visi yakni mendukung pilkada langsung dan pilpres langsung. “Kita tidak permasalahkan KMP (Koalisi Merah Putih), tapi ini soal Golkar. Jadi Golkar tidak bermusuhan dengan pemerintah, tapi Golkar akan bersikap kritis ke pemerintah. Kita sepakat ingin membuat pemerintah ini berjalan,” jelasnya.

Mantan menteri perindustrian ini mengaku, kesepakatan lainnya adalah setiap pihak colling down dan tidak membuat pernyataan-pernyataan yang bisa diartikan mendiskreditkan salah satu pihak. “Kita mau ciptakan iklim kondusif menjelang pembicaraan substantif. Pembicaraan yang bersifat substantif atas hal-hal yang masih berbeda akan dilakukan pada 8 Januari mendatang,” jelasnya.

Dalam pembicaraan substantif itu, lanjut Hidayat, ada banyak hal yang akan dibicarakan, termasuk posisi Partai Golkar di koalisi, strukturpengurusharianDPP, dan sebagainya. Dijelaskan, prinsip islah adalah bagaimana menggabungkan dua pengurus yang berselisih untuk menjadi satu. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali Sjarief Tjitjip Soetardjo mengatakan, masing-masing pihak sudah menyepakati sejumlah hal penting.

Agar tidak terjadi kevakuman hukum, semuanya kembali pada agenda yang dihasilkan Munas Riau 2009 lalu. Mengomentari keinginan kubu Agung Laksono agar Golkar tidak berada di salah satu koalisi di parlemen, Tjitjip menjelaskan KMP dibangun sebagai mitra pemerintah strategis dan kritis. Artinya, KMP akan menjadi mitra pemerintah jika memang kebijakannya prorakyat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX Ancol, Jakarta, Priyo Budi Santoso mengakui ada substansi perundingan yang belum bisa dicairkan. Namun demikian, pihaknya bersyukur karena telah ada titik temu antara kedua belah pihak. “Pertama kami bersepakat, untuk mengutamakan jalur islah, rujuk, rekonsiliasi, kami utamakan jalur musyawarah mufakat,” katanya.

Kedua kubu juga sepakat menghindari mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai atau pengadilan yang dinilai memakan waktu dan merugikan Golkar sebagai sebuah partai. “Nantinya berdebat tidak berujung. Lewat pengadilan, pasti energinya besar karena memakan waktu yang cukup lama 1,5-2 tahun. Akan rugi besar karena saat pilkada serentak kami tidak bisa mengusung calon,” katanya.

Sucipto