Kapolri Baru dari Bintang Tiga

Rabu, 24 Desember 2014 - 13:40 WIB
Kapolri Baru dari Bintang...
Kapolri Baru dari Bintang Tiga
A A A
JAKARTA - Kapolri baru pengganti Jenderal Pol Sutarman harus berasal dari jenderal bintang tiga. Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMY) Chairul Huda mengatakan, sosok ideal yang bisa menggantikan Sutarman sebagai kapolri adalah mereka yang sudah berpangkat jenderal bintang tiga.

Jangan sampai, ujarnya, jenderal bintang dua dinaikkan ke bintang tiga lalu naik menjadi kapolri.“Ini tidak bisa ditawar. Kalau ada yang loncat-loncat bintangnya, ini dampaknya akan buruk bagi kepolisian. Ini harus didorong karena rentang karier ini penting,” ungkap Chairul Huda kepada KORAN SINDOdi Jakarta kemarin.

Dia menyebut bintang tiga di kepolisian yang cukup layak menggantikan Sutarman di antaranya Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Kabareskrim Komjen Pol Suhardi Alius, Kalemdikpol Komjen Pol Budi Gunawan, dan Kabarhakam Komjen Pol Putut Eko Bayuseno. Lebih lanjut Chairul Huda mengatakan, salah satu yang harus menjadi prioritas kapolri baru adalah meningkatkan profesionalisme Polri.

Dalam hal profesionalisme, institusi kepolisian masih dirasa belum maksimal. Dengan perbaikan profesionalisme, kepercayaan masyarakat kepada kepolisian pun akan lebih baik. “Tentu, kapolri mendatang harus dapat membawa Polri menjadi semakin profesional,” paparnya.

Pengamat hukum tata negara Universitas Khairun, Ternate, Margarito Kamis menilai, hal paling pokok yang harus dimiliki kapolri adalah kredibilitas mental. Siapa pun orangnya akan membawa institusi kepolisian ke arah yang lebih baik jika memiliki kredibilitas mental yang hebat. “Ini tidak bisa ditawar. Harus ada pada kapolri yang baru. Ini cara untuk mengupayakan kembalinya kepercayaan publik atas kinerja kepolisian,” sebutnya.

Kapolri juga haruslah sosok yang tahu betul masalah dasar di kepolisian dan masalah penegakan hukum misalnya bagaimana menangani kasus. “Itulah yang paling penting. Selebihnya bisa dibicarakan selanjutnya. Soal anggaran bisa dibicarakan,” ujarnya. Menurut Margarito, kepolisian merupakan organisasi yang bergantung dengan pucuk pimpinannya.

Jika pimpinannya bagus, tentu akan berpengaruh pada anak buahnya. Dia mengusulkan ada reorganisasi terkait pemberantasan korupsi. Menurut dia, Dirtipikor yang hanya bagian kecil dari Bareskrim belum maksimal melakukan pemberantasan. Kepolisian dapat membuat detasemen khusus penanganan kasus korupsi.

Dita angga
(bbg)
Berita Terkait
PBH Diharapkan Memiliki...
PBH Diharapkan Memiliki Peran Lebih dalam Mengedukasi Masyarakat di Bidang Hukum
Usai Dieksekusi Cambuk,...
Usai Dieksekusi Cambuk, Terpidana Pelanggar Syariat Islam Ini Tersungkur
Buka Mubes Gakum Kosgoro...
Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja
Pembukaan Kantor Hukum...
Pembukaan Kantor Hukum Samara, Barita: Komjak RI Konsisten Jalankan Pegawasan Demi Tegaknya Keadilan
Apa Saja Jenis Tata...
Apa Saja Jenis Tata Hukum yang Ada di Indonesia? Berikut Penjabarannya
Pembagian Macam-Macam...
Pembagian Macam-Macam Hukum di Indonesia
Berita Terkini
Alasan Natalius Pigai...
Alasan Natalius Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil
Silmy Karim Cs Ditahan...
Silmy Karim Cs Ditahan KPK, DPR Bakal Minta Penjelasan Kemenimipas
Minta Masukan RUU Pemilu,...
Minta Masukan RUU Pemilu, DPR Bakal Kunjungi Parpol Parlemen dan Nonparlemen
Prabowo Kenang Hari...
Prabowo Kenang Hari Lahir Soekarno Lewat Potret Sang Proklamator
Kasus Dadan Cs, Saut...
Kasus Dadan Cs, Saut Situmorang: Semua hingga Eselon Terkecil Harus Bertanggung Jawab
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
Infografis
Daftar Juara Liga Indonesia...
Daftar Juara Liga Indonesia dari Masa ke Masa: Persib Ukir Sejarah
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved