Komnas Perempuan Desak Jokowi Tegas Sikapi Kasus Intoleransi
Senin, 22 Desember 2014 - 16:11 WIB
Komnas Perempuan Desak Jokowi Tegas Sikapi Kasus Intoleransi
A
A
A
JAKARTA - Pelapor Khusus Komnas Perempuan terhadap aksi diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan minoritas agama, mendesak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tegas dalam menyikapi kasus intolensi dalam agama.
"Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan menunjukkan sikap negarawanan sejati dengan segera dan secara tegas menyikapi isu intoleransi," kata Sinta Nuriyah Wahid di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2014).
Menurut istri mendiang mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini, sikap tersebut harus ditunjukkan pemerintah dengan memerintahkan kepala daerah untuk tunduk pada hukum terkait pendirian rumah ibadah.
Selain itu, meminta Presiden Jokowi agar mengintruksikan kepala daerah dan menteri agama dan menteri terkait, memfasilitasi perbaikan rumah-rumah ibadah yang dirusak dan disegel. Serta menyediakan lokasi ibadah bagi komunitas minoritas agama yang belum dapat memenuhi prasyarat pendirian rumah ibadah.
"Memerintahkan pemulangan pengungsi korban intoleransi agama ke kampung halamannya, terutama bagi jamaah Ahmadiyah dan Syiah dengan jaminan keamanan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi," tuntutnya.
Di samping itu, pemerintah diminta melakukan penanganan secara komprehensif bagi korban intoleransi dengan perhatian khusus kepada kalangan perempuan dana anak-anak berdasarkan Undang-undang Penanganan Konflik Sosial.
"Presiden dan DPR segera melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang membatasi jaminan kebebasan beragama atau keyakinan," pungkasnya.
"Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan menunjukkan sikap negarawanan sejati dengan segera dan secara tegas menyikapi isu intoleransi," kata Sinta Nuriyah Wahid di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2014).
Menurut istri mendiang mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini, sikap tersebut harus ditunjukkan pemerintah dengan memerintahkan kepala daerah untuk tunduk pada hukum terkait pendirian rumah ibadah.
Selain itu, meminta Presiden Jokowi agar mengintruksikan kepala daerah dan menteri agama dan menteri terkait, memfasilitasi perbaikan rumah-rumah ibadah yang dirusak dan disegel. Serta menyediakan lokasi ibadah bagi komunitas minoritas agama yang belum dapat memenuhi prasyarat pendirian rumah ibadah.
"Memerintahkan pemulangan pengungsi korban intoleransi agama ke kampung halamannya, terutama bagi jamaah Ahmadiyah dan Syiah dengan jaminan keamanan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi," tuntutnya.
Di samping itu, pemerintah diminta melakukan penanganan secara komprehensif bagi korban intoleransi dengan perhatian khusus kepada kalangan perempuan dana anak-anak berdasarkan Undang-undang Penanganan Konflik Sosial.
"Presiden dan DPR segera melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang membatasi jaminan kebebasan beragama atau keyakinan," pungkasnya.
(kri)
