Bus Gratis Masih Minim Peminat
Bus Gratis Masih Minim Peminat
A
A
A
JAKARTA - Penyediaan bus tingkat gratis bagi pengguna sepeda motor tampaknya tidak efektif. Bus yang sebelumnya digunakan untuk wisata tersebut sepi penumpang.
Pada hari kedua pelaksanaan larangan sepeda motor melintas dari Bundaran HI (Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat), pengguna sepeda motor lebih memilih menggunakan jalan alternatif untuk mencapai tujuannya daripada naik bus gratis. Selain lebih cepat, tarif parkir di gedung yang disediakan juga mahal. Meski harus memutar, Taufik, seorang pengguna sepeda motor, merasa lebih baik memarkirkan kendaraan di kantor karena lebih dekat dan aman.
“Kalau parkir di tempat yang disediakan, mahal. Lebih baik uangnya buat makan siang,” katanya saat ditemui di Gedung Jaya, Jakarta Pusat, kemarin. Pria asal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini biasanya lewat Jalan MH Thamrin karena memang kantornya berada di sana. Dia berharap kebijakan tersebut dicabut karena tidak berpengaruh banyak mengatasi kemacetan. Keluhan mahalnya parkir juga diutarakan Surya Perkasa, 30, seorang karyawan swasta.
Dia mengaku kemarin memarkirkan sepeda motornya di Sarinah selama tiga jam dan harus membayar Rp6.000. Dia sengaja parkir di tempat itu karena bertemu rekan kerja di Sarinah. “Tidak sampai tiga jam harus bayar Rp6.000,” ucapnya. Menurut dia, jika setiap hari parkir kendaraan di gedung yang disediakan selama delapan jam, uang yang dikeluarkan mencapai Rp16.000. Biaya itu dianggap mahal bagi dia yang berpenghasilan di bawah Rp4 juta sebulan.
“Masa gaji habis untuk bayar parkir,” keluhnya. Gedung parkir yang disediakan Pemprov DKI Jakarta banyak dikelola swasta. Tarif yang dikenakan bagi setiap pengguna dihitung per jam. Tarif untuk sepeda motor berkisar Rp2.000 per jam. Satu jam berikutnya mengalami kenaikan Rp1.000-2000.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menyiapkan sebuah sistem baru untuk parkir murah. Masyarakat cukup mengeluarkan Rp2.000 setiap parkir. Mereka bisa menitipkan kendaraannya satu hari. Tujuannya agar pengendara sepeda motor melanjutkan perjalanan dengan bus. Tapi, bus itu tidak lagi gratis. Penumpang harus membayar tarif tiket.
Pembayaran tiket harus menggunakan uang elektronik (emoney). Alasan penggunaan bus tingkat tidak lagi gratis karena disinyalir belum tentu semua pengguna sepeda motor melanjutkan perjalanannya naik bus. Sementara itu, Rizky Basuki, 27, seorang karyawan BUMN, mengaku belum memanfaatkan bus gratis karena akses ke kantornya dapat dilewati dari jalan belakang kantor.
“Buat apa naik bus? Saya masih bisa cari jalan alternatif kok. Kalau ninggalin motor di tempat parkir, belum tentu aman dari hujan dan panas,” ungkapnya. Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Irvan Prawira mengakui, bus gratis yang disediakan Pemprov DKI Jakarta untuk pengendara motor belum diminati.
“Jadi yang naik bus itu masih orang-orang yang mau wisata,” katanya. Dia menerangkan, sejak hari pertama dan kedua pengendara lebih memilih lewat jalan alternatif karena jalur pembatasan sepeda motor hanya 2,7 km. Kemudian di sepanjang jalur itu juga banyak jalan belakang. Meski demikian, Ditlantas menyetujui program pelarangan sepeda motor dan mendorong pemerintah menyiapkan transportasi yang lebih baik.
“Kita tak pernah setengah hati mendukung,” ujarnya. Kemarin sejumlah pengguna sepeda motor masih banyak yang melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat. Sebanyak 584 pengendara sepeda motor mendapat teguran karena terbukti melintas di jalur terlarang dan 179 orang dialihkan saat akan masuk di jalur tersebut.
“Alasan mereka tidak tahu dan buru-buru,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto. Sejak Rabu (17/12) sepeda motor tidak boleh melintas dari Bundaran HI hingga Istana dan sebaliknya. Uji coba dilaksanakan hingga 17 Januari 2015. Pengendara sepeda motor disediakan bus tingkat dan Transjakarta gratis. Fatur, 30, warga Taman Sari, Jakarta Barat yang berkantor di Kebon Sirih, mengakui dipersulit untuk pergi kerja.
Biasanya dari arah Harmoni, dia cukup jalan lurus ke Jalan Majapahit, Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, kemudian berbelok ke Kebon Sirih. Setelah ada larangan sepeda motor dia terpaksa mencari jalan lain yang memakan waktu cukup lama. Dari arah Harmoni, dia belok kiri ke Jalan Juanda melanjutkan ke Lapangan Banteng, JalanPerwira, RidwanRais, belok ke Tugu Tani, memutar ke Medan Merdeka Selatan, baru masuk Kebon Sirih. “Kebijakan itu memusingkan pemilik sepeda motor,” keluhnya.
Helmi syarif/Ilham safutra
Pada hari kedua pelaksanaan larangan sepeda motor melintas dari Bundaran HI (Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat), pengguna sepeda motor lebih memilih menggunakan jalan alternatif untuk mencapai tujuannya daripada naik bus gratis. Selain lebih cepat, tarif parkir di gedung yang disediakan juga mahal. Meski harus memutar, Taufik, seorang pengguna sepeda motor, merasa lebih baik memarkirkan kendaraan di kantor karena lebih dekat dan aman.
“Kalau parkir di tempat yang disediakan, mahal. Lebih baik uangnya buat makan siang,” katanya saat ditemui di Gedung Jaya, Jakarta Pusat, kemarin. Pria asal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini biasanya lewat Jalan MH Thamrin karena memang kantornya berada di sana. Dia berharap kebijakan tersebut dicabut karena tidak berpengaruh banyak mengatasi kemacetan. Keluhan mahalnya parkir juga diutarakan Surya Perkasa, 30, seorang karyawan swasta.
Dia mengaku kemarin memarkirkan sepeda motornya di Sarinah selama tiga jam dan harus membayar Rp6.000. Dia sengaja parkir di tempat itu karena bertemu rekan kerja di Sarinah. “Tidak sampai tiga jam harus bayar Rp6.000,” ucapnya. Menurut dia, jika setiap hari parkir kendaraan di gedung yang disediakan selama delapan jam, uang yang dikeluarkan mencapai Rp16.000. Biaya itu dianggap mahal bagi dia yang berpenghasilan di bawah Rp4 juta sebulan.
“Masa gaji habis untuk bayar parkir,” keluhnya. Gedung parkir yang disediakan Pemprov DKI Jakarta banyak dikelola swasta. Tarif yang dikenakan bagi setiap pengguna dihitung per jam. Tarif untuk sepeda motor berkisar Rp2.000 per jam. Satu jam berikutnya mengalami kenaikan Rp1.000-2000.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menyiapkan sebuah sistem baru untuk parkir murah. Masyarakat cukup mengeluarkan Rp2.000 setiap parkir. Mereka bisa menitipkan kendaraannya satu hari. Tujuannya agar pengendara sepeda motor melanjutkan perjalanan dengan bus. Tapi, bus itu tidak lagi gratis. Penumpang harus membayar tarif tiket.
Pembayaran tiket harus menggunakan uang elektronik (emoney). Alasan penggunaan bus tingkat tidak lagi gratis karena disinyalir belum tentu semua pengguna sepeda motor melanjutkan perjalanannya naik bus. Sementara itu, Rizky Basuki, 27, seorang karyawan BUMN, mengaku belum memanfaatkan bus gratis karena akses ke kantornya dapat dilewati dari jalan belakang kantor.
“Buat apa naik bus? Saya masih bisa cari jalan alternatif kok. Kalau ninggalin motor di tempat parkir, belum tentu aman dari hujan dan panas,” ungkapnya. Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Irvan Prawira mengakui, bus gratis yang disediakan Pemprov DKI Jakarta untuk pengendara motor belum diminati.
“Jadi yang naik bus itu masih orang-orang yang mau wisata,” katanya. Dia menerangkan, sejak hari pertama dan kedua pengendara lebih memilih lewat jalan alternatif karena jalur pembatasan sepeda motor hanya 2,7 km. Kemudian di sepanjang jalur itu juga banyak jalan belakang. Meski demikian, Ditlantas menyetujui program pelarangan sepeda motor dan mendorong pemerintah menyiapkan transportasi yang lebih baik.
“Kita tak pernah setengah hati mendukung,” ujarnya. Kemarin sejumlah pengguna sepeda motor masih banyak yang melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat. Sebanyak 584 pengendara sepeda motor mendapat teguran karena terbukti melintas di jalur terlarang dan 179 orang dialihkan saat akan masuk di jalur tersebut.
“Alasan mereka tidak tahu dan buru-buru,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto. Sejak Rabu (17/12) sepeda motor tidak boleh melintas dari Bundaran HI hingga Istana dan sebaliknya. Uji coba dilaksanakan hingga 17 Januari 2015. Pengendara sepeda motor disediakan bus tingkat dan Transjakarta gratis. Fatur, 30, warga Taman Sari, Jakarta Barat yang berkantor di Kebon Sirih, mengakui dipersulit untuk pergi kerja.
Biasanya dari arah Harmoni, dia cukup jalan lurus ke Jalan Majapahit, Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, kemudian berbelok ke Kebon Sirih. Setelah ada larangan sepeda motor dia terpaksa mencari jalan lain yang memakan waktu cukup lama. Dari arah Harmoni, dia belok kiri ke Jalan Juanda melanjutkan ke Lapangan Banteng, JalanPerwira, RidwanRais, belok ke Tugu Tani, memutar ke Medan Merdeka Selatan, baru masuk Kebon Sirih. “Kebijakan itu memusingkan pemilik sepeda motor,” keluhnya.
Helmi syarif/Ilham safutra
(bbg)
Explore More