DPR Dukung Penghapusan 10 Lembaga
Kamis, 18 Desember 2014 - 12:27 WIB
DPR Dukung Penghapusan 10 Lembaga
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan DPR mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghapus 10 lembaga nonstruktural. Sebab, dari segi urgensinya memang kurang terasa sehingga pemerintah perlu melakukan efisiensi agar efektif.
“Saya tidak masalah dan sependapat jika langkah itu dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran negara. Itu sahsah saja dan hak Presiden untuk mengambil langkah tersebut,” kataWakilKetuaDPRFadliZondi Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Setelah dihapus, dia hanya mengingatkan Presiden untuk memikirkan bagaimana ketepatan pengalokasian para staf yang tadinya bekerja di lembaga tersebut.
Sebab, dari 10 lembaga yang dibubarkan tersebut tentu banyak staf dan karyawan, baik yang PNS maupun bukan PNS agar jangan sampai setelah dihapus malah menyisakan persoalan. Pada 4 Desember 2014 Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (PP) Nomor 176/2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural.
Salah satu pertimbangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan. Lembaga yang dibubarkan tersebut adalah Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional,
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar-Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.
Dukungan yang sama disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri, sudah semestinya negara dijalankan oleh institusi inti, bukan lembaga nonstruktural yang menambah beban anggaran negara. “Kalau itu bisa dikurangi banyak cost negara yang bisa balik,” katanya.
Rahmat sahid
“Saya tidak masalah dan sependapat jika langkah itu dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran negara. Itu sahsah saja dan hak Presiden untuk mengambil langkah tersebut,” kataWakilKetuaDPRFadliZondi Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Setelah dihapus, dia hanya mengingatkan Presiden untuk memikirkan bagaimana ketepatan pengalokasian para staf yang tadinya bekerja di lembaga tersebut.
Sebab, dari 10 lembaga yang dibubarkan tersebut tentu banyak staf dan karyawan, baik yang PNS maupun bukan PNS agar jangan sampai setelah dihapus malah menyisakan persoalan. Pada 4 Desember 2014 Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (PP) Nomor 176/2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural.
Salah satu pertimbangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan. Lembaga yang dibubarkan tersebut adalah Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional,
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar-Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.
Dukungan yang sama disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri, sudah semestinya negara dijalankan oleh institusi inti, bukan lembaga nonstruktural yang menambah beban anggaran negara. “Kalau itu bisa dikurangi banyak cost negara yang bisa balik,” katanya.
Rahmat sahid
(bbg)
