Pembangunan Pesisir Masih Minim
Kamis, 18 Desember 2014 - 12:05 WIB
Pembangunan Pesisir Masih Minim
A
A
A
JAKARTA - Sumber daya pesisir merupakan modal dasar penting bagi pembangunan ekonomi mengingat bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayatinya juga berperan dalam menyangga dan merespons perubahan iklim nasional dan global, terutama di pulau yang sangat kecil yang rawan tenggelam.
Diketahui dua per tiga kawasan Indonesia adalah lautan. Namun kenyataannya, pemerintah masih kurang menggali potensi tersebut. Upaya pengelolaan pesisir untuk memanfaatkan sumber dayanya secara lestari belum memadai. Bahkan, selama ini pemanfaatan yang berlebih telah mengakibatkan degradasi sumber daya pesisir.
Ahli kelautan dan pesisir dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dietrich G Bengen mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil sangat besar. Pembangunan pesisir terpadu pun merupakan suatu kebutuhan. Namun, kapasitas pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan pesisir terpadu belum memadai.
Diperlukan suatu lembaga keahlian yang dapat menjadi jembatan antara pakar pengelolaan pesisir, praktisi, dunia usaha, dan pemerintah untuk sharing pengalaman serta keahlian mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil secara terpadu.
“Dibutuhkan sinergi oleh berbagai pihak untuk bisa membangkitkan kawasan pesisir,” katanya dalam Seminar Klaster Riset “Keberlanjutan Pengelolaan Laut Indonesia dan Ancaman Perubahan Iklim Kota Pesisir” yang diadakan Klaster Riset Perkotaan di Kepulauan Tropis, Pusat Riset Perkotaan dan Wilayah Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) di Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Agung Mulyana mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp9,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur di seluruh kawasan perbatasan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut tersebar di 12 provinsi, 38 kabupaten, dan 111 kecamatan, di antaranya di Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. “Ini bentuk dukungan pemerintah untuk membangkitkan kawasan pesisir,” ujarnya.
Agung menambahkan, pembangunan difokuskan pada jaringan jalan di daerah rawan bencana, terisolasi, dan pulau-pulau kecil terpencil, termasuk pengamanan pantai-pantai di daerah perbatasan. Menurutnya, pemerintah setiap tahun meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur di perbatasan.
“Selain dana, pemerintah, juga serius dengan membangun Kementerian Maritim,” ujarnya. Anggota Klaster Riset Perkotaan di Kepulauan Tropis UI Rudi Tambunan mengatakan, pengelolaan kawasan pesisir memang masih minim. Hal ini terlihat dari perbedaan antara kawasan pesisir utara dan selatan Jawa. Sisi utara lebih ramai dan lebih berkembang, sementara kawasan selatan kurang dikelola dengan baik sehingga tidak begitu ramai.
Sebagai bentuk kepedulian akademisi, setiap universitas mengelola pulau terluar. Misalnya Universitas Gadjah Mada mengelola pulau di Cilacap. UI sendiri masih belum menentukan pulau mana yang akan jadi wilayah binaan. “Diharapkan dengan dikelola universitas bisa menjadi contoh bagi pemerintah dalam mengelola kawasan pesisir,” ujarnya.
Ridwansyah
Diketahui dua per tiga kawasan Indonesia adalah lautan. Namun kenyataannya, pemerintah masih kurang menggali potensi tersebut. Upaya pengelolaan pesisir untuk memanfaatkan sumber dayanya secara lestari belum memadai. Bahkan, selama ini pemanfaatan yang berlebih telah mengakibatkan degradasi sumber daya pesisir.
Ahli kelautan dan pesisir dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dietrich G Bengen mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil sangat besar. Pembangunan pesisir terpadu pun merupakan suatu kebutuhan. Namun, kapasitas pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan pesisir terpadu belum memadai.
Diperlukan suatu lembaga keahlian yang dapat menjadi jembatan antara pakar pengelolaan pesisir, praktisi, dunia usaha, dan pemerintah untuk sharing pengalaman serta keahlian mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil secara terpadu.
“Dibutuhkan sinergi oleh berbagai pihak untuk bisa membangkitkan kawasan pesisir,” katanya dalam Seminar Klaster Riset “Keberlanjutan Pengelolaan Laut Indonesia dan Ancaman Perubahan Iklim Kota Pesisir” yang diadakan Klaster Riset Perkotaan di Kepulauan Tropis, Pusat Riset Perkotaan dan Wilayah Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) di Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Agung Mulyana mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp9,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur di seluruh kawasan perbatasan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut tersebar di 12 provinsi, 38 kabupaten, dan 111 kecamatan, di antaranya di Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. “Ini bentuk dukungan pemerintah untuk membangkitkan kawasan pesisir,” ujarnya.
Agung menambahkan, pembangunan difokuskan pada jaringan jalan di daerah rawan bencana, terisolasi, dan pulau-pulau kecil terpencil, termasuk pengamanan pantai-pantai di daerah perbatasan. Menurutnya, pemerintah setiap tahun meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur di perbatasan.
“Selain dana, pemerintah, juga serius dengan membangun Kementerian Maritim,” ujarnya. Anggota Klaster Riset Perkotaan di Kepulauan Tropis UI Rudi Tambunan mengatakan, pengelolaan kawasan pesisir memang masih minim. Hal ini terlihat dari perbedaan antara kawasan pesisir utara dan selatan Jawa. Sisi utara lebih ramai dan lebih berkembang, sementara kawasan selatan kurang dikelola dengan baik sehingga tidak begitu ramai.
Sebagai bentuk kepedulian akademisi, setiap universitas mengelola pulau terluar. Misalnya Universitas Gadjah Mada mengelola pulau di Cilacap. UI sendiri masih belum menentukan pulau mana yang akan jadi wilayah binaan. “Diharapkan dengan dikelola universitas bisa menjadi contoh bagi pemerintah dalam mengelola kawasan pesisir,” ujarnya.
Ridwansyah
(bbg)
