Pelihara Konflik, Golkar Terancam Tak Ikut Pilkada Serentak
Selasa, 16 Desember 2014 - 20:21 WIB
Pelihara Konflik, Golkar Terancam Tak Ikut Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar terancam tak ikut serta pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan serentak pada 2015. Hal itu jika kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan Agung Laksono tidak melakukan jalan damai (Islah) atau rekonsiliasi dalam waktu dekat ini.
"Sangat mungkin terjadi Golkar tak ikut pilkada serentak, apalagi ada sinyalemen kepengurusan ganda di tingkat daerah," ujar salah satu inisiator Munas Rekonsiliasi Taufik Hidayat, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2014).
"Tidak bisa tidak, harus dipilih salah satu, acuan KPU dari pemerintah, masalahnya kalau Kemenkumham menyatakan kedua Munas legal kan tidak mungkin dua-duanya ikut pilkada," sambungnya.
Sementara itu, menurut mantan Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari, semestinya jalan damai (Islah) untuk mengakhiri konflik internal Partai Golkar dilakukan sebelum digelarnya Musyawarah Nasional ke IX di Bali.
"Saya berpendapat, setelah Munas di Bali digelar, rekonsiliasi semakin kecil dicapai. Benar saya duga sebelumnya, begitu munas Bali, diikuti munas Ancol Jakarta," ujar Hajriyanto Y Thohari dalam kesempatan sama.
Dia menilai, kedua Munas tersebut telah melahirkan dualisme kepemimpinan Partai Golkar. Sehingga, rekonsiliasi pun semakin sulit diwujudkan.
"Saya bayangkan nanti segera diikuti dengan pembentukan DPD-DPD, maka masifkasi perpecahan itu terjadi di Partai Golkar, dan semakin sulit adanya rekonsiliasi," ungkapnya.
Oleh karena itu, Hajriyanto maupun Taufik Hidayat mendorong adanya jalan damai antara kubu Ical dengan Agung Laksono. Caranya, dengan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi.
"Sangat mungkin terjadi Golkar tak ikut pilkada serentak, apalagi ada sinyalemen kepengurusan ganda di tingkat daerah," ujar salah satu inisiator Munas Rekonsiliasi Taufik Hidayat, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2014).
"Tidak bisa tidak, harus dipilih salah satu, acuan KPU dari pemerintah, masalahnya kalau Kemenkumham menyatakan kedua Munas legal kan tidak mungkin dua-duanya ikut pilkada," sambungnya.
Sementara itu, menurut mantan Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari, semestinya jalan damai (Islah) untuk mengakhiri konflik internal Partai Golkar dilakukan sebelum digelarnya Musyawarah Nasional ke IX di Bali.
"Saya berpendapat, setelah Munas di Bali digelar, rekonsiliasi semakin kecil dicapai. Benar saya duga sebelumnya, begitu munas Bali, diikuti munas Ancol Jakarta," ujar Hajriyanto Y Thohari dalam kesempatan sama.
Dia menilai, kedua Munas tersebut telah melahirkan dualisme kepemimpinan Partai Golkar. Sehingga, rekonsiliasi pun semakin sulit diwujudkan.
"Saya bayangkan nanti segera diikuti dengan pembentukan DPD-DPD, maka masifkasi perpecahan itu terjadi di Partai Golkar, dan semakin sulit adanya rekonsiliasi," ungkapnya.
Oleh karena itu, Hajriyanto maupun Taufik Hidayat mendorong adanya jalan damai antara kubu Ical dengan Agung Laksono. Caranya, dengan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi.
(kri)
