Ini Alasan Munas Rekonsiliasi Golkar Dianggap Mendesak
Ini Alasan Munas Rekonsiliasi Golkar Dianggap Mendesak
A
A
A
JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi dinilai perlu segera digelar Partai Golkar. Munas itu dianggap sebagai wadah untuk mendamaikan kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan kubu Agung Laksono.
Menurut salah satu inisitor Munas Rekonsiliasi Taufik Hidayat, rekonsiliasi dua kubu adalah jalan terbaik untuk menyudahi konflik internal di tubuh Partai Golkar. Meskipun, kata dia, ada jalur lain yang bisa ditempuh, selain rekonsiliasi tersebut.
"Jalur lain itu adalah melalui pengadilan. Namun, jalur pengadilan itu memiliki kelemahan dari segi waktu, yakni tak mungkin memakan waktu yang singkat," ujarnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2014).
Maka dari itu, dia berpendapat, Munas Rekonsiliasi itu perlu segera digelar. Sebab, ada agenda politik nasional yang bakal dihadapi Partai Golkar. Yakni, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2015 nanti.
Partai Golkar, kata dia, perlu memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi perhelatan Pilkada 2015 tersebut. Dia menilai, bila pilkada serentak digelar November atau Desember 2015, maka proses uji publik yang jadi amanat dalam Perppu Pilkada pada bulan September.
"Bila uji publik pada September, maka proses pendaftaran bakal calon yang ditentukan yaitu enam bulan sebelum uji publik, yaitu bulan Maret 2015," ujar tokoh muda Partai Golkar ini.
Kata dia, dalam kondisi Partai Golkar saat ini yang memiliki dua kepengurusan, persiapan menghadapi pilkada serentak itu menjadi sebuah tantangan bagi partainya.
"Meski jauh-jauh hari persiapannya, tapi kondisi partai masih seperti sekaraang ini, sehingga ini persoalan serius bagi pengurus partai di DPD I dan DPD II menghadapi pilkada serentak, persoalan besar," ungkapnya.
Ditambahkannya, desakan agar Munas Rekonsiliasi segera digelar itu juga aspirasi dari para pengurus daerah. Sejauh ini, menurut dia, aspirasi itu belum terwadahi dengan baik.
"Maka itu, bersama-sama kita dorong agar ada proses penyelesaian damai, rekonsiliasi dalam menghadapi konflik Partai Golkar," pungkasnya.
Menurut salah satu inisitor Munas Rekonsiliasi Taufik Hidayat, rekonsiliasi dua kubu adalah jalan terbaik untuk menyudahi konflik internal di tubuh Partai Golkar. Meskipun, kata dia, ada jalur lain yang bisa ditempuh, selain rekonsiliasi tersebut.
"Jalur lain itu adalah melalui pengadilan. Namun, jalur pengadilan itu memiliki kelemahan dari segi waktu, yakni tak mungkin memakan waktu yang singkat," ujarnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2014).
Maka dari itu, dia berpendapat, Munas Rekonsiliasi itu perlu segera digelar. Sebab, ada agenda politik nasional yang bakal dihadapi Partai Golkar. Yakni, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2015 nanti.
Partai Golkar, kata dia, perlu memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi perhelatan Pilkada 2015 tersebut. Dia menilai, bila pilkada serentak digelar November atau Desember 2015, maka proses uji publik yang jadi amanat dalam Perppu Pilkada pada bulan September.
"Bila uji publik pada September, maka proses pendaftaran bakal calon yang ditentukan yaitu enam bulan sebelum uji publik, yaitu bulan Maret 2015," ujar tokoh muda Partai Golkar ini.
Kata dia, dalam kondisi Partai Golkar saat ini yang memiliki dua kepengurusan, persiapan menghadapi pilkada serentak itu menjadi sebuah tantangan bagi partainya.
"Meski jauh-jauh hari persiapannya, tapi kondisi partai masih seperti sekaraang ini, sehingga ini persoalan serius bagi pengurus partai di DPD I dan DPD II menghadapi pilkada serentak, persoalan besar," ungkapnya.
Ditambahkannya, desakan agar Munas Rekonsiliasi segera digelar itu juga aspirasi dari para pengurus daerah. Sejauh ini, menurut dia, aspirasi itu belum terwadahi dengan baik.
"Maka itu, bersama-sama kita dorong agar ada proses penyelesaian damai, rekonsiliasi dalam menghadapi konflik Partai Golkar," pungkasnya.
(kri)
Explore More