Kemenkumham Diminta Netral dan Objektif Sikapi Golkar

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diminta bersikap netral dan objektif dalam menangani persoalan yang dialami oleh Partai Golkar.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, Munas IX Bali sudah mematuhi AD/ART partai karena sudah menghadirkan mayoritas Ketua DPD I dan II Termasuk organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan Golkar.

"Tentunya kami menunggu, hasil dari pemerintah dan harapan kami pemerintah betul-betul memerhatikan masalah yang berkaitan dengan aturan-aturan yang terkait dengan organisasi parpol dan Partai Golkar," katanya usai bertemu mantan Presiden BJ Habibie di kediamannya, Jalan Patra XIII, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/12).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini berharap, pemerintah betul-betul memosisikan dirinya secara netral dan melihat secara objektif mengenai kejadian yang dialamin oleh Golkar.

"Kami menilai baik sekali kalau Menkumham membentuk tim, sehingga melihat persoalannya secara objektif, nyata dan jernih sehingga dengan demikian, harapan kami tentu putusannya dilandasi oleh objektifitas," katanya.

Akbar mengaku, kedatangannya ke rumah Habibie untuk melaporkan kondisi yang terjadi di tubuh Partai Golkar. Sebelumnya, kata Akbar, dirinya sempat bertemu dan menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan Munas Bali. Termasuk adanya tim penyelamat yang dipimpin Agung Laksono dan Priyo Budi Santoso.

"Saya ketemu dengan Pak Habibie, sebagai tokoh, senior, sesepuh Partai Golkar yang telah banyak berkiprah dalam pemerintahan, dalam kehidupan kenegaraan."

"Pertemuan saya hari ini merupakan kelanjutan dari laporan yang pernah saya sampaikan pada beliau, pada 28 november, dua hari sebelum Munas Bali digelar. Sekarang saya melaporkan lagi pada beliau, dimana sudah terjadi Munas Bali dan juga Munas Ancol," sambungnya.