PKS Yakin KMP Tak Akan Pecah
PKS Yakin KMP Tak Akan Pecah
A
A
A
DEPOK - PKS menepis anggapan jika kisruh Perppu Pilkada membuat Koalisi Merah Putih (KMP) goyah. Bagi PKS, masalah Perppu memang menjadi salah satu pembahasan di dalam KMP.
“KMP-nya tetap sebagai sebuah koalisi menjadi unsur penyeimbang pemerintahan, adapun sikap terhadap Perppu itu kan belum dibahas dalam rapat koalisi,” tegas Ketua DPD PKS Suparyono ketika dihubungi, Kamis 11 Desember 2014.
"Itu kan baru pendapat masing-masing anggota koalisi, mereka bahas lagi bisa seperti yang dulu bisa setuju dengan Perppu, semua kemungkinan masih mungkin. Kalau misalnya nanti kesepakatan anggota KMP dukung Perppu yang terbaik bagi masyarakat Indonesia enggak masalah juga," sambungnya.
Sikap PKS, menurutnya, masih akan menunggu pembahasan di dalam KMP secara resmi. PKS memastikan diri akan mengikuti apapun keputusan KMP.
“Pak Muzzammil Yusuf mengatakan Perppu ini dibahas di dalam koalisi setelah nanti dibahas tanggal 16 setelah reses. Pak Fahri Hamzah bilang PKS akan ikut keputusan KMP."
"Di politik kan dari dulu begitu. Perlu dibedakan antara Perppu dengan KMP, Perppu adalah salah satu bahan analisis dari KMP, bisa menolak atau bagaimana nanti opsinya, atau diserahkan ke partai masing-masing, tetapi bukan berarti menjadikan KMP harus bubar,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Depok ini menambahkan terkait pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah diprediksi lantaran Partai Demokrat memang partai pengusung Perppu tersebut sejak awal. Sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang belakangan mendukung Perppu juga pasti memiliki banyak pertimbangan lain.
“Misalnya Partai Demokrat dianggap jadi bagian integral KMP, bisa jadi begitu memang. KMP kan juga tahu Partai Demokrat pengusul utama Perppu itu. Kalau SBY datang ke Jokowi sesuatu yang sudah diprediksi. Mungkin Pak Ical punya pertimbangan lain. Kalau sikap PKS masih menunggu,” ungkapnya.
“KMP-nya tetap sebagai sebuah koalisi menjadi unsur penyeimbang pemerintahan, adapun sikap terhadap Perppu itu kan belum dibahas dalam rapat koalisi,” tegas Ketua DPD PKS Suparyono ketika dihubungi, Kamis 11 Desember 2014.
"Itu kan baru pendapat masing-masing anggota koalisi, mereka bahas lagi bisa seperti yang dulu bisa setuju dengan Perppu, semua kemungkinan masih mungkin. Kalau misalnya nanti kesepakatan anggota KMP dukung Perppu yang terbaik bagi masyarakat Indonesia enggak masalah juga," sambungnya.
Sikap PKS, menurutnya, masih akan menunggu pembahasan di dalam KMP secara resmi. PKS memastikan diri akan mengikuti apapun keputusan KMP.
“Pak Muzzammil Yusuf mengatakan Perppu ini dibahas di dalam koalisi setelah nanti dibahas tanggal 16 setelah reses. Pak Fahri Hamzah bilang PKS akan ikut keputusan KMP."
"Di politik kan dari dulu begitu. Perlu dibedakan antara Perppu dengan KMP, Perppu adalah salah satu bahan analisis dari KMP, bisa menolak atau bagaimana nanti opsinya, atau diserahkan ke partai masing-masing, tetapi bukan berarti menjadikan KMP harus bubar,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Depok ini menambahkan terkait pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah diprediksi lantaran Partai Demokrat memang partai pengusung Perppu tersebut sejak awal. Sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang belakangan mendukung Perppu juga pasti memiliki banyak pertimbangan lain.
“Misalnya Partai Demokrat dianggap jadi bagian integral KMP, bisa jadi begitu memang. KMP kan juga tahu Partai Demokrat pengusul utama Perppu itu. Kalau SBY datang ke Jokowi sesuatu yang sudah diprediksi. Mungkin Pak Ical punya pertimbangan lain. Kalau sikap PKS masih menunggu,” ungkapnya.
(kri)
Explore More