DPR Pastikan Interpelasi BBM Jalan Terus
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah inisiator penggunaan hak interpelasi terhadap Presiden Joko Widodo( Jokowi) atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memastikan akan melanjutkan penggalangan dukungan setelah masa reses DPR selesai.
Penggalangan dukungan belakangan ini tertunda akibat ada momentum Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali. Fraksi Partai Golkar (FPG) salah satu pendorong utama interpelasi BBM ini.
”Sampai saat ini belum ada perubahan, interpelasi tetap jalan. Kemarin hanya masalah koordinasi saja karena ada Munas Golkar. Apalagi Fraksi Partai Demokrat juga akan menggunakan hak bertanya atas itu,” ujar inisiator interpelasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ecky Awal Mucharam kemarin.
Ecky optimistis usulan hak interpelasi BBM akan disetujui di paripurna yang menjadi proses akhir sebelum resmi menjadi usulan DPR. AnggotaFraksiPartaiAmanat Nasional (FPAN) Yandri Susanto menyatakan sampai saat ini jumlah partisipan hak interpelasi yang membubuhkan tanda tangan dukungan sudah mencapai 240 orang.
Dia menjelaskan, penyerahan usulan interpelasi ke pimpinan DPR ditunda karena DPR harus melakukan reses. ”Waktu itu memang belum bisa diserahkan ke pimpinan, kurang efektif. Sekarang kami mencari masukan ke bawah, ke dapil masing-masing, apa yang terjadi di masyarakat setelah BBM naik. Kita mencari alasan yang lebih kuat untuk mendukung interpelasi itu,” ucapnya.
Wacana penggunaan hak interpelasi ini muncul setelah Presiden Jokowi mengalihkan subsidi BBM yang berakibat pada naiknya harga BBM. Kebijakan tersebut mengundang pertanyaan anggota DPR karena harga BBM dinaikkan justru di saat harga minyak dunia turun. Hingga pekan lalu, anggota DPR yang mendukung interpelasi ini berasal dari lima fraksi, yakni FPG, FPKS, FPAN, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPPP).
Mula akmal
Penggalangan dukungan belakangan ini tertunda akibat ada momentum Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali. Fraksi Partai Golkar (FPG) salah satu pendorong utama interpelasi BBM ini.
”Sampai saat ini belum ada perubahan, interpelasi tetap jalan. Kemarin hanya masalah koordinasi saja karena ada Munas Golkar. Apalagi Fraksi Partai Demokrat juga akan menggunakan hak bertanya atas itu,” ujar inisiator interpelasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ecky Awal Mucharam kemarin.
Ecky optimistis usulan hak interpelasi BBM akan disetujui di paripurna yang menjadi proses akhir sebelum resmi menjadi usulan DPR. AnggotaFraksiPartaiAmanat Nasional (FPAN) Yandri Susanto menyatakan sampai saat ini jumlah partisipan hak interpelasi yang membubuhkan tanda tangan dukungan sudah mencapai 240 orang.
Dia menjelaskan, penyerahan usulan interpelasi ke pimpinan DPR ditunda karena DPR harus melakukan reses. ”Waktu itu memang belum bisa diserahkan ke pimpinan, kurang efektif. Sekarang kami mencari masukan ke bawah, ke dapil masing-masing, apa yang terjadi di masyarakat setelah BBM naik. Kita mencari alasan yang lebih kuat untuk mendukung interpelasi itu,” ucapnya.
Wacana penggunaan hak interpelasi ini muncul setelah Presiden Jokowi mengalihkan subsidi BBM yang berakibat pada naiknya harga BBM. Kebijakan tersebut mengundang pertanyaan anggota DPR karena harga BBM dinaikkan justru di saat harga minyak dunia turun. Hingga pekan lalu, anggota DPR yang mendukung interpelasi ini berasal dari lima fraksi, yakni FPG, FPKS, FPAN, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPPP).
Mula akmal
(bbg)