Laskar Jokowi Minta Tarik Brimob dari Teluk Jambe
Laskar Jokowi Minta Tarik Brimob dari Teluk Jambe
A
A
A
JAKARTA - Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) mendesak Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menarik mundur pasukan Brimob dari areal tanah sengketa di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat.
Warga merasa terancam keamanannya terkait masi adanya keberadaan satu satuan setingkat kompi (SSK) dari kesatuan Brimob yang ditempatkan untuk menjaga tanah milik PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP), anak usaha Agung Podomoro Land (APLN).
"Laskar Rakyat Jokowi terpanggil untuk ikut mengadvokasi atau membela para petani itu karena sejalan dengan visi besar Presiden Jokowi yang amat peduli dan mengutamakan kepentingan rakyat kecil," tutur Koordinator Nasional LRJ Riano Oscha kepada Sindonews, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Apalagi, lanjut Riano, petani yang dibela pihaknya adalah korban dari tindakan arogan dan sewenang-wenang aparat hukum dan keamanan yang tampak lebih membela kepentingan kapitalis properti tertentu," katanya.
Senada dengan Riano, aktivis Serikat Petani Karawang (Sepetak), Hilal Tamimi mempertanyakan maksud Polri masih menempatkan satuan Brimob di lahan tersebut.
Menurut dia, keberadaan anggota Brimob di lokasi tersebut justru mengusik ketenangan dan kenyamanan warga.
"Siapa yang membiayai personel Polri sebanyak itu? Untuk apa mereka begitu lama berada di sana? Adakah musuh atau kriminal yang mengancam? Tak mampu disembunyikan kesan bahwa aparat Polri menjadi pelindung kapitalis properti tertentu," tutur Hilal.
Tanah sengketa dan masih bermasalah seluas 350 Ha itu tersebar di tiga desa yaitu Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang. Tanah itu telah puluhan tahun digarap secara turun-temurun oleh sekitar 1.500 kepala keluarga (KK) petani yang kini terusir dan kehidupan mereka terancam kehilangan mata pencarian di atas lahan milik mereka sendiri setelah masuknya korporate.
Warga merasa terancam keamanannya terkait masi adanya keberadaan satu satuan setingkat kompi (SSK) dari kesatuan Brimob yang ditempatkan untuk menjaga tanah milik PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP), anak usaha Agung Podomoro Land (APLN).
"Laskar Rakyat Jokowi terpanggil untuk ikut mengadvokasi atau membela para petani itu karena sejalan dengan visi besar Presiden Jokowi yang amat peduli dan mengutamakan kepentingan rakyat kecil," tutur Koordinator Nasional LRJ Riano Oscha kepada Sindonews, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Apalagi, lanjut Riano, petani yang dibela pihaknya adalah korban dari tindakan arogan dan sewenang-wenang aparat hukum dan keamanan yang tampak lebih membela kepentingan kapitalis properti tertentu," katanya.
Senada dengan Riano, aktivis Serikat Petani Karawang (Sepetak), Hilal Tamimi mempertanyakan maksud Polri masih menempatkan satuan Brimob di lahan tersebut.
Menurut dia, keberadaan anggota Brimob di lokasi tersebut justru mengusik ketenangan dan kenyamanan warga.
"Siapa yang membiayai personel Polri sebanyak itu? Untuk apa mereka begitu lama berada di sana? Adakah musuh atau kriminal yang mengancam? Tak mampu disembunyikan kesan bahwa aparat Polri menjadi pelindung kapitalis properti tertentu," tutur Hilal.
Tanah sengketa dan masih bermasalah seluas 350 Ha itu tersebar di tiga desa yaitu Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang. Tanah itu telah puluhan tahun digarap secara turun-temurun oleh sekitar 1.500 kepala keluarga (KK) petani yang kini terusir dan kehidupan mereka terancam kehilangan mata pencarian di atas lahan milik mereka sendiri setelah masuknya korporate.
(dam)
Explore More