Pemerintah Diingatkan Tidak Ikut Campur Urusan Golkar
Senin, 08 Desember 2014 - 18:11 WIB
Pemerintah Diingatkan Tidak Ikut Campur Urusan Golkar
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar terbelah. Dua kubu sudah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) dan sama-sama mengklaim paling sah.
Golkar kubu Aburizal Bakrie menggelar Munas di Nusa Dua, Bali. Sementara kubu Agung Laksono menyelenggarakan Munas di Jakarta dengan waktu yang berbeda. Alhasil dualisme kepengurusan terjadi tubuh partai tersebut.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pemerintah tidak boleh masuk ke konflik internal partai berlambang pohon beringin itu.
"Sebaiknya pemerintah tidak ikut campur," kata Burhanuddin di Jakarta Selatan, Senin (8/12/2014).
Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Golkar yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie sudah melaporkan struktur organisasinya ke Kementerian Hukum dan HAM.
Burhan meminta pemerintah membiarkan Golkar untuk menyelesaikan persoalan internalnya.
"Biarkan konflik diselesaikan internal Golkar dan kalau tidak selesai biar dibawa ke pengadilan," katanya.
Golkar kubu Aburizal Bakrie menggelar Munas di Nusa Dua, Bali. Sementara kubu Agung Laksono menyelenggarakan Munas di Jakarta dengan waktu yang berbeda. Alhasil dualisme kepengurusan terjadi tubuh partai tersebut.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pemerintah tidak boleh masuk ke konflik internal partai berlambang pohon beringin itu.
"Sebaiknya pemerintah tidak ikut campur," kata Burhanuddin di Jakarta Selatan, Senin (8/12/2014).
Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Golkar yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie sudah melaporkan struktur organisasinya ke Kementerian Hukum dan HAM.
Burhan meminta pemerintah membiarkan Golkar untuk menyelesaikan persoalan internalnya.
"Biarkan konflik diselesaikan internal Golkar dan kalau tidak selesai biar dibawa ke pengadilan," katanya.
(dam)
