Penerapan ERP di Bogor Harus Dikaji Matang
Senin, 08 Desember 2014 - 12:19 WIB
Penerapan ERP di Bogor Harus Dikaji Matang
A
A
A
BOGOR - Rencana pemberlakuan sistem jalan berbayar di koridor tertentu atau electronic road pricing (ERP) di Kota Bogor harus dikaji secara matang.
Kebijakan ERP saat ini sudah diujicobakan di DKI Jakarta. ”ERP di Kota Bogor memang patut dikaji secara mendalam, layak atau tidak karena karakteristik keperluan pengendara DKI Jakarta dengan di sini berbeda,” ujar Kapolres Bogor Kota AKBP Irsan kemarin. Menurut dia, jangan sampai kebijakan yang semula untuk mengatasi atau mengurai kemacetan di pusat kota malah menjadi permasalahan baru dan menambah kesemrawutan lalu lintas di Kota Bogor.
”Pengkajian tidak hanya soal infrastruktur, tapi karakter pengendara ataumasyarakatnya, sistem transaksi, hingga petugasnya juga harus siap,” katanya. Sebelumnya, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas DLLAJ Kota Bogor Dody Wahyudin mengatakan bahwa kebijakan ERP di Jakarta akan diadopsi di Kota Bogor.
Di bagian lain, sejak digelar Operasi Zebra mulai 26 November- 6 Desember lalu, pemohon pembuatan SIM di Kota Bekasi mengalami peningkatan signifikan. Pemohon melonjak hingga 30% dari biasanya yang mencapai 500 orang baik yang mengurus SIM C maupun SIM A. Kasat Lantas Polresta Bekasi Kota Kompol Heri Ompusungo mengatakan, setiap hari ada sekitar 200 pengendara terkena tilang dalam Operasi Zebra.
Sementara itu, tarif parkir liar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat dinilai sudah keterlaluan. Pasalnya, sejumlah oknum juru parkir sengaja menaikkan tarif di luar ketentuan. Rini, 29, pengunjung asal Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ini mengaku untuk sekali parkir motornya harus membayar Rp10.000. Padahal, bila dibandingkan tarif parkir meter di Jalan Agus Salim (Sabang), besaran tarif itu sangat jauh berbeda.
”Parkir meter hanya Rp2.000 per jamnya, itu sudah sama tiket,” ujarnya kemarin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Akbar berjanji mengerahkan petugas untuk melakukan penjagaan. ”Kami imbau masyarakat dan pengunjung Monas selalu parkir di kawasan IRTI,” katanya.
Haryudi/Abdullah m surjaya/Yan yusuf
Kebijakan ERP saat ini sudah diujicobakan di DKI Jakarta. ”ERP di Kota Bogor memang patut dikaji secara mendalam, layak atau tidak karena karakteristik keperluan pengendara DKI Jakarta dengan di sini berbeda,” ujar Kapolres Bogor Kota AKBP Irsan kemarin. Menurut dia, jangan sampai kebijakan yang semula untuk mengatasi atau mengurai kemacetan di pusat kota malah menjadi permasalahan baru dan menambah kesemrawutan lalu lintas di Kota Bogor.
”Pengkajian tidak hanya soal infrastruktur, tapi karakter pengendara ataumasyarakatnya, sistem transaksi, hingga petugasnya juga harus siap,” katanya. Sebelumnya, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas DLLAJ Kota Bogor Dody Wahyudin mengatakan bahwa kebijakan ERP di Jakarta akan diadopsi di Kota Bogor.
Di bagian lain, sejak digelar Operasi Zebra mulai 26 November- 6 Desember lalu, pemohon pembuatan SIM di Kota Bekasi mengalami peningkatan signifikan. Pemohon melonjak hingga 30% dari biasanya yang mencapai 500 orang baik yang mengurus SIM C maupun SIM A. Kasat Lantas Polresta Bekasi Kota Kompol Heri Ompusungo mengatakan, setiap hari ada sekitar 200 pengendara terkena tilang dalam Operasi Zebra.
Sementara itu, tarif parkir liar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat dinilai sudah keterlaluan. Pasalnya, sejumlah oknum juru parkir sengaja menaikkan tarif di luar ketentuan. Rini, 29, pengunjung asal Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ini mengaku untuk sekali parkir motornya harus membayar Rp10.000. Padahal, bila dibandingkan tarif parkir meter di Jalan Agus Salim (Sabang), besaran tarif itu sangat jauh berbeda.
”Parkir meter hanya Rp2.000 per jamnya, itu sudah sama tiket,” ujarnya kemarin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Akbar berjanji mengerahkan petugas untuk melakukan penjagaan. ”Kami imbau masyarakat dan pengunjung Monas selalu parkir di kawasan IRTI,” katanya.
Haryudi/Abdullah m surjaya/Yan yusuf
(ars)
