Golkar Tolak Perppu Pilkada, SBY Protes Lewat Twitter
A
A
A
JAKARTA - Sikap penolakan Partai Golkar terhadap Perppu Pilkada langsung dengan perbaikan ditanggapi oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sikap itu disampaikan SBY dalam dua kapasitas, sebagai mantan presiden yang mengeluarkan Perppu tersebut dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"Ketika melepas tweet ini saya memegang nota Kesepakatan Bersama enam Parpol tanggal 1 Oktober 2014 untuk mendukung Perppu usul Pemerintah," kata SBY di akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Kamis 4 Desember 2014 malam.
Nota Kesepakatan itu, kata SBY, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS dan PPP. Khusus PPP, ujar dia, hanya Ketua Umum-nya.
Dia mengaku, nota Kesepakatan ini diterimanya pada tanggal 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI.
"Waktu itu PD (Partai Demokrat) bersedia bersama KMP (Koalisi Merah Putih) dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dengan syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu," tutur SBY.
Kini, lanjut SBY, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Baginya, hal begini amat prinsip.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, tidak mungkin Partai Demokrat bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan dan meninggalkan komitmen begitu saja.
"Saya menganut politik yang berkarakter, bermoral, bisa dipercaya dan satu kata dengan perbuatan. Rakyat menginginkan politik seperti ini," katanya.
Dia menambahkan, rakyat Indonesia, dirinya dan Partai Demokrat akan tetap memperjuangkan sistem pilkada langsung dengan perbaikan, sesuai aspirasi saudara semua.
"Saya dan PD meminta dukungan rakyat Indonesia pecinta demokrasi, agar Perppu Pilkada Langsung ini bisa lolos di DPR nanti," ungkapnya.
Dirinya juga mengaku telah memerintahkan para pemimpin Partai Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), agar perjuangan bersama ini berhasil.
"Jika diperlukan, bisa saya jelaskan lahirnya Kesepakatan Bersama KMP + PD, yang berikan dukungan Perppu Pilkada Langsung tersebut," imbuhnya.
Ditambahkan SBY, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya.
"Sebenarnya saat ini saya ingin 'menyepi' dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas dan terang," pungkasnya.
"Ketika melepas tweet ini saya memegang nota Kesepakatan Bersama enam Parpol tanggal 1 Oktober 2014 untuk mendukung Perppu usul Pemerintah," kata SBY di akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Kamis 4 Desember 2014 malam.
Nota Kesepakatan itu, kata SBY, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS dan PPP. Khusus PPP, ujar dia, hanya Ketua Umum-nya.
Dia mengaku, nota Kesepakatan ini diterimanya pada tanggal 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI.
"Waktu itu PD (Partai Demokrat) bersedia bersama KMP (Koalisi Merah Putih) dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dengan syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu," tutur SBY.
Kini, lanjut SBY, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Baginya, hal begini amat prinsip.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, tidak mungkin Partai Demokrat bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan dan meninggalkan komitmen begitu saja.
"Saya menganut politik yang berkarakter, bermoral, bisa dipercaya dan satu kata dengan perbuatan. Rakyat menginginkan politik seperti ini," katanya.
Dia menambahkan, rakyat Indonesia, dirinya dan Partai Demokrat akan tetap memperjuangkan sistem pilkada langsung dengan perbaikan, sesuai aspirasi saudara semua.
"Saya dan PD meminta dukungan rakyat Indonesia pecinta demokrasi, agar Perppu Pilkada Langsung ini bisa lolos di DPR nanti," ungkapnya.
Dirinya juga mengaku telah memerintahkan para pemimpin Partai Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), agar perjuangan bersama ini berhasil.
"Jika diperlukan, bisa saya jelaskan lahirnya Kesepakatan Bersama KMP + PD, yang berikan dukungan Perppu Pilkada Langsung tersebut," imbuhnya.
Ditambahkan SBY, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya.
"Sebenarnya saat ini saya ingin 'menyepi' dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas dan terang," pungkasnya.
(kri)