Bila Terpilih, Robby Ingin Bentuk Dewan Pengawas KPK
Kamis, 04 Desember 2014 - 15:55 WIB
Bila Terpilih, Robby Ingin Bentuk Dewan Pengawas KPK
A
A
A
JAKARTA - Calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Robby Arya Brata masih menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR.
Di hadapan anggota Komisi III DPR, Robby bertekad untuk membentuk dewan pengawas jika terpilih menjadi komisioner KPK.
Robby menilai saat ini KPK memiliki kekuasaan yang besar sehingga perlu ada pihak yang mengawasi.
"Yang terjadi sekarang KPK cenderung liar. Karena apa? Fungsi kekuasannya yang besar, tidak ada yang mengawasi. Kalau saya masuk ke KPK, indikatornya saya akan membentuk dewan pengawas itu," kata Robby saat uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Menurut dia, lembaga dewan pengwas penting untuk memastikan KPK bersikap adil dalam menangani perkara korupsi.
"Agar KPK tidak menzalimi orang, partai maupun publik sehingga dapat berjalan adil," tuturnya.
Dia heran seluruh penegak hukum di Tanah Air memiliki lembaga pengawas, namun tidak demikian dengan KPK.
"Semua penegak hukum di Indonesia itu ada pengawas eksternal, tetapi bagaimana KPK ini dengan kewenangannya tidak ada yang mengawasi," tuturnya.
Di hadapan anggota Komisi III DPR, Robby bertekad untuk membentuk dewan pengawas jika terpilih menjadi komisioner KPK.
Robby menilai saat ini KPK memiliki kekuasaan yang besar sehingga perlu ada pihak yang mengawasi.
"Yang terjadi sekarang KPK cenderung liar. Karena apa? Fungsi kekuasannya yang besar, tidak ada yang mengawasi. Kalau saya masuk ke KPK, indikatornya saya akan membentuk dewan pengawas itu," kata Robby saat uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Menurut dia, lembaga dewan pengwas penting untuk memastikan KPK bersikap adil dalam menangani perkara korupsi.
"Agar KPK tidak menzalimi orang, partai maupun publik sehingga dapat berjalan adil," tuturnya.
Dia heran seluruh penegak hukum di Tanah Air memiliki lembaga pengawas, namun tidak demikian dengan KPK.
"Semua penegak hukum di Indonesia itu ada pengawas eksternal, tetapi bagaimana KPK ini dengan kewenangannya tidak ada yang mengawasi," tuturnya.
(dam)
