Kubu Romi Klaim Paling Berhak Gunakan Kantor DPP PPP
Kubu Romi Klaim Paling Berhak Gunakan Kantor DPP PPP
A
A
A
JAKARTA - Politikus PPP Arsul Sani angkat bicara terkait penyerbuan Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat oleh ratusan orang mengenakan rompi hitam bertuliskan Satgas DPP PPP.
Arsul mengatakan, sesuai legalitas dan hukum yang berhak menggunakan kantor partai berlambang Kakbah itu adalah kepengurusan produk Mukatamar VIII Surabaya yang diketuai Romahurmuziy (Romi).
"Yang punya legalitas saat ini adalah Romi. Dia punya legalitas tapi dia menghindari keributan. Yang penting kantor bisa kembali seperti dulu. Kalau berbeda kubu kembali ke masing-masing," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2014).
Meski putusan sela yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan kubu Suryadharma Ali (SDA), Arsul melanjutkan, Surat Keputusan (SK) Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya masih berlaku.
"Jangan atas dasar PTUN. SK (Menkum HAM) masih berlaku, kecuali (perkara) sudah sampai MA. Hingga saat ini banyak DPC yang mengajukan dukungan," kata Arsul.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Selasa 2 Desember 2014 siang, ratusan orang mengenakan rompi hitam bertuliskan Satgas DPP PPP mendatangi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Mereka mengaku sebagai pendukung PPP yang dipimpin oleh M Romahurmuziy atau Romi. Kericuhan berebut kantor ini merupakan buntut perseteruan di internal pengurus PPP pasca Pilpres 2014.
Ketika itu sejumlah pengurus PPP kubu M Romahurmuziy menggelar rapat pengurus DPP PPP yang hasilnya mencopot Suryadharma Ali (SDA) dari kursi ketua umum. Mereka pun menggelar Muktamar di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014.
Muktamar yang tidak dihadiri SDA itu pun menunjuk Romi sebagai Ketua Umum DPP PPP. Romi dipilih secara aklamasi. Sementara itu, kubu SDA juga menggelar Muktamar pada 30 November-2 Desember 2014 di Jakarta. Djan Faridz terpilih menjadi ketua umum menggantikan SDA.
Arsul mengatakan, sesuai legalitas dan hukum yang berhak menggunakan kantor partai berlambang Kakbah itu adalah kepengurusan produk Mukatamar VIII Surabaya yang diketuai Romahurmuziy (Romi).
"Yang punya legalitas saat ini adalah Romi. Dia punya legalitas tapi dia menghindari keributan. Yang penting kantor bisa kembali seperti dulu. Kalau berbeda kubu kembali ke masing-masing," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2014).
Meski putusan sela yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan kubu Suryadharma Ali (SDA), Arsul melanjutkan, Surat Keputusan (SK) Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya masih berlaku.
"Jangan atas dasar PTUN. SK (Menkum HAM) masih berlaku, kecuali (perkara) sudah sampai MA. Hingga saat ini banyak DPC yang mengajukan dukungan," kata Arsul.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Selasa 2 Desember 2014 siang, ratusan orang mengenakan rompi hitam bertuliskan Satgas DPP PPP mendatangi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Mereka mengaku sebagai pendukung PPP yang dipimpin oleh M Romahurmuziy atau Romi. Kericuhan berebut kantor ini merupakan buntut perseteruan di internal pengurus PPP pasca Pilpres 2014.
Ketika itu sejumlah pengurus PPP kubu M Romahurmuziy menggelar rapat pengurus DPP PPP yang hasilnya mencopot Suryadharma Ali (SDA) dari kursi ketua umum. Mereka pun menggelar Muktamar di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014.
Muktamar yang tidak dihadiri SDA itu pun menunjuk Romi sebagai Ketua Umum DPP PPP. Romi dipilih secara aklamasi. Sementara itu, kubu SDA juga menggelar Muktamar pada 30 November-2 Desember 2014 di Jakarta. Djan Faridz terpilih menjadi ketua umum menggantikan SDA.
(kri)
Explore More