TNI AL Segera Tenggelamkan Kapal Asing

JAKARTA - Perintah Presiden Joko Widodo agar kapal-kapal pencuri ikan ditenggelamkan segera direalisasi.

Jajaran TNI Angkatan Laut siap melaksanakan eksekusi tersebut meskipun menyadari langkah itu kemungkinan akan memicu kecaman dari luar. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengaku telah memerintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio agar menyiapkan perencanaan secara matang untuk melaksanakan penenggelaman kapal-kapal pencuri itu.

“Sebentar lagi eksekusi (penenggelaman kapal) akan kita lakukan,” ujar Moeldoko seusai membuka latihan gabungan penanggulangan teror di Batalion 461 Paskhas Halim Perdanakusuma kemarin. Pernyataan ini kembali ditegaskan setelah Panglima memimpin upacara HUT ke-43 Korpri di Mabes TNI Angkatan Laut Jakarta.

Moeldoko mengungkapkan, persiapan perlu dilakukan secara baik agar pelaksanaan penenggelaman kapal pencuri ikan tidak berdampak pada munculnya kecaman global terhadap Indonesia. Itu artinya penenggelaman juga harus mempertimbangkan dampak psikologis yang bakal ditimbulkan. “Tapi, sikap tegas harus kita tunjukkan sesuai dengan perintah Presiden,” tuturnya.

Secara teknis, penenggelaman akan dilakukan setelah semua awak kapal diamankan. “Jangan seolah itu kapal yang ada manusianya ditembak pesawat tempur,” terangnya. Selain menenggelamkan kapal, jajaran TNI Angkatan Laut juga sudah meningkatkan patroli terhadap situasi yang meningkat di lokus tertentu. KSAL Laksamana TNI Marsetio menegaskan siap melakukan eksekusi tersebut.

Mengenai rencana itu, jajaran TNI AL akan mendapat tambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung patroli kapal-kapal mereka. Selama ini patroli kapal TNI AL sering terkendala ketersediaan bahan bakar. Menurutnya, dalam setahun paling tidak butuh 5,6 juta kiloliter. “Jika itu terpenuhi, kami bisa ke mana-mana. Pada 2015 ini kemungkinan terpenuhi,” ujar dia.

Mengenai pengamanan laut ini, kemarin TNI Angkatan Laut juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan kerjasama itu dilakukan Marsetio serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

“Ada tiga penandatanganan perjanjian kerja sama. Pertama antara eselon 1 KKP dan Dinas Hidrografi TNI AL dalam konteks pembuatan peta. Karena selama ini para nelayan tidak tahu tentang batas wilayah Indonesia,” kata KSAL. Pemetaan juga menyangkut daerah-daerah potensi ikan sehingga memudahkan nelayan dalam mencari ikan.

TNI AL dan KKP juga bekerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, termasuk mengenai pendidikan penegakan hukum di laut terhadap para nelayan. Ini dilakukan supaya tidak ada kesalahpamahaman dalam hal koordinasi. “Kita akan berikan pelatihan yang aman untuk laut. Hukum laut, apa itu hukum internasional, hukum laut nasional, bagaimana kebiasaan-kebiasaan internasional di laut,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan itu akan menjadi bekal agar tidak ada kesalahpahaman apabila bertemu dengan kapal-kapal asing. “Dan supaya para nelayan kita juga tahu oh ini kapal dari nelayan-nelayan Indonesia bertemu dengan kapal-kapal (patroli) KKP, kapal- kapal AL,” paparnya.

Fefy dwi haryanto