Bangun Komunikasi Tanpa Jarak dengan Masyarakat

Saat dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) pada 23 Agustus 2103, usia Ganjar Pranowo masih 45 tahun. Usia yang terbilang masih muda bisa menduduki jabatan sebuah kepala daerah di tingkat pemerintah provinsi.

Meskipun kepemimpinannya belum genap dua tahun, beragam gebrakan dan inovasi dihasilkan oleh politikus PDIP ini. Inovasi yang dila kukan di antaranya peng gunaan media sosial sebagai jalinan komunikasi dengan masyarakat. Medium ini tidak hanya digu nakan dia sendiri, seluruh jajaran di bawahnya juga diwajib kan menggunakan medium serupa.

Dengan perangkat ini, komunikasi yang dibangun oleh pemerin tahan Ganjar tidak berjarak dengan masyarakat. Kran komunikasi dengan masyarakat dibuka selebar-lebarnya. Rumitnya biro krasi untuk menyampaikan pen dapat, berkeluh kesah dapat dipang kas. Saat ini follower (pengikut) akun @ganjarpranowo mencapai 288.000 orang.

Selain itu, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini juga mereformasi birokrasi dengan terbuka, salah satunya melakukan lelang jabatan di posisi-posisi strategis di pemerintahannya. Mulai dari pejabat eselon III dan IV, Direktur Utama Bank Jateng, sekretaris daerah, dan pejabat eselon II.

Dia juga tidak segan memecat mesin birokrasinya yang melakukan pelanggaran berat. Tahun ini saja sudah puluhan orang pegawai dipecat lantaran melakukan berbagai pelanggaran. Selain menerapkan sistem-sistem baru itu, aksi yang cukup besar disorot publik ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di jembatan timbang Batang.

Di lokasi itu Ganjar marah saat melihat langsung seorang petugas yang menarik pungli kepada awak angkutan berat (truk). Berawal dari itu, sistem penimbangan di jembatan timbang juga diubah, angkutan berat yang melakukan pelanggaran pun relatif menurun. Berikut wawancara KORAN SINDO JATENG dengan pria kelahiran Karanganyar, 28 Oktober 1968 tentang inovasi dan cara yang dilakukannya untuk membangun Jawa Tengah.

Bagaimana Anda membuka keter bukaan layanan informasi publik di Jateng?

Setelah saya melihat dan menerima masukan dari masyarakat Jateng, protes pertama yang ditujukan kepada saya adalah soal infrastruktur yang jelek, baik jalan maupun jembatan. Setelah saya dorong ternyata belum baik juga. Maka, saya mulai inward looking (melihat ke dalam/in trospeksi) untuk membangun Jateng, saya kira perlu didukung oleh profesional dengan cara membuat sistem yang transparan dan akuntabel.

Cara membangun sistem yang transparan dan akuntabel itu bagaimana?

Saya memanfaatkan teknologi infor masi (TI) dengan membuat layanan lapor gub di website jatengprov.go.id dan media sosial twitter dengan akun @ganjarpranowo. Saya juga minta teman-teman satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat twitter . Tujuannya untuk menerima masukan langsung dari masyarakat.

Mengapa memilih memanfaatkan media sosial?

Alasannya, ya karena paling murah. Semua orang bisa masuk dan menggu nakan. Alhamdulillah setelah sistem ini dibuka, respons masyarakat luar biasa.

Apakah semua laporan masyarakat Bisa tertangani?

Semua kita tangani, satu per satu, tentu ada yang bisa dan ada yang tidak bisa diselsaikan. Masalah yang dilapor kan tidak hanya terkait dengan kewenangan Pemprov Jateng, tapi juga ada kewenangan kabupaten/kota, kepolisian, PLN, bahkan sampai pada urusan nikah.

Atas dorongan apa Anda menerapkan sistem ini?

Slogan yang saya usung “mboten ko rup si dan mboten ngapusi” ini tidak ringan. Implikasinya luar biasa, makanya kita dorong temanteman di pemerintahan mulai mem bentuk pemerintahan yang clean governance dan good govermance.Kalau kemarin ngawur akan kita pangkas, inilah yang kemudian membuat saya memprioritaskan reformasi birokrasi agar aparatur pemerintahan punya respons cepat dan masyarakat merasa terlayani.

Respons dari masyarakat bagaimana?

Dahsyat, melalui sistem ini saya mendapatkan penghargaan dari berbagai elemen, mulai dari majalah marketing , Kementerian Kependidikan, dan lainnya.

Sebagai kepala daerah kan Anda sibuk. Siapa yang mengelola akun twitter Anda?

Twiter saya kelola sendiri. Kalau ada pertanyaan terkait dengan kewenangan saya, maka akan saya jawab sendiri. Kalau kaitannya dengan SKPD terkait, laporan masyarakat itu langsung saya forward atau retweet ke SKPD yang bersangkutan biar masyarakat bisa langsung komplain.

Bagaimana dengan respons SKPD terhadap komplain dari masyarakat?

Responsnya bagus karena laporannya saya cc (sampaikan). Kalau tidak direspons, saya telepon. Itu tidak hanya untuk SKPD di lingkungan Pemprov saja, tapi juga kepada bupati/wali kota, PLN, PT KAI, dan lainnya. Saya bahkan sampai hafal nomor layanannya.

Bagaimana dengan lembaga di luar kewenangan gubernur?

Saya juga bekerja sama dengan lembaga vertikal lain yang ada di Jateng, seperti kepolisian, Jasa Raharja, Samsat, dan lainnya. Kalau ada masalah di instansi tersebut, kami share (sampaikan) ke instansi terkait.

Setiap hari ada berapa orang yang melaporkan masalah ke Anda?

Kalau di layanan lapor gub, kisaran 30 orang, tapi yang masuk ke twitter banyak sekali. Komplain yang paling banyak di antaranya jalan rusak, listrik, KTP, dan lain sebagainya. Selain itu, sektor pendidikan, forkominda, kepegawaian, pertanian, energi, ekonomi dan industri, sosial masyarakat, keuangan dan aset, kependudukan, dan sektor lainnya.

Bagaimana Anda mengontrol laporan masyarakat?

Saya punya weekly report (laporan mingguan) dari setiap SKPD. Mereka mengerjakan apa dan statusnya perkembangannya bagaimana. Misalnya peningkatan jalan, ada laporan foto, mulai proses awal, proses tengah, hingga akhirnya jadi.

Amin fauzi