TKI Minta Jokowi Hapus KTKLN
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menghapuskan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), karena banyaknya persoalan yang merugikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Hal itu disampaikan perwakilan TKI dari sejumlah negara dalam video conference bersama orang nomor satu di Indonesia itu.
Menurut mereka, salah satu persoalan akibat adanya KTKLN ialah pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum bandara.
"Kami juga tidak mau ada diskriminasi di bandara, sehingga TKI gagal terbang dan juga (ada) pungli," kata TKI dari Singapura, Yati, dalam video conference bersama Jokowi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Minggu (30/11/2014).
"Apabila pemerintah tidak bisa menindak, hapuskan KTKLN karena tidak ada gunanya," sambungnya.
Hal senada juga disampaikan perwakilan TKI dari Brunei Darussalam. Mereka meminta pemerintah bukan hanya merevisi keberadaan KTKLN tetapi perlu adanya penghapusan terhadap kartu tersebut.
"Kami juga mendukung menghapus KTLN, kami minta hapus bukan revisi karena membenani kami (TKI)," ujar salah seorang TKI.
Hal itu disampaikan perwakilan TKI dari sejumlah negara dalam video conference bersama orang nomor satu di Indonesia itu.
Menurut mereka, salah satu persoalan akibat adanya KTKLN ialah pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum bandara.
"Kami juga tidak mau ada diskriminasi di bandara, sehingga TKI gagal terbang dan juga (ada) pungli," kata TKI dari Singapura, Yati, dalam video conference bersama Jokowi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Minggu (30/11/2014).
"Apabila pemerintah tidak bisa menindak, hapuskan KTKLN karena tidak ada gunanya," sambungnya.
Hal senada juga disampaikan perwakilan TKI dari Brunei Darussalam. Mereka meminta pemerintah bukan hanya merevisi keberadaan KTKLN tetapi perlu adanya penghapusan terhadap kartu tersebut.
"Kami juga mendukung menghapus KTLN, kami minta hapus bukan revisi karena membenani kami (TKI)," ujar salah seorang TKI.
(maf)