Menko Polhukam Bantah Intervensi Golkar
Kamis, 27 November 2014 - 14:57 WIB
Menko Polhukam Bantah Intervensi Golkar
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno membantah dirinya mengintervensi Partai Golkar.
Hal tersebut ditegaskan Tedjo menyikapi pernyataannya yang tidak mengizinkan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar diselenggarakan di Bali, 30 November 2014.
"Mereka salah saya kira. Mereka pikir saya mengintervensi, tidak. Ngapain masuk-masuk (ke urusan Golkar)," ujar Tedjo usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2014 dan HUT ke-69 PGRI di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Dia menjelaskan imbauannya terkait Munas Golkar di Bali berkaca pada peristiwa bentrok dua kelompok Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, belum lama ini.
"Sifatnya pemberitahuan memberikan keamanan. Kalau ada korban siapa yang tanggung jawab? Kami hanya bisa memberi pengamanan luar lho. Bukan dalam," tuturnya.
Imbauannya agar munas tidak digelar di Bali dan tidak saat akhir tahun, kata dia, mempertimbangkan keamanan turis mancanegara di Bali.
"Kita hanya berpikir kemarin itu soal keamanan saja. Karena disana daerah turis. Kalau memanas, bagaimana?" katanya.
Dia juga membantah telah mencampuri urusan internal Partai Golkar. "Di mana mencampurinya? Kalau keamanan terganggu, itu tanggung jawab Polhukam. Masak saya diam saja. Kalau eskalasinya memanas," katanya.
Hal tersebut ditegaskan Tedjo menyikapi pernyataannya yang tidak mengizinkan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar diselenggarakan di Bali, 30 November 2014.
"Mereka salah saya kira. Mereka pikir saya mengintervensi, tidak. Ngapain masuk-masuk (ke urusan Golkar)," ujar Tedjo usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2014 dan HUT ke-69 PGRI di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Dia menjelaskan imbauannya terkait Munas Golkar di Bali berkaca pada peristiwa bentrok dua kelompok Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, belum lama ini.
"Sifatnya pemberitahuan memberikan keamanan. Kalau ada korban siapa yang tanggung jawab? Kami hanya bisa memberi pengamanan luar lho. Bukan dalam," tuturnya.
Imbauannya agar munas tidak digelar di Bali dan tidak saat akhir tahun, kata dia, mempertimbangkan keamanan turis mancanegara di Bali.
"Kita hanya berpikir kemarin itu soal keamanan saja. Karena disana daerah turis. Kalau memanas, bagaimana?" katanya.
Dia juga membantah telah mencampuri urusan internal Partai Golkar. "Di mana mencampurinya? Kalau keamanan terganggu, itu tanggung jawab Polhukam. Masak saya diam saja. Kalau eskalasinya memanas," katanya.
(dam)
