Masalah KTP Ganda Tuntas Januari 2015
Kamis, 27 November 2014 - 11:55 WIB
Masalah KTP Ganda Tuntas Januari 2015
A
A
A
SURABAYA - Kasus nomor induk kependudukan (NIK) ganda pada daftar pemilih tetap (DPT) kerap muncul di setiap penyelenggaraan pemilu. Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan persoalan seperti itu tidak akan ditemukan lagi mulai Januari 2015.
Dengan membereskan data kependudukan ganda, keributan pada setiap pemilu, termasuk pilkada, yang bersumber dari identitas pemilih diharapkan tidak terjadi lagi. ”Semua itu kami targetkan dua bulan selesai,” kata Tjahjo saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke layanan kependudukan di Surabaya kemarin.
Tjahjo mengaku saat ini kementeriannya tengah membentuk tim untuk memperbaiki data kependudukan itu. Tim tersebut dipimpin oleh Menko Polhukam. Perbaikan dilakukan karena masih banyak masalah terkait identitas kependudukan. Selain data yang semrawut, juga ada dugaan terjadi penyimpangan terkait identitas kependudukan. Selain itu, ditemukan jutaan blangko kartu tanda penduduk (KTP) palsu yang beredar di sejumlah daerah.
Di sisi lain, Kemendagri tidak ingin warga kehilangan haknya untuk memilih kepala daerah hanya karena tidak punya KTP atau memiliki KTP ganda. ”Itu sebabnya, sementara ini pendataan di server nasional distop dulu. Namun, untuk pengurusan KTP tetap jalan. Sebab, setiap hari ada 15.000 pengajuan. Kalau sampai distop tentu berbahaya,” ujar mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.
Tjahjo menyebut, saat ini seluruh penduduk yang berhak memperoleh KTP tengah diidentifikasi untuk memastikan bahwa tidak ada masalah pada identitas mereka, baik karena KTP ganda, KTP palsu, atau bahkan yang belum memiliki KTP. ”Sekarang sudah proses. Perkiraan kami pada Januari nanti sudah selesai. Dengan begitu, proses pilkada di 405 daerah di Indonesia bisa berjalan lancar,” tuturnya optimis.
Dia juga mengaku telah berkirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prinsipnya, KPU diminta untuk segera bersiap diri dengan penyelenggaraan pilkada serentak tersebut, baik menyangkut anggaran maupun tahapan pilkada.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang ikut mendampingi Mendagri pada sidak kemarin, juga memastikan bahwa di Surabaya tidak ada masalah menyangkut DPT. Untuk KTP ganda, misalnya, dari semula berjumlah 800.000 kini tinggal 40.000. ”Sisa ini yang sekarang dalam proses penyelesaian,” jaminnya.
Ihya ulumuddin
Dengan membereskan data kependudukan ganda, keributan pada setiap pemilu, termasuk pilkada, yang bersumber dari identitas pemilih diharapkan tidak terjadi lagi. ”Semua itu kami targetkan dua bulan selesai,” kata Tjahjo saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke layanan kependudukan di Surabaya kemarin.
Tjahjo mengaku saat ini kementeriannya tengah membentuk tim untuk memperbaiki data kependudukan itu. Tim tersebut dipimpin oleh Menko Polhukam. Perbaikan dilakukan karena masih banyak masalah terkait identitas kependudukan. Selain data yang semrawut, juga ada dugaan terjadi penyimpangan terkait identitas kependudukan. Selain itu, ditemukan jutaan blangko kartu tanda penduduk (KTP) palsu yang beredar di sejumlah daerah.
Di sisi lain, Kemendagri tidak ingin warga kehilangan haknya untuk memilih kepala daerah hanya karena tidak punya KTP atau memiliki KTP ganda. ”Itu sebabnya, sementara ini pendataan di server nasional distop dulu. Namun, untuk pengurusan KTP tetap jalan. Sebab, setiap hari ada 15.000 pengajuan. Kalau sampai distop tentu berbahaya,” ujar mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.
Tjahjo menyebut, saat ini seluruh penduduk yang berhak memperoleh KTP tengah diidentifikasi untuk memastikan bahwa tidak ada masalah pada identitas mereka, baik karena KTP ganda, KTP palsu, atau bahkan yang belum memiliki KTP. ”Sekarang sudah proses. Perkiraan kami pada Januari nanti sudah selesai. Dengan begitu, proses pilkada di 405 daerah di Indonesia bisa berjalan lancar,” tuturnya optimis.
Dia juga mengaku telah berkirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prinsipnya, KPU diminta untuk segera bersiap diri dengan penyelenggaraan pilkada serentak tersebut, baik menyangkut anggaran maupun tahapan pilkada.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang ikut mendampingi Mendagri pada sidak kemarin, juga memastikan bahwa di Surabaya tidak ada masalah menyangkut DPT. Untuk KTP ganda, misalnya, dari semula berjumlah 800.000 kini tinggal 40.000. ”Sisa ini yang sekarang dalam proses penyelesaian,” jaminnya.
Ihya ulumuddin
(bbg)
