Munas Golkar Tetap 30 November

JAKARTA - Partai Golkar menegaskan Musyawarah Nasional (Munas) IX tetap digelar di Nusa Dua, Bali, meski ditentang sebagian kader dan sempat terjadi bentrok fisik antara dua massa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di tengah rapat pleno kemarin.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga yang diberi amanat oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menutup rapat pleno DPP Partai Golkar. Rapat sempat tertunda karena terjadi kericuhan. “Kita akan menjalankan hasil Rapimnas VII diYogyakartadandenganinisaya menutup rapat,” ujarnya seraya meninggalkan ruang rapat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham juga menandaskan, rapat pleno sudah selesai dan sudah ada keputusan tetap. “Keputusan tadi itu siap melaksanakan dan mengamankan keputusan rapimnas bahwa pelaksanaan munas di Bali pada 30 November,” ujarnya.

Menurut Idrus, keputusan rapimnas wajib dilaksanakan pengurus DPP, sebab dalam Partai Golkar ada hierarki dalam pengambilan keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan yang tertinggi adalah munas, kemudian di bawah munas ada rapimnas dan terakhir adalah rapat pleno DPP Partai Golkar.

“Keputusan rapimnas wajib dilaksanakan oleh DPP, kalau tidak, ini melanggar dan bisa dijadikan alasan mengganti pimpinan semaunya,” ujar dia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Tjitjip Syarief Soetardjo mengatakan, hasil keputusan rapat pleno yang dibacakan Waketum Partai Golkar Theo L Sambuaga bahwa pihaknya tetap melaksanakan munas sesuai dengan keputusan rapimnas yang lalu.

“Tadi diputuskan melaksanakan apa yang sudah diputuskan pada rapimnas yang lalu, jadi ya tetap tanggal 30 November,” jelasnya. Tjitjip menyayangkan adanya kericuhan pada rapat pleno yang berujung bentrok. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengaku, mengenai dengan insiden tersebut pihaknya akan melaporkankepada aparat kepolisian karena ada korban luka dan sebagainya.

“Secepatnya laporan dibuat,” ujarTjitjipseraya meninggalkan Kantor DPP Partai Golkar. Hal yang sama juga diungkapkan Siti Hediati atau Titiek Soeharto. Menurut dia, insiden keributan yang terjadi sangat disesalkan. Hal itu tidak seharusnya terjadi sebab segala persoalan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

“Memang dinamika politik sekarang seperti itu, PPP begitu. Politik memang tidak ada kepuasan,” jelasnya. Sementara itu, sejumlah kader Partai Golkar yang tidak terima kemudian meminta Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono untuk membentuk presidium penyelamat partai. Rapat pleno yang sudah ditutup tersebut kembali dibuka. “Dengan ini saya membentuk presidium penyelamatan Partai Golkar,” ujar Agung.

Menurut Agung, tugas presidium adalah mengembalikan partai sesuai dengan AD/ART, melaksanakan munas pada Januari 2015 di Jakarta secara demokratis dan transparan, serta mengambil alih DPP Partai Golkar. “Presidium ini diisi beberapa anggota yakni, Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Laurence Siburian, kemudian Yorrys Raweyai, Agun Gunanjar, Ibnu Munzir, dan Zainal Bintang,” kata mantan Menko Kesra itu.

Dalam kesempatan itu, presidium juga membentuk panitia penyelenggara munas di Jakarta. Untuk melancarkan rencana tersebut, Agung membentuk panitia munas tandingan. Ketua Mahkamah Partai Muladi ditunjuk sebagai ketua panitia penyelenggara munas, Ibnu Munzir sebagai ketua Steering Committee (SC) dan Djasri Marin sebagai ketua Organizing Committee (OC).

Menurut Agung, presidium dibentuk karena situasi yang mendesak di Partai Golkar. Mantan ketua DPR ini menegaskan, jika munas di Bali tetap dilaksanakan maka hasilnya tidak sah. “Saya tidak memecat Aburizal. Cuma di sini membentuk presidium, ini merupakan jalan yang terbaik,” ujarnya.

Agung mengakui ada atau tidaknya pemecatan tersebut, akan terjadi dualisme kepemimpinan pada Partai Golkar pada hari-hari ke depan. Usai rapat pleno, Aburizal Bakrie kemarin menggelar pertemuan dengansejumlah tokoh di antaranya Prabowo Subianto. Ical menegaskan, Munas Golkar tidak melanggar aturan karena berdasar rapimnas dan akan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon ketua umum.

“Munas tetap 30 November,” ujarnya di Bakrie Tower. Seperti diketahui, rapat pleno yang berlangsung sejak Senin, (24/11) di Kantor DPP Golkar mulai pukul 15.00 WIB terkait persiapan munas dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) berjalan lancar. Namun menjelang magrib, puluhan massa dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang dipimpin mantan Ketua Umum AMPG Yorrys Raweyai menolak pelaksanaan munas pada 30 November mendatang.

Mereka mendatangi Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat. Awalnya, kedatangan massa ke dalam ruang rapat ini berhasil diredam. Namun menjelang istirahat, sekitar pukul 17.50 WIB massa kembali masuk mengikuti Ketua Umum AMPG Yorrys Raweyai.

Mereka langsung mencari Ical dan penanggung jawab Munas Nurdin Halid dan Wakil Ketua Umum PartaiGolkarFadelMuhammad. Melihat situasi yang tidak kondusif, seusai salat magrib Ical didampingi sejumlah pengurus partai langsung menunda rapat pleno hingga kemarin seraya meninggalkan Gedung DPP Partai Golkar.

Namun rapat pleno lanjutan yang sedianya berjalan kembali terkendala karena massa AMPG Yorrys menduduki kantor DPP. Di saat bersamaan, Ketua Umum AMPG Ahmad Dolly Kurnia mendatangkan tiga truk massa yang juga mengenakan seragam AMPG. Kondisi di DPP Golkar semakin memanas ketika kedua kubu berhadapan.

Sekitar pukul 15.30 WIB, massa AMPG yang dipimpin Dolly kemudian membuat barisan di depan Gedung Graha Karya Bakti. Melihat aksi tersebut, Satgas AMPG yang dipimpin Yorrys Raweyai tidak terima dan langsung melakukan penyerangan.

Baku hantam kedua kubu berseberangan ini pun tak terelakkan yang diikuti dengan aksi lempar batu dan saling pukul dengan menggunakan bambu serta helm. Namun, karena kalah jumlah, AMPG versi Dolly kocar-kacir.

“Ini ada orang-orang memecah belah kita AMPG,” teriak Yorrys. Ketua OC Munas IX versi Ical Ahmad Noor Supit menyesalkan aksi ini. “Saya kira cara yang dilakukan bekas pengurus Partai Golkar bekas ketua AMPG itu cara-cara yang kita kutuk apalagi mereka bawa masuk pasukan yang bukan anggota Golkar,” ucap Noor Supit.

Mengenai kericuhan itu, Menko Polhukam Tedjo Edi Purdijatno melalui siaran persnya menyoroti rencana pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali. “Menko Polhukam meminta pimpinan Partai Golkar untuk tetapmenyelenggarakanMunas IX pada pertengahan Januari 2015 di Jakarta,” ucapnya.

Sucipto/Mula akmal