Respons Polri Soal Tudingan Habiskan Uang Negara
Rabu, 26 November 2014 - 01:59 WIB
Respons Polri Soal Tudingan Habiskan Uang Negara
A
A
A
JAKARTA - Polri akhirnya angkat bicara terkait tudingan Indonesia Police Watch (IPW) yang menyebutkan bahwa Kepolisian merupakan salah satu institusi yang menghabiskan anggaran paling besar dari pemerintah.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, jumlah anggaran yang diterima Polri memang berbeda dengan kementerian atau lembaga lain yang berada di Jakarta.
Anggaran yang lebih besar tersebut untuk membayar gaji 400 ribu anggota Polri yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Sebanyak 67 persen dari anggaran digunakan untuk membayar gaji sekitar 400 ribu anggota Polri yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Ronny di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 25 November 2014.
Selain itu, kata Ronny, anggota Polri juga membutuhkan biaya operasional yang harus seimbang dengan jumlah gaji yang diberikan.
"Agar tidak terjadi kendala dalam menjalankan tugas," ucapnya.
Menurut jenderal polisi bintang dua itu, anggaran bagi Polri telah diajukan melalui sebuah prosedur yang berjenjang. Lembaga negara terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bapennas, dan Komisi III DPR ikut dilibatkan.
Tak berhenti sampai di situ, anggaran Polri pun selalu diperiksa dan dievaluasi setiap tahun oleh lembaga tersebut.
"Anggaran itu sudah melalui sebuah pengajuan secara bottom-up, kemudian baru turun kalau setelah dikaji memang dianggap benar," pungkasnya.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, jumlah anggaran yang diterima Polri memang berbeda dengan kementerian atau lembaga lain yang berada di Jakarta.
Anggaran yang lebih besar tersebut untuk membayar gaji 400 ribu anggota Polri yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Sebanyak 67 persen dari anggaran digunakan untuk membayar gaji sekitar 400 ribu anggota Polri yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Ronny di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 25 November 2014.
Selain itu, kata Ronny, anggota Polri juga membutuhkan biaya operasional yang harus seimbang dengan jumlah gaji yang diberikan.
"Agar tidak terjadi kendala dalam menjalankan tugas," ucapnya.
Menurut jenderal polisi bintang dua itu, anggaran bagi Polri telah diajukan melalui sebuah prosedur yang berjenjang. Lembaga negara terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bapennas, dan Komisi III DPR ikut dilibatkan.
Tak berhenti sampai di situ, anggaran Polri pun selalu diperiksa dan dievaluasi setiap tahun oleh lembaga tersebut.
"Anggaran itu sudah melalui sebuah pengajuan secara bottom-up, kemudian baru turun kalau setelah dikaji memang dianggap benar," pungkasnya.
(maf)
