Ini Pengakuan Dirut PT Mobilindo Terkait Pengadaan Bus Gandeng China
Selasa, 25 November 2014 - 01:48 WIB
Ini Pengakuan Dirut PT Mobilindo Terkait Pengadaan Bus Gandeng China
A
A
A
JAKARTA - Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bus Transjakarta memasuki babak baru.
Hari ini, Pengadilan Tipikor mendengarkan keterangan dari Direktur Utama PT Mobilindo Armada Cemerlang, Budi Susanto, untuk dua pegawai Dishub DKI Drajad Adhyaksa dan Setiyo Tuhu.
Dalam kesaksiannya, Budi memaparkan, dalam prose pengadaan Bus Transjakarta gandeng (articulated), perusahaan yang ia pimpin mengikuti lelang proyek berdasarkan informasi dari LPSE Pemprov DKI pada Juni 2013.
Sebelum lelang tersebut dilakukan, lanjut Budi, pihaknya pernah mendapatkan surat dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang isinya meminta daftar harga bus yang bisa disediakan oleh PT Mobilindo.
"Permintaan yang diajukan tanggal 11 Maret ini terkait dengan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai acuan dalam pengadaan. Kami membalas pada 19 Maret, perihal daftar harga senilai Rp3,685 miliar," kata Budi di Pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2014) malam.
Berhasil menawarkan harga lebih rendah dari PT Puriasi Utama dan PT Korindo Motors yakni Rp110,2 miliar, PT Mobilindo akhirnya dinyatakan keluar sebagai pemenang tender.
Namun diakui Budi, belakangan dirinya baru mengetahui bahwa PT Puriasi memiliki harga penawaran terendah, yakni Rp96,3 miliar.
Budi mengatakan, sebagai perusahaan pemenang tender pada pengadaan paket IV, PT Mobilindo wajib menyediakan 30 unit bus gandeng utuh (completely built up/CBU). Bus gandeng merek Zhongtong pun diimpor langsung dari China .
Budi pun mengaku telah memastikan tidak ada kekurangan pada bus yang telah diserahterimakan ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Desember 2013 tersebut.
"Uji tipe bus untuk mengecek berat kendaraan dan tabung sudah dilakukan, meski surat hasil uji baru keluar pada April 2014. Kekurangan kami di surat administrasi saja, STNK, BPKB," kata Budi menegaskan.
Dalam proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bus Transjakarta tahun anggaran 2013 ini, Budi menyatakan, pihaknya memilih kooperatif.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, pihak Budi mengembalikan uang sebesar Rp9,3 miliar yang dinyatakan badan audit sebagai kelebihan uang pembayaran yang diterima perusahaan penyedia bus gandeng merek Zhongtong dari China.
"Menurut hitungan BPKP kami harus kembalikan uang itu. Kami lakukan sekalipun belum dipastikan kami merugikan negara. Saya pengen kooperatif sehingga kami lakukan pengembalian Rp9,375 miliar," kata Budi.
Hari ini, Pengadilan Tipikor mendengarkan keterangan dari Direktur Utama PT Mobilindo Armada Cemerlang, Budi Susanto, untuk dua pegawai Dishub DKI Drajad Adhyaksa dan Setiyo Tuhu.
Dalam kesaksiannya, Budi memaparkan, dalam prose pengadaan Bus Transjakarta gandeng (articulated), perusahaan yang ia pimpin mengikuti lelang proyek berdasarkan informasi dari LPSE Pemprov DKI pada Juni 2013.
Sebelum lelang tersebut dilakukan, lanjut Budi, pihaknya pernah mendapatkan surat dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang isinya meminta daftar harga bus yang bisa disediakan oleh PT Mobilindo.
"Permintaan yang diajukan tanggal 11 Maret ini terkait dengan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai acuan dalam pengadaan. Kami membalas pada 19 Maret, perihal daftar harga senilai Rp3,685 miliar," kata Budi di Pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2014) malam.
Berhasil menawarkan harga lebih rendah dari PT Puriasi Utama dan PT Korindo Motors yakni Rp110,2 miliar, PT Mobilindo akhirnya dinyatakan keluar sebagai pemenang tender.
Namun diakui Budi, belakangan dirinya baru mengetahui bahwa PT Puriasi memiliki harga penawaran terendah, yakni Rp96,3 miliar.
Budi mengatakan, sebagai perusahaan pemenang tender pada pengadaan paket IV, PT Mobilindo wajib menyediakan 30 unit bus gandeng utuh (completely built up/CBU). Bus gandeng merek Zhongtong pun diimpor langsung dari China .
Budi pun mengaku telah memastikan tidak ada kekurangan pada bus yang telah diserahterimakan ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Desember 2013 tersebut.
"Uji tipe bus untuk mengecek berat kendaraan dan tabung sudah dilakukan, meski surat hasil uji baru keluar pada April 2014. Kekurangan kami di surat administrasi saja, STNK, BPKB," kata Budi menegaskan.
Dalam proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bus Transjakarta tahun anggaran 2013 ini, Budi menyatakan, pihaknya memilih kooperatif.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, pihak Budi mengembalikan uang sebesar Rp9,3 miliar yang dinyatakan badan audit sebagai kelebihan uang pembayaran yang diterima perusahaan penyedia bus gandeng merek Zhongtong dari China.
"Menurut hitungan BPKP kami harus kembalikan uang itu. Kami lakukan sekalipun belum dipastikan kami merugikan negara. Saya pengen kooperatif sehingga kami lakukan pengembalian Rp9,375 miliar," kata Budi.
(ysw)
