Jokowi Minta Masukan soal Pembangunan Daerah
Senin, 24 November 2014 - 13:45 WIB
Jokowi Minta Masukan soal Pembangunan Daerah
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengumpulkan para gubernur se- Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat.
Pertemuan informal antara Presiden yang didampingi sejumlah menteri ini melanjutkan pertemuan pertama yang diselenggarakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Istana Negara dan di Aula Kemendagri beberapa waktu lalu. Melalui pertemuan ini, Presiden ingin mendengar masukan- masukan dari para gubernur terkait pelaksanaan pembangunan di masing-masing provinsi.
“Presiden perlu mendengarkan rencana program pembangunan di wilayah provinsi, apa skala prioritasnya, apa kendalanya dan apa yang diusulkan kepada Presiden,” kata Tjahjo Kumolo kepada KORAN SINDO kemarin. Menurut Tjahjo, setelah mendengarkan masukan dari para gubernur, Presiden akan memberikan arahan kebijakan nasionalnya di daerah. Setelah pertemuan itu, kata Tjahjo, Presiden juga mengagendakan bertemu dengan para bupati dan wali kota.
“Waktunya akan dijadwalkan kemudian. Pertemuan tersebut untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dan memotong jalur birokrasi kalau dirasakan masih menjadi kendala,” ujarnya. Tjahjo menjelaskan, beberapa program prioritas yang akan disampaikan Presiden Jokowi kepada para kepala daerah misalnya soal pembangunan infrastruktur terkait peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh. Kemudian pembangunan kawasan perbatasan di wilayah Indonesia yang meliputi setidaknya 173 kecamatan.
“Pembangunan perbatasan mencakup tiga aspek, yaitu prosperity , security , dan environment (lingkungan) yang harus sinergi, selaras dan membutuhkan pengawasan,” katanya. Mendagri menjelaskan, karena rentang kendali antara pusat-pusat pemerintahan yakni antara provinsi, kabupaten, hingga kecamatan cukup jauh, dengan infrastruktur yang minim maka pengawasan masih belum efektif. Karena itu, salah satu cara agar pengawasan dan pembangunan bisa efektif adalah dengan memperpendek rentang kendali melakukan pemekaran wilayah secara khusus.
“Terkait hal ini, antara Mendagri dan Menteri PU serta Menteri Kehutanan sudah rapat koordinasi awal,” ungkapnya. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo merasakan pentingnya Presiden dan kepala daerah melakukan sinkronisasi program.
Karena itu, dia menyambut positif upaya Presiden Jokowi yang cukup intens membangun komunikasi dengan daerah, baik kaitan menerima masukan dari daerah maupun pemaparan program nasional. “Itu penting agar agenda nasional bisa dilaksanakan dengan cepat dan bisa ditugaskan dengan segera,” katanya.
Rahmat sahid
Pertemuan informal antara Presiden yang didampingi sejumlah menteri ini melanjutkan pertemuan pertama yang diselenggarakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Istana Negara dan di Aula Kemendagri beberapa waktu lalu. Melalui pertemuan ini, Presiden ingin mendengar masukan- masukan dari para gubernur terkait pelaksanaan pembangunan di masing-masing provinsi.
“Presiden perlu mendengarkan rencana program pembangunan di wilayah provinsi, apa skala prioritasnya, apa kendalanya dan apa yang diusulkan kepada Presiden,” kata Tjahjo Kumolo kepada KORAN SINDO kemarin. Menurut Tjahjo, setelah mendengarkan masukan dari para gubernur, Presiden akan memberikan arahan kebijakan nasionalnya di daerah. Setelah pertemuan itu, kata Tjahjo, Presiden juga mengagendakan bertemu dengan para bupati dan wali kota.
“Waktunya akan dijadwalkan kemudian. Pertemuan tersebut untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dan memotong jalur birokrasi kalau dirasakan masih menjadi kendala,” ujarnya. Tjahjo menjelaskan, beberapa program prioritas yang akan disampaikan Presiden Jokowi kepada para kepala daerah misalnya soal pembangunan infrastruktur terkait peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh. Kemudian pembangunan kawasan perbatasan di wilayah Indonesia yang meliputi setidaknya 173 kecamatan.
“Pembangunan perbatasan mencakup tiga aspek, yaitu prosperity , security , dan environment (lingkungan) yang harus sinergi, selaras dan membutuhkan pengawasan,” katanya. Mendagri menjelaskan, karena rentang kendali antara pusat-pusat pemerintahan yakni antara provinsi, kabupaten, hingga kecamatan cukup jauh, dengan infrastruktur yang minim maka pengawasan masih belum efektif. Karena itu, salah satu cara agar pengawasan dan pembangunan bisa efektif adalah dengan memperpendek rentang kendali melakukan pemekaran wilayah secara khusus.
“Terkait hal ini, antara Mendagri dan Menteri PU serta Menteri Kehutanan sudah rapat koordinasi awal,” ungkapnya. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo merasakan pentingnya Presiden dan kepala daerah melakukan sinkronisasi program.
Karena itu, dia menyambut positif upaya Presiden Jokowi yang cukup intens membangun komunikasi dengan daerah, baik kaitan menerima masukan dari daerah maupun pemaparan program nasional. “Itu penting agar agenda nasional bisa dilaksanakan dengan cepat dan bisa ditugaskan dengan segera,” katanya.
Rahmat sahid
(ars)
