Jika Gagal Pimpin Kejagung, DPD Siap Lengserkan Jaksa Agung
Minggu, 23 November 2014 - 19:30 WIB
Jika Gagal Pimpin Kejagung, DPD Siap Lengserkan Jaksa Agung
A
A
A
JAKARTA - Kemampuan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam menyelesaikan pekerjaan rumah terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, diragukan.
"Saya secara pribadi melihat tidak ada yang menonjol dari beliau (Jaksa Agung)," kata Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad saat berbincang dengan Sindonews di daerah Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2014).
"Tapi kembali lagi sudah terlanjur ditunjuk mudah mudahan ada perbaikan," imbuh senator asal daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Sebagai wakil rakyat, Farouk mengatakan, pihaknya siap mengontrol kinerja Jaksa Agung selama lima tahun mendatang. Pihaknya akan melihat apakah Prasetyo bekerja objektif atau cenderung berpihak kepada salah satu kelompok.
Dia pun siap mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meminta Prasetyo diganti, jika di tengah perjalanan nanti kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak sesuai harapan publik.
"Jika dalam waktu tertentu tidak ada kiprahnya, kita perlu mempertanyakan ke pemerintah. Karena sudah ada satu kekurangan, kalau nanti di tengah jalan ada lagi, kita tinggal tanya. Perlu diganti itu nanti," pungkasnya.
"Saya secara pribadi melihat tidak ada yang menonjol dari beliau (Jaksa Agung)," kata Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad saat berbincang dengan Sindonews di daerah Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2014).
"Tapi kembali lagi sudah terlanjur ditunjuk mudah mudahan ada perbaikan," imbuh senator asal daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Sebagai wakil rakyat, Farouk mengatakan, pihaknya siap mengontrol kinerja Jaksa Agung selama lima tahun mendatang. Pihaknya akan melihat apakah Prasetyo bekerja objektif atau cenderung berpihak kepada salah satu kelompok.
Dia pun siap mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meminta Prasetyo diganti, jika di tengah perjalanan nanti kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak sesuai harapan publik.
"Jika dalam waktu tertentu tidak ada kiprahnya, kita perlu mempertanyakan ke pemerintah. Karena sudah ada satu kekurangan, kalau nanti di tengah jalan ada lagi, kita tinggal tanya. Perlu diganti itu nanti," pungkasnya.
(maf)
