Mesra dengan Partai, Jokowi Makin Renggang dengan Masyarakat
Minggu, 23 November 2014 - 14:52 WIB
Mesra dengan Partai, Jokowi Makin Renggang dengan Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih mengutamakan kepentingan elite partai politik (parpol) pendukungnya ketimbang memenuhi berbagai janjinya saat kampanye di pemilihan presiden (pilpres).
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan penunjukkan HM Prasetyo yang berlatar belakang politikus Partai Nasdem sebagai Jaksa Agung merupakan sebuah kesalahan besar.
"Semakin ke sini (Jokowi) makin merapat ke partai, dan makin merenggang dari masyarakat. Jangan mentang-mentang ada hak prerogatif, presiden bisa semena-mena," ujar Ray di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda, Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Ray juga mengkritik Jokowi yang bersifat tidak transparan dalam proses menentukan Jaksa Agung. Padahal, kata Ray, masukan masyarakat sangat penting didengar agar mendapatkan orang terbaik.
"Sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat. Kalau diumumkan tentu saja akan ada partisipasi semacam tracking kepada yang bersangkutan," tukasnya.
Apalagi, lanjut Ray, HM Prasetyo juga tidak memiliki prestasi yang menonjol dalam bidang penegakkan hukum. Maka itu, dia pesimis Prasetyo mampu menyelesaikan kasus internal Kejaksaan dan tiga kasus besar lainnya.
"Masih ada tiga lembaga yang masih jauh dari sentuhan perubahan. Kepolisian, kejaksaan, dan birokrasi. Jika presiden sama sekali tidak melakukan gerakan apapun, pasti tidak ada perubahan," tandasnya.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan penunjukkan HM Prasetyo yang berlatar belakang politikus Partai Nasdem sebagai Jaksa Agung merupakan sebuah kesalahan besar.
"Semakin ke sini (Jokowi) makin merapat ke partai, dan makin merenggang dari masyarakat. Jangan mentang-mentang ada hak prerogatif, presiden bisa semena-mena," ujar Ray di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda, Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Ray juga mengkritik Jokowi yang bersifat tidak transparan dalam proses menentukan Jaksa Agung. Padahal, kata Ray, masukan masyarakat sangat penting didengar agar mendapatkan orang terbaik.
"Sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat. Kalau diumumkan tentu saja akan ada partisipasi semacam tracking kepada yang bersangkutan," tukasnya.
Apalagi, lanjut Ray, HM Prasetyo juga tidak memiliki prestasi yang menonjol dalam bidang penegakkan hukum. Maka itu, dia pesimis Prasetyo mampu menyelesaikan kasus internal Kejaksaan dan tiga kasus besar lainnya.
"Masih ada tiga lembaga yang masih jauh dari sentuhan perubahan. Kepolisian, kejaksaan, dan birokrasi. Jika presiden sama sekali tidak melakukan gerakan apapun, pasti tidak ada perubahan," tandasnya.
(kur)
