Politikus PKS Nilai Mental Birokrat Masih Feodal
Sabtu, 22 November 2014 - 11:00 WIB
Politikus PKS Nilai Mental Birokrat Masih Feodal
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa meningkatkan layanan publik bagi masyarakat. Khususnya dalam mengubah mental birokrat Indonesia.
"Mental yang harus diubah adalah mental birokrat kita. Mentalnya birokrat kita ini saya menilai masih feodal," kata Politikus PKS Sohibul Iman dalam diskusi Sindo Radio Revolusi Mental Layanan Publik, di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/11/2014).
Wakil Ketua Komisi X DPR ini mengatakan, birokrat masih kerap memposisikan dirinya sangat istimewa, sehingga sering kali melupakan tugasnya melayani masyarakat. Karena itu, dia menilai birokrat harus segera diubah mentalnya.
"Kalau disuruh melayani, malah dilayani. Harus diubah mentalnya. Tapi banyak juga yang menyadari birokrat merasa hidup dari masyarakat dan untuk masyarakat," kata Sohibul.
Kendati demikian, Sohibul juga menyalahkan masih ada masyarakat yang suka mengambil jalan pintas. Bahkan, dirinya pernah punya pengalaman ditawari jalur cepat saat mengurus paspor.
"Ada petugas nawari bapak mau sehari, kalau ikut berarti menabrak UU saya ikuti saja prosedur, masyarakat harus ikut prosedural dan tidak menggunakan jalan pintas," tegasnya.
"Mental yang harus diubah adalah mental birokrat kita. Mentalnya birokrat kita ini saya menilai masih feodal," kata Politikus PKS Sohibul Iman dalam diskusi Sindo Radio Revolusi Mental Layanan Publik, di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/11/2014).
Wakil Ketua Komisi X DPR ini mengatakan, birokrat masih kerap memposisikan dirinya sangat istimewa, sehingga sering kali melupakan tugasnya melayani masyarakat. Karena itu, dia menilai birokrat harus segera diubah mentalnya.
"Kalau disuruh melayani, malah dilayani. Harus diubah mentalnya. Tapi banyak juga yang menyadari birokrat merasa hidup dari masyarakat dan untuk masyarakat," kata Sohibul.
Kendati demikian, Sohibul juga menyalahkan masih ada masyarakat yang suka mengambil jalan pintas. Bahkan, dirinya pernah punya pengalaman ditawari jalur cepat saat mengurus paspor.
"Ada petugas nawari bapak mau sehari, kalau ikut berarti menabrak UU saya ikuti saja prosedur, masyarakat harus ikut prosedural dan tidak menggunakan jalan pintas," tegasnya.
(kri)
